Capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjawab pertanyaan warga dalam acara Desak dan Slepet AMIN di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (30/1/2024). Desak dan Slepet AMIN kali ini berdialog dengan kaum buruh dan para pengemudi ojek online. Pada kesempatan yang sama, musisi legendaris Rhoma Irama turut hadir sekaligus mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pada Pemilu 2024.

Selasa , 30 Jan 2024, 01:44 WIB

Anies Sebut Outsourcing Salah Satu Bukti UU Cipta Kerja Bermasalah

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat berkampanye di GOR Ciceri, Serang, Banten, Kamis (21/12/2023).

Kamis , 21 Dec 2023, 14:55 WIB

Anies Pastikan Kaji Ulang Omnibus Law UU Cipta Kerja Jika Jadi Presiden 

Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi

Selasa , 26 Sep 2023, 23:56 WIB

Dinilai Mendesak, Kemenkop Pastikan RUU Perkoperasian Bakal Dibahas DPR

Buruh lakukan long march tuntut pemerintah dan DPR mencabut UU Omnibus Law Cipta Kerja/ (ilustrasi)

Sabtu , 26 Aug 2023, 05:53 WIB

Siapapun Jadi Presiden, Aktivis Buruh akan Tuntut Pencabutan Omnibus Law Ciptaker

Buruh melakukan long March menuju kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta, Kamis (10/8/2023). Aksi yang diikuti ribuan buruh dari berbagai element tersebut meminta pemerintah dan DPR mencabut UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan.

Kamis , 10 Aug 2023, 17:20 WIB

In Picture: Aksi Long March Ribuan Buruh, Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan laporan pandangan pemerintah terkait RUU Kesehatan saat Rapat Paripurna ke-29 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023). Dalam Rapat Paripurna tersebut DPR resmi mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kesehatan menjadi Undang-undang (UU).

Kamis , 13 Jul 2023, 13:53 WIB

UU Kesehatan Dinilai Mampu Dongkrak Kualitas Sistem Kesehatan Nasional

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan laporan pandangan pemerintah terkait RUU Kesehatan saat Rapat Paripurna ke-29 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023). Dalam Rapat Paripurna tersebut DPR resmi mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kesehatan menjadi Undang-undang (UU).

Rabu , 12 Jul 2023, 17:49 WIB

Pesan Menkes ke Para Penolak UU Kesehatan: Sampaikan dengan Cara yang Sehat dan Intelek

Ketua DPR Puan Maharani menerima dokumen pandangan pemerintah dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat Rapat Paripurna ke-29 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023). Dalam Rapat Paripurna tersebut DPR resmi mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kesehatan menjadi Undang-undang (UU).

Selasa , 11 Jul 2023, 18:04 WIB

In Picture: DPR Mengesahkan RUU Kesehatan menjadi Undang-Undang

Pengunjuk rasa dari tenaga medis dan kesehatan melakukan aksi di depan gedung MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023). Mereka menuntut DPR untuk menunda pembahasan RUU Kesehatan dalam Omnibus Law saat Sidang Paripurna DPR karena dianggap akan merugikan tenaga kesehatan.

Selasa , 11 Jul 2023, 12:11 WIB

In Picture: Aksi Damai Nakes Tolak RUU Kesehatan

Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal

Sabtu , 24 Jun 2023, 06:40 WIB

Said Iqbal Kritik Keras Airlangga Hartarto

Presiden Partai Buruh Said Iqbal

Jumat , 23 Jun 2023, 20:26 WIB

Partai Buruh: Dua Fraksi Penolak Omnibus Law UU Ciptaker Hanya Lip Service

Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Adib Khumaidi mempertanyakan proses pengesahan RUU Kesehatan di DPR yang tertutup.

Kamis , 22 Jun 2023, 19:44 WIB

RUU Kesehatan Segera Disahkan, IDI: Bicara Kepentingan Rakyat, Tapi Tertutup?

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Buruh berencana berdemonstrasi 25 hari berturut-turut menolak UU Cipta Kerja. (ilustrasi)

Partai Buruh Siapkan Demo Bergelombang 25 Hari Berturut-turut

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Partai Buruh dan KSPI Said Iqbal mengatakan, pihaknya masih berupaya agar Omnibus Law UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja untuk dicabut. Selain mengupayakan jalur konstitusi dan hukum, dia berjanji menuntut pencabutan dengan aksi ratusan ribu buruh secara bergelombang selama 25 hari berturut-turut. “Kami mempersiapkan aksi besar-besaran yang melibatkan ratusan ribu buruh di 38 provinsi,” kata...

.

Rabu , 24 May 2023, 18:15 WIB

Retardasi Pasal Pengendalian Tembakau dalam RUU (Omnibus) Kesehatan

10 UU akan dihapus oleh omnibus law RUU Kesehatan.

Ahad , 21 May 2023, 08:38 WIB

Polemik Pasal Zat Adiktif, Komisi IX Nilai RUU Kesehatan Perlu Dibahas Lebih Matang

Petani memanen tembakau di Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Komunitas Kretek menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang saat ini disusun secara omnibus law tidak transparan, manipulatif, penuh kepentingan, tidak mendesak, dan berpotensi bahaya. Juru Bicara Komunitas Kretek, Siti Fatona, mengatakan, pasal 154 dalam RUU tersebut adalah salah satu contohnya, yang menyetarakan tembakau dengan narkotika dan psikotropika sebagai zat adiktif.

