#napi-koruptor

Sejumlah petugas dengan menggunakan sebo, melakukan penjagaan di Lapas Kelas II-A Karanganyar, Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jateng, Kamis (22/8/2019).

Selasa , 11 Feb 2025, 21:39 WIB

Daftar Kasus Agus Hartono, Napi Korupsi yang Tepergok Keluyuran di Semarang

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Agus Hartono (AH), terpidana kasus korupsi yang seharusnya mendekam di Lapas Kedungpane Semarang tapi justru tepergok keluyuran dan makan di sebuah restoran, terlilit sejumlah kasus. Dari...

Boneka Narapidana Koruptor (ilustrasi). MAKI mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memilih caleg eks napi koruptor.

Kamis , 04 Jan 2024, 22:20 WIB

MAKI: Jangan Pilih Caleg Eks Napi Koruptor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memilih calon legislatif dengan rekam jejak koruptor pada Pemilu 2024."Penting untuk melihat rekam jejak, jadilah pemilih yang cerdas, jangan memilih politik uang, yang punya rekam jejal buruk, atau pun keluarganya. Jangan dipilih," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dihubungi di Jakarta, Kamis (4/1/2024).Hal itu disampaikan Boyamin, menanggapi...

Senin , 11 Dec 2023, 18:42 WIB

KPK Sesalkan Mantan Napi Koruptor Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan koruptor...

Selasa , 09 May 2023, 21:43 WIB

KPK Wacanakan Napi Kasus Korupsi Ditempatkan di Nusakambangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewacanakan agar napi...

Sabtu , 22 Apr 2023, 16:28 WIB

Setya Novanto Mendapat Remisi Khusus Idul Fitri dari Lapas Sukamiskin

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ratusan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)...

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kemenkumham, Mualimin Abdi saat memberikan keterangan pers di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Jumat (9/9/2022).

Sabtu , 10 Sep 2022, 10:00 WIB

Koruptor Bebas Bersyarat, Ini Penjelasan Kemenkumham

Sejumlah napi melambaikan tangannya kepada petugas saat berlangsung pembebasan di Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) Kelas -III Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Senin (6/4/2020). Kementerian Hukum dan HAM membebaskan sebanyak lima napi prempuan dan 18 napi laki di Lapas tersebut untuk menjalani asimilasi di rumah dalam upaya mencegah penyebaran Virus Corona (COVID-19)

Rabu , 08 Apr 2020, 14:08 WIB

Ditjen PAS: Tak Ada Pembebasan untuk Napi Koruptor

Kemenkumhan sempat mewacanakan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Senin , 06 Apr 2020, 20:05 WIB

Napi Koruptor, Mahfud MD: Lebih Aman Isolasi di Penjara

Senin , 06 Apr 2020, 15:21 WIB

KPK Apresiasi Sikap Tegas Jokowi

Senin , 06 Apr 2020, 14:14 WIB

Kemenkumham Ikuti Putusan Jokowi

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kedua kiri).

Senin , 06 Apr 2020, 03:20 WIB

Yasonna Diminta Dengarkan Masukan dari Berbagai Pihak

Selasa , 21 Jan 2020, 16:21 WIB

Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Dukung Hukuman Mati Koruptor

Senin , 25 Nov 2019, 22:09 WIB

Mantan Napi Koruptor Maju, Pengamat: Partai Melihat Logistik

Selasa , 05 Nov 2019, 06:03 WIB

Komisi II Belum Sepakat Soal Napi Koruptor Dilarang Nyalon

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat ditemui wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (29/8).

