Acara yang diinisiasi eks pengurus PBNU Ahmad Amsori yang mengeklaim mantan anggota FPI, HTI, dan napiter mendukung Anies Rasyid Baswedan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2022).

Jumat , 10 Jun 2022, 06:22 WIB

Membongkar Jejak Ahmad Amsori dalam Deklarasi Eks FPI, HTI, dan Napiter Dukung Anies

Kepala BNPT, Komjen Pol Dr Boy Rafli Amar, MH dan Menparekraf  Sandiaga Salahudin Uno menyepakati pemberdayaan eks napiter dilakukan melalui pengembangan Kawasan Nusantara Terpadu.

Kamis , 19 May 2022, 10:23 WIB

Berdayakan Ekonomi Para Eks Napiter, BNPT Gandeng Kemenparekraf    

Terorisme (ilustrasi)

Selasa , 26 Apr 2022, 15:04 WIB

'Sinergi, Koordinasi, dan Komunikasi Kunci Deradikalisasi Napiter'

Seorang WBP Kasus Terorisme Dibebaskan dari Lapas Perempuan Malang (ilustrasi).

Senin , 28 Mar 2022, 20:40 WIB

Seorang Narapidana Terorisme Dibebaskan dari Lapas Perempuan Malang

Para napiter kembangkan budidaya ikan air tawar di Dukupuntang, Cirebon. Ilustrasi.

Kamis , 10 Feb 2022, 21:42 WIB

Eks Napi Teroris di Cirebon Panen Ikan Air Tawar

Salah satu eks narapidana teroris (napiter) asal Klaten, Jawa Tengah, Sumarno Benoputro (48) alias Abu Akas.

Rabu , 29 Dec 2021, 18:14 WIB

Eks Napiter Kasus Bom Solobaru Kini Berjualan Soto dan Gado-Gado

Sebagian kalangan nilai keberadaan Densus 88 masih diperlukan. Ilustrasi Densus 88

Kamis , 14 Oct 2021, 20:37 WIB

Akademisi hingga Eks Napiter Jawab Wacana Pembubaran Densus

Sejumlah mantan narapidana terorisme turut serta dalam vaksinasi. Ilustrasi vaksin

Rabu , 25 Aug 2021, 22:44 WIB

Mantan Narapidana Terorisme Dukung Vaksinasi Covid-19 

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan.

Jumat , 16 Apr 2021, 16:20 WIB

Polisi: Terduga Teroris Ditembak di Makassar Mantan Napiter

napi tindak pidana terorisme mengucapkan ikrar setia kepada NKRI / Ilustrasi

Kamis , 15 Apr 2021, 17:00 WIB

Puluhan Napi Terorisme Nyatakan Setia NKRI

Narapidana tindak pidana teorisme mengucap ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Aula Sahardjo, Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (15/4/2021). Sebanyak 34 narapidana tindak pidana terorisme mengikuti ikrar setia kepada NKRI sebagai bentuk implementasi hasil akhir program deradikalisasi serta pengikat tekad dan semangat untuk menegaskan bersedia kembali membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI.

Kamis , 15 Apr 2021, 14:49 WIB

In Picture: Ikrar Setia NKRI Terpidana Terorisme

Narapidana tindak pidana teorisme mengucap ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Aula Sahardjo, Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (15/4/2021). Sebanyak 34 narapidana tindak pidana terorisme mengikuti ikrar setia kepada NKRI sebagai bentuk implementasi hasil akhir program deradikalisasi serta pengikat tekad dan semangat untuk menegaskan bersedia kembali membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI.

In Picture: Ikrar Setia NKRI Terpidana Terorisme

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Narapidana tindak pidana teorisme mengucap ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Aula Sahardjo, Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (15/4). Sebanyak 34 narapidana tindak pidana terorisme mengikuti ikrar setia kepada NKRI sebagai bentuk implementasi hasil akhir program deradikalisasi serta pengikat tekad dan semangat untuk menegaskan bersedia kembali membangun kehidupan berbangsa...

Narapidana tindak pidana teorisme mengucap ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Aula Sahardjo, Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (15/4/2021). Sebanyak 34 narapidana tindak pidana terorisme mengikuti ikrar setia kepada NKRI sebagai bentuk implementasi hasil akhir program deradikalisasi serta pengikat tekad dan semangat untuk menegaskan bersedia kembali membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI.

Kamis , 15 Apr 2021, 14:49 WIB

In Picture: Ikrar Setia NKRI Terpidana Terorisme

Petugas dan warga binaan Lapas Kelas IIB Sukabumi mengelar upacara hari kesadaran nasional, Sabtu (17/10).

Selasa , 03 Nov 2020, 05:37 WIB

Kemensos Salurkan Bansos Rp 1,2 Miliar ke Napiter

Persadani Dampingi Warga Agar Bersedia Terima Mantan Napiter (ilustrasi).

