Rabu , 14 Nov 2012, 11:06 WIB

Pemerintah Diminta Lebih Serius Kelola Energi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR, Dewi Aryani mengatakan, titik penting dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU BP Migas bukan pada masalah pembubaran lembaganya. Melainkan bagaimana pemerintah secara...

Rabu , 14 Nov 2012, 09:40 WIB

Negara Dinilai Perlu Dirikan Perusahaan Hulu Migas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Pri Agung Rahmanto menilai pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) harus menjadi awal pendirian perusahaan hulu migas negara. "Lewat UU Migas yang baru, yang perlu dibentuk adalah sebuah perusahaan hulu migas negara," ujarnya pada Republika, Rabu (14/11). Ia menuturkan perusahaan ini akan khusus menjalankan kegiatan usaha hulu migas dengan kerja...