#napi-korupsi-dilarang-nyaleg

Rabu , 07 Nov 2018, 18:46 WIB

KPK Sarankan KPU Umumkan Nama Caleg Mantan Napi Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mengumumkan 40 mantan narapidana korupsi yang menjadi calon anggota DPR, DPRD, dan DPD pada Pemilu 2019....

Gerakan Melindungi Hak Pilih. Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan sambutan sebelum peresmian Gerakan Melindungi Hak Pilih di Jakarta, Jumat (5/10).

Selasa , 16 Oct 2018, 20:52 WIB

KPU: Caleg Eks Koruptor tidak akan Ditandai di Surat Suara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, menegaskan bahwa calon anggota legislatif (caleg) yang merupakan mantan narapidana korupsi tidak akan diberi tanda di surat suara pada Pemilu 2019. Namun, KPU tetap mempertimbangkan mengumumkan para caleg eks koruptor itu di luar surat suara. "Kalau di surat suara tidak ada (penandaan). Sebab, surat suara itu komposisinya sudah diatur secara...

Senin , 01 Oct 2018, 06:15 WIB

Jika Eks Koruptor Bisa Nyaleg, Kenapa CPNS Wajib Urus SKCK?

REPUBLIKA.CO.ID,Oleh Andri Saubani* Musim panas Amerika Serikat (AS), pertengahan 1980-an....

Senin , 24 Sep 2018, 07:43 WIB

Daftar 38 Caleg Eks Napi Korupsi

...

Kamis , 20 Sep 2018, 19:49 WIB

Muhammadiyah Imbau Masyarakat tak Pilih Caleg Eks Koruptor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti...

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Ahmad Helmy Faishal Zaini.

Kamis , 20 Sep 2018, 19:43 WIB

PBNU: Peserta Pemilu Idealnya Sosok yang Bersih

Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama Komisioner KPU Evi Novida (kiri) dan Viryan (kanan) memberikan paparan saat rapat pleno perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kantor KPU, Jakarta, Minggu (16/9).

Kamis , 20 Sep 2018, 19:13 WIB

Ini 38 Caleg Eks Napi Korupsi yang Masuk DCT Pemilu 2019

Kamis , 20 Sep 2018, 03:17 WIB

Apakah Caleg Eks Koruptor Ikut Ditetapkan KPU Hari Ini?

Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/9).

Rabu , 19 Sep 2018, 22:34 WIB

KPU Beri Waktu Tiga Hari pada Bakal Caleg Eks Koruptor

Kornas JPPR, Sunanto,(kiri) menyerahkan berkas pendaftaran sebagai pemantau kepada Ketua Bawaslu, Abhan,(kanan) usai diskusi yang dilakukan di gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (27/3).

Rabu , 19 Sep 2018, 21:30 WIB

JPPR Temukan Caleg Parpol tanpa Daftar Riwayat Hidup

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang memberi keterangan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Blitar dan Tulungagung di gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/6).

Rabu , 19 Sep 2018, 18:59 WIB

KPK Dukung Caleg Eks Koruptor Diberi Tanda di Surat Suara

Anggota KPU, Viryan dalam acara rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk pemilu 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (9/5).

Rabu , 19 Sep 2018, 17:24 WIB

KPU Tanggapi Wacana Ancaman Vonis Mati ke Caleg Eks Koruptor

Rabu , 19 Sep 2018, 05:06 WIB

Mendukung Upaya Memberi Tanda pada Caleg Eks Koruptor

Sekjen Nasdem Johnny G Plate dan Sekjen Hanura Herry Lontung, saat konferensi pers di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Selasa , 18 Sep 2018, 14:58 WIB

Soal Bacaleg Eks Koruptor, Nasdem Akui Sempat Kecolongan

Selasa , 18 Sep 2018, 14:41 WIB

KPU Telah Terima dan Siap Laksanakan Putusan MA

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid

Senin , 17 Sep 2018, 21:00 WIB

HNW: PKS tak akan Usung Caleg Eks Napi Kasus Korupsi

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Ahad , 16 Sep 2018, 12:14 WIB

KPAI Ikut Pelajari Putusan MA Terkait PKPU Pencalegan

PAN Sayangkan MA Bolehkan Eks Koruptor Nyaleg

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) menyayangkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menggugurkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang larangan eks koruptor menjadi calon legislatif (caleg). Putusan itu telah dibacakan MA pada Kamis (14/9). "Kami menyayangkan putusan MA tapi tetap taat peraturan. Kalau peraturan telah diputuskan maka kami taat karena Indonesia negara hukum, tidak boleh menjustifikasi hukum dengan intimisasi...