Kamis , 29 Aug 2019, 15:36 WIB

Mendagri Dukung Larangan Napi Koruptor Diatur di UU

Rabu , 28 Aug 2019, 12:22 WIB

Bawaslu Usul Revisi UU Pilkada Soal Napi Koruptor

Selasa , 18 Jun 2019, 15:58 WIB

Yasonna Tolak Narapidana Korupsi ke Nusakambangan

Soal Caleg Eks Koruptor, KPK Imbau Masyarakat Waspada

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengumumkan tambahan 32 nama-nama caleg mantan narapidana kasus korupsi yang berlaga di Pileg 2019. KPK berharap pengumuman 32 nama tambahan caleg eks koruptor ini menjadi referensi dan pertimbangan masyarakat pemilih untuk menentukan pilihan mereka pada Pileg 2019. "Yang paling penting adalah imbauan membangun kesadaran kita semua...

Jumat , 15 Feb 2019, 19:23 WIB

Bawaslu Kecewa KPU tak Umumkan Caleg Eks Koruptor di TPS

Kamis , 31 Jan 2019, 13:35 WIB

Ketua DPR Persilakan Caleg Eks Koruptor Tempuh Upaya Hukum

Rabu , 30 Jan 2019, 18:52 WIB

Golkar Yakin Pengumuman Caleg Koruptor tak Gerus Suara

Selasa , 29 Jan 2019, 00:58 WIB

KPK Sambut Baik Rencana KPU Rilis Nama 40 Eks Koruptor

Jumat , 09 Nov 2018, 21:16 WIB

Perludem Sayangkan KPU tak Umumkan Caleg Eks Koruptor di TPS

Daftar bakal caleg eks koruptor yang dikembalikan KPU ke parpol.

Jumat , 09 Nov 2018, 18:15 WIB

KPU tidak akan Umumkan 40 Caleg Eks Koruptor di TPS

Jumat , 09 Nov 2018, 17:25 WIB

Caleg Eks Koruptor akan Diumumkan Resmi di Website KPU

Rabu , 07 Nov 2018, 19:17 WIB

KPU akan Umumkan 40 Mantan Narapidana Korupsi

Jumat , 12 Oct 2018, 21:56 WIB

Bawaslu Kembali Loloskan Eks Koruptor Jadi Calon Anggota DPD

Jumat , 12 Oct 2018, 16:50 WIB

Ada Kemungkinan Caleg Eks Koruptor Diumumkan di TPS

Rabu , 05 Sep 2018, 20:38 WIB

KPK Miskinkan Lima Napi Korupsi

Mantan Gubernur Aceh periode 2000-2005, Abdullah Puteh (kanan), menyerahkan berkas kepada pejabat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Ahmad Darlis (kedua kiri) saat mendaftar sebagai Bakal Calon Legislatif DPD, di Banda Aceh, Rabu (11/7).

Senin , 27 Aug 2018, 15:19 WIB

Tiga Mantan Koruptor tak Masuk Daftar Bakal Caleg Sementara

Jumat , 27 Jul 2018, 17:20 WIB

Bawaslu: Gerindra-PDIP tak Kembalikan Pakta Integritas Caleg

Rabu , 25 Jul 2018, 07:20 WIB

MA Proses Gugatan Uji Materi Larangan Koruptor Nyaleg

Jumat , 20 Jul 2018, 14:58 WIB

KPU Siapkan Argumentasi Uji Materi Larangan Koruptor Nyaleg

Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria

Kamis , 19 Jul 2018, 16:47 WIB

Ajukan Eks Koruptor, Gerindra Siap Calegnya Dicoret

Caleg Eks Koruptor dari Golkar Diserahkan ke KPU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily membenarkan bahwa Partai Golkar mengusung dua mantan narapidana (napi) kasus korupsi sebagai bakal calon legislatif 2019. Kendati demikian, Ace mengatakan Partai Golkar tetap akan menyerahkan sepenuhnya kepada KPU."Kalau misalnya aturan tidak memungkinkan buat Partai Golkar mencalonkan yang bersangkutan, maka kita akan ikut aturan tersebut," kata Ace di Kompleks Parlemen...

Kamis , 19 Jul 2018, 13:20 WIB