Selasa , 28 Jul 2020, 23:34 WIB

Persadani Dampingi Warga Agar Bersedia Terima Mantan Napiter

ilustrasi terorisme

Kamis , 21 May 2020, 19:04 WIB

Eks Napi Teroris di Tasikmalaya akan Dibina Yayasan Ansharul

Penjara

Rabu , 19 Feb 2020, 18:28 WIB

Selesai Jalani Hukuman, Napiter Jaringan Santoso Bebas

Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jateng

Rabu , 19 Feb 2020, 18:06 WIB

Lapas Nusakambangan Terima Pindahan Napi Terorisme

Narapidana tindak pidana terorisme (ilustrasi). Salah satu program deradikalisasi yang dilakukan  Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan reedukasi kepada para narapidana kasus terorisme (napiter) agar mereka dapat meninggalkan paham radikal terorisme.

Selasa , 03 Dec 2019, 15:56 WIB

BNPT Reedukasi Napi Terorisme dengan Wawasan Kebangsaan

ilustrasi terorisme

Selasa , 22 Oct 2019, 02:22 WIB

Menanti Peran Aktif Pemda Bina Eks Napiter yang Sudah Bebas

 Densus 88 tangkap seorang warga Cirebon yang diduga terlibat jaringan JAD.

Selasa , 15 Oct 2019, 17:03 WIB

Densus 88 Tangkap Warga Cirebon Diduga Terlibat Jaringan JAD

Penjara

Sabtu , 17 Aug 2019, 14:00 WIB

Dua Napiter di Sumbar tak Dapat Remisi

Abu Bakar Baasyir

Selasa , 29 Jan 2019, 23:15 WIB

Batal Bebas, Abu Bakar Baasyir Tempuh Langkah Hukum

Yasonna Laoly

Senin , 28 Jan 2019, 19:49 WIB

Menkumham: Wajib Hukumnya Napiter Akui Pancasila

Yasonna Laoly

Menkumham: Wajib Hukumnya Napiter Akui Pancasila

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laolly menegaskan pengakuan Pancasila wajib hukumnya bagi para narapidana teroris yang ingin mendapatkan pembebasan bersyarat. Menurut Yasonna hal tersebut sangat fundamental. "Mengakui Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Jadi jangan salah mengakui Pancasila seolah-olah tidak mengakui Tuhan. Tidak. Maksudnya kita mengakui Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dan...

Yasonna Laoly

Senin , 28 Jan 2019, 19:49 WIB

Menkumham: Wajib Hukumnya Napiter Akui Pancasila

Upacara bendera  (ilustrasi)

Senin , 20 Aug 2018, 15:15 WIB

Upacara HUT RI, Upaya Efektif Kuatkan Nasionalisme Napiter

Dirjen Lapas Kemenkum HAM Sri Puguh Utami meninjau kondisi lembaga pemasyarakatan di Nusakambangan Kabupaten Cilacap, Sabtu (12/5). Peninjauan dilakukan pasca pemindahan napi teroris Rutan Makobrimob setelah terjadinya insiden di rutan tersebut.

Jumat , 27 Jul 2018, 17:30 WIB

Menkumham: Koruptor Bukan Narapidana Berisiko Tinggi

LP Nusakambangan

Senin , 09 Jul 2018, 09:42 WIB

Napiter Tewas di Nusakambangan karena Berbagai Penyakit

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Suhardi Alius di Istana Negara, Selasa (22/5).

Sabtu , 26 May 2018, 14:19 WIB

'Silaturahmi Jadi Poin Penting Deradikalisasi'

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Suhardi Alius di Istana Negara, Selasa (22/5).

Jumat , 25 May 2018, 21:52 WIB

BNPT: 300an Napiter Belum Ikuti Deradikalisasi

Sejumlah petugas Brimob berjaga pasca kericuhan yang terjadi di Rutan cabang Salemba di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (9/5).

Kamis , 17 May 2018, 10:57 WIB

Jenazah Napiter Tewas di Mako Brimob Sudah Diambil Keluarga

Menkumham Yasonna Laoly menilai RUU Antiterorisme mendesak untuk diwujudkan, terlebih pascainsiden pengeboman sejumlah gereja di Surabaya pagi tadi.

Ahad , 13 May 2018, 16:32 WIB

Menkumham: Kami Kekurangan Lapas High Security

Pertemuan napiter dan korban terorisme yang diselenggarakan BNPT di Hotel Borobudur, Gambir, Jakarta Pusat. Rabu (28/2).

Selasa , 27 Feb 2018, 10:08 WIB

Mantan Napiter dan Penyintas Diupayakan Dapat Fasilitas

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin (10/4).

Selasa , 19 Dec 2017, 07:16 WIB

Pemerintah Luncurkan Program 'Gemar NKRI'