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto berbicara kepada wartawan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (31/8).

Sabtu , 15 Sep 2018, 21:23 WIB

PDIP tak akan Masukkan Eks Koruptor dalam Daftar Calegnya

Sabtu , 15 Sep 2018, 17:37 WIB

Belum Terima Putusan MA, KPU Batalkan Rapat Pleno

Komisioner KPU, Ilham Saputra, menegaskan tidak ada perpanjangan masa pendaftaran caleg untuk Pemilu 2019. Sebanyak 15 parpol peserta pemilu dipastikan akan mendaftarkan caleg-nya di hari terakhir, Selasa (17/7).

Sabtu , 15 Sep 2018, 03:17 WIB

MA Putuskan Eks Napi Korupsi Boleh Nyaleg, Ini Reaksi KPU

Jumat , 07 Sep 2018, 16:43 WIB

MA Berharap Ada Kejelasan Uji Materi PKPU Caleg Pekan Depan

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD

Jumat , 07 Sep 2018, 03:07 WIB

Mahfud: Intervensi Bawaslu Picu Polemik Bacaleg Eks Koruptor

Menteri Koordinator Politik hukum dan keamanan Republika Indonesia, Wiranto.

Rabu , 05 Sep 2018, 12:22 WIB

Wiranto Desak MA Segera Putuskan Uji Materi PKPU Pencalegan

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kiri) didampingi komisioner KPU Hasyim Asy'ari memberikan keterangan seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/7).

Rabu , 05 Sep 2018, 11:18 WIB

KPU Siap Hadapi Pertemuan Tripartit Soal Eks Koruptor Nyaleg

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sekaligus Ketua Majelis Pemeriksa Harjono memaparkan penjelasan saat memimpin Sidang Pelanggaran Kode Etik di Kantor DKPP, Jakarta, Rabu (14/3).

Rabu , 05 Sep 2018, 10:48 WIB

DKPP: Nasib Eks Koruptor Nyaleg Tergantung MA

Rabu , 05 Sep 2018, 09:35 WIB

KPU, Bawaslu, dan DKPP Bahas Caleg Eks Koruptor Malam Ini

Selasa , 04 Sep 2018, 00:27 WIB

MA Tolak Percepat Uji Materi Larangan Eks Koruptor Nyaleg

Ketua Bahan pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menghadiri diskusi di Media Center Bawaslu, Thamrin, Jakarta, Jumat (24/8).

Jumat , 31 Aug 2018, 16:42 WIB

Soal Mantan Koruptor Lolos Nyaleg, Bawaslu: Sudah Sesuai UU

Mantan anggota DPR periode 2004-2009 sekaligus mantan terpidana kasus suap dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) Wa Ode Nurhayati tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan, Senin (26/2).

Selasa , 10 Jul 2018, 20:02 WIB

Gelombang Gugatan PKPU ke MA oleh Eks Koruptor Dimulai

Ketua KPU RI Arief Budiman (tengah) didampingi oleh Komisioner KPU Wahyu Setiawan (kanan) dan Ilham Saputra (kiri) memberikan keterangan pers terkait perkembangan Pilkada serentak 2018 di Gedung KPU Pusat, Jakarta, Jumat (29/6).

Kamis , 05 Jul 2018, 14:17 WIB

Kompromi di Balik Aturan Larangan Eks Koruptor Nyaleg

Membahas Revisi KUHP. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (depan) bersama Pimpinan KPK datang di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/7).

Rabu , 04 Jul 2018, 16:56 WIB

KPK Apresiasi Pengesahan PKPU Larang Eks Koruptor Nyaleg

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Istana Negara, Selasa (22/5).

Rabu , 04 Jul 2018, 16:37 WIB

Ini Alasan Pemerintah Sahkan PKPU Larang Eks Koruptor Nyaleg

Rabu , 04 Jul 2018, 16:11 WIB

Sanksi untuk Parpol Jika Daftarkan Eks Koruptor Jadi Caleg

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (27/6).

PDIP Akhirnya Dukung PKPU Larang Eks Koruptor Nyaleg

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya menanggapi positif atas keputusan Menkumham yang telah menandatangani PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pihaknya mengaku selalu berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Keamanan (Menkumham) Yasonna H Laoly. "(Untuk) mencermati berbagai aspirasi yang berkembang, dan mendorong peningkatan kualitas demokrasi yang diawali dengan seleksi...

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari

Rabu , 04 Jul 2018, 14:57 WIB