#nphd

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana (kiri)

Selasa , 17 Oct 2023, 11:26 WIB

Pj Gubernur Tegaskan Jateng Sudah Siap Gelar Pemilu 2024

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Jawa Tengah disebut telah siap menyeleggarakan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) serentak 2024. Tak terkecuali dengan anggaran yang dibutuhkan untuk hajat pesat demokrasi tersebut.Meski tidak...

Pilkada (ilustrasi). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan 270 pemerintah daerah (pemda) telah melunasi anggaran naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pilkada 2020 untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Senin , 09 Nov 2020, 17:49 WIB

270 Pemda Lunasi NPHD Pilkada 2020

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan 270 pemerintah daerah (pemda) telah melunasi anggaran naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pilkada 2020 untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). Total dana yang diterima jajaran KPU daerah yang menggelar pilkada serentak lebih dari Rp 10,23 triliun. "Untuk KPU ini 100 persen ya, mudah-mudahan sudah selesai," ujar Sekretaris Jenderal Kemendagri, Muhammad Hudori, dalam diskusi daring,...

Rabu , 05 Aug 2020, 14:30 WIB

KPU: Surabaya Belum 100 Persen Transfer Anggaran NPHD

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur...

Sabtu , 25 Jul 2020, 12:25 WIB

Belum Cairkan Dana Pilkada, Kepala Daerah akan Dipanggil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memanggil...

Senin , 20 Jul 2020, 05:15 WIB

Mendagri Minta Daerah Segera Selesaikan NPHD Pilkada 2020

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau...

Senin , 18 Nov 2019, 18:10 WIB

270 Daerah Pelaksana Pilkada 2020 Selesaikan NPHD

Senin , 11 Nov 2019, 16:02 WIB

DPR Minta Evaluasi Pilkada dengan Hati-Hati

Senin , 11 Nov 2019, 13:00 WIB

Hemat Anggaran, KPU Usulkan E-Rekap di Pemilu

Ketua KPU Arief Budiman (ketiga kiri) bertumpu tangan bersama Komisioner KPU (dari kiri) Ilham Saputra, Pramono Ubaid, Viryan Aziz, Evi Novida Ginting Manik dan Wahyu Setiawan seusai menyampaikan keterangan pers tentang perkembangan persiapan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 di gedung KPU, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Rabu , 06 Nov 2019, 04:22 WIB

KPU Minta Kemendagri Awasi Pemda Soal Dana Pilkada

Ketua KPU Arief Budiman saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11).

Rabu , 06 Nov 2019, 02:07 WIB

KPU: Anggaran Pilkada 2020 yang Disetujui Sementara Rp 9,8 T

Senin , 04 Nov 2019, 23:46 WIB

Alasan KPU Batasi Usia Maksimal Petugas KPPS

Senin , 04 Nov 2019, 16:58 WIB

KPU Atur Batas Usia Petugas KPPS di Rancangan PKPU Pilkada

Senin , 28 Oct 2019, 18:52 WIB

Kemendagri Minta Gubernur Fasilitasi Pembahasan NPHD

Rabu , 23 Oct 2019, 09:00 WIB

NPHD Belum Tuntas, Pemerintah Pusat Turun Tangan

Kamis , 17 Oct 2019, 09:33 WIB

NPHD Belum Tuntas, KPU Minta Kemendagri Supervisi

Rabu , 09 Oct 2019, 16:25 WIB

KPU Ingin Larangan Mantan Napi Korupsi Masuk RUU Pilkada

Ketua KPU Arief Budiman (kedua kanan) didampingi Anggota KPU Hasyim Asyari (kiri), Evi Novida Ginting Manik (kedua kiri), dan Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) menunjukkan kertas yang berisi siaran pers terkait penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Gedung KPU, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Senin , 07 Oct 2019, 18:58 WIB

Kemendagri Tetapkan Batas Penandatanganan NPHD 14 Oktober

Polisi Diminta Perketat Penerbitan SKCK Calon Kepala Daerah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkoordinasi dengan kepolisian dalam menerbitkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) bakal calon kepala daerah pada Pilkada 2020. Kepolisian harus memperketat penerbitan SKCK dengan betul-betul menelusuri rekam jejak."KPU bekerja sama dengan kepolisian untuk misalnya mereka tidak sekadar asal memberikan SKCK. Kepolisian bisa merekam sekaligus riwayat hukum...

