#omnibus

Ilustrasi. Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STIH) Jentera Bivitri Susanti mempertanyakan sikap pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).

Sabtu , 16 Apr 2022, 05:04 WIB

Pakar: Metode Omnibus Cenderung Sembunyikan Aspek Penting

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STIH) Jentera Bivitri Susanti mempertanyakan sikap pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan...

Ilustrasi. Ahli hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai revisi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Jumat , 15 Apr 2022, 19:06 WIB

Ahli Hukum: Revisi UU PPP Bertentangan dengan Putusan MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai revisi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, amar putusan MK memerintahkan perbaikan UU Cipta Kerja (Ciptaker), bukan revisi UU PPP. "Undang-Undang PPP ini jangan menjadi produk hukum yang menghalalkan Undang-Undang Cipta Kerja yang haram," ujar Feri dalam diskusi...

Jumat , 15 Apr 2022, 18:37 WIB

#omnibus

Pakar: Metode Omnibus Cenderung Sembunyikan Aspek Penting

Ahli Hukum: Revisi UU PPP Bertentangan dengan Putusan MK

LP3ES: DPR-Pemerintah Bahas RUU PPP dengan Cara tak Patut

Film Ini akan Mengajak Penonton Mengenal Rasa Sayang

‘Omnibus’ Langkah Majukan Perfilman Indonesia

Ini Dia Sinopsis 10 Film Pendek di Sanubari Jakarta

"Sanubari Jakarta", Drama Cinta dari Segi Berbeda