Kamis , 03 Oct 2019, 02:00 WIB

Pilkada Serentak 2020 Diperkirakan Telan Dana 15 Triliun

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra usai pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) panel 1 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa(6/8).

Kamis , 03 Oct 2019, 00:07 WIB

KPU Toleransi Tenggat Penandatanganan NPHD Hingga Oktober

Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana bersama Ketua KPU Karawang Miftah Farid dan jajaran lainnya, saat menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020 mendatang, Selasa (1/10).

Rabu , 02 Oct 2019, 20:16 WIB

Karawang Hibahkan Rp 97 Miliar untuk Pilkada 2020

Rabu , 02 Oct 2019, 19:45 WIB

Kemendagri Fasilitasi Pemda, Bawaslu, dan KPU Tuntaskan NPHD

Rabu , 02 Oct 2019, 15:27 WIB

KPU akan Usulkan Revisi UU Pilkada ke Anggota DPR Baru

Rabu , 02 Oct 2019, 14:45 WIB

Bawaslu Tuntaskan Dana Pengawasan Pilkada di 172 Daerah

Rabu , 02 Oct 2019, 12:27 WIB

Anggaran Pelaksanaan Pilkada 2020 Belum Rampung

Selasa , 01 Oct 2019, 18:47 WIB

Pemkab Indramayu Sepakati NPHD untuk Pilkada 2020

Selasa , 01 Oct 2019, 18:07 WIB

Ratusan Daerah Belum Tuntaskan Anggaran Pengawasan Pilkada

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, memberikan keterangan usai peresmian tahapan Pilkada Serentak 2020 di JCC, Jakarta, Senin (23/9). Tjahjo menegaskan ada sejumlah daerah yang masih belum menuntaskan anggaran pelaksanaan pilkada.

Selasa , 01 Oct 2019, 14:13 WIB

Kemendagri akan Panggil Pemda Bila tak Selesaikan NPHD

Selasa , 01 Oct 2019, 13:00 WIB

Kemendagri Imbau Pemda Rampungkan NPHD untuk Pilkada

Selasa , 01 Oct 2019, 12:24 WIB

KPU: Tenggat Penyelesaian NPHD 1 Oktober Terkendala

Selasa , 01 Oct 2019, 05:00 WIB

Komisi II Prioritaskan Revisi UU Pemilu

Jumat , 27 Sep 2019, 03:00 WIB

Pemda Dinilai Ragu Perbedaan Nomenklatur di UU Pilkada

Rabu , 25 Sep 2019, 19:53 WIB

Kemendagri: NPHD Mandek Sebab Perencanaan Pemda tak Matang

Senin , 23 Sep 2019, 17:04 WIB

KPU: 258 Daerah Belum Sepakati Anggaran Pilkada 2020

Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, memberikan keterangan tentang hasil pleno KPU soal larangan caleg dari mantan narapidana kasus korupsi, Rabu (23/5). KPU memutuskan tetap akan memberlakukan aturan yang melarang mantan koruptor mendaftar sebagai caleg.

KPU: Daerah Diminta Sahkan Anggaran Pilkada Sebelum Oktober

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi, mengimbau kepala daerah dan penyelenggara pilkada di daerah segera menyelesaikan penandatanganan naskah persetujuan hibah daerah (NPHD). KPU menegaskan, NPHD harus sudah ditandatangani sebelum 1 Oktober. Menurut Pramono, NPHD yang menjadi rujukan pembiayaan pilkada dianggarkan dalam dua kali tahun anggaran yakni 2019 dan 2020. Namun, naskah NPHD sendiri hanya...

Selasa , 02 Oct 2018, 15:00 WIB