Jumat , 19 May 2023, 21:43 WIB

RUU Kesehatan Dinilai Kandung Pasal Manipulatif

Para buruh dari Aliansi Buruh Bandung Raya dan mahasiswa menggelar aksi memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan Cikapayang, Jl Ir H Djuanda, Kota Bandung. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi menjanjikan, berencana untuk mencegah masalah isu perpanjangan kontrak dengan staycation di masa mendatang, meski tak dirinci. Dengan adanya kasus yang mencuat soal staycation beberapa waktu lalu, dia menekankan hal itu sebagai perilaku oknum dengan ranah pidana.

Senin , 15 May 2023, 14:27 WIB

Posisi Karyawan Lemah Bahkan Diajak Staycation, Kemenaker Sebut bukan Salah Omnibus Law

10 UU akan dihapus oleh omnibus law RUU Kesehatan.

Sabtu , 13 May 2023, 18:57 WIB

Infografis 10 Undang-Undang akan Dihapus Dampak Omnibus Law Kesehatan

Puluhan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) Kabupaten Jombang menggelar unjuk rasa di Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (UPT BLK) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (10/5/2023). Dalam aksinya mereka menuntut penuntasan kasus buruh terbengkalai yang terkena PHK sepihak dan tidak direspon Pemerintah serta menyoroti anggaran Rp900 juta untuk melaksanakan pelatihan yang seolah hanya dibuat kegiatan serimonial tanpa ada pendampingan.

Rabu , 10 May 2023, 17:30 WIB

In Picture: Demo Buruh Korban PHK Sepihak di Jombang

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan enam tuntutan buruh dalam demonstrasi Hari Buruh (May Day) di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (1/5/2023).

Senin , 08 May 2023, 17:20 WIB

Partai Buruh Tuding Pelecehan di Tempat Kerja Meningkat Sejak Omnibus Law

Presiden Partai Buruh Said Iqbal (kedua kiri) menyampaikan orasi saat menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (14/1/2023). Dalam aksinya mereka menolak Perppu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang berisi tentang permasalahan upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, cuti, jam kerja, tenaga kerja asing, pemutusan hak kerja (PHK) hingga sanksi pidana yang dihilangkan. Republika/Thoudy Badai

Ahad , 16 Apr 2023, 23:38 WIB

Partai Buruh Kembali Demo DPR Besok

Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi (ilustrasi). Pembahasan RUU Kesehatan dinilai picu kontraproduktif

Ahad , 09 Apr 2023, 23:59 WIB

PB IDI Minta Pembahasan RUU Kesehatan Dihentikan, Ini Alasannya

Ratusan mahasiswa dari sejumlah universitas di Malang melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD dan Balai Kota Malang, Senin (3/4/2023). Aksi ini salah satunya bertujuan untuk menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja. 

Kamis , 06 Apr 2023, 20:46 WIB

KSBSI Cabut Gugatan Setelah Perppu Cipta Kerja Disahkan DPR Jadi Undang-Undang

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/3/2023). Dalam Aksinya mereka menuntut DPR dan pemerintah mencabut Perppu Cipta Kerja yang baru saja disahkan menjadi undang-undang beberapa waktu lalu.

Kamis , 30 Mar 2023, 20:27 WIB

In Picture: Mahasiswa BEM SI Demo DPR, Tolak UU Cipta Kerja

Mahasiswa dari sejumlah kampus yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Barat menggelar aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja, di depan DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (29/3/2023) sore. Aksi tersebut mendesak pemerintah mencabut pengesahan UU Cipta Kerja karena dianggap inkonstitusional tidak pro terhadap rakyat dan kaum pekerja.

Rabu , 29 Mar 2023, 19:45 WIB

In Picture: Aksi Demo BEM SI Jabar, Tolak UU Ciptaker

Menteri BUMN Erick Thohir. Erick menyederhanakan jumlah Peraturan Menteri (Permen) BUMN dari 45 menjadi tiga Permen BUMN.

Selasa , 28 Mar 2023, 11:29 WIB

Permen BUMN Terbaru, dari Daftar Hitam Hingga Larangan Gaji Dobel Bagi Direksi

Lima Perubahan UU Ciptaker dalam Perppu

Jumat , 24 Mar 2023, 05:19 WIB

Infografis Lima Perubahan Materi UU Cipta Kerja dalam Perppu

Sejumlah massa aksi memasang spanduk saat unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/3/2023). Perppu Cipta Kerja disahkan DPR menjadi UU pada pekan ini. (ilustrasi)

Kamis , 23 Mar 2023, 06:19 WIB

Amnesty Nilai DPR Gegabah Sahkan Perppu Cipta Kerja

Sejumlah massa aksi melaksanakan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/3/2023). Pada unjuk rasa tersebut mereka memprotes dan meminta DPR untuk mencabut Perppu Cipta Kerja dari pengesahan.

Selasa , 21 Mar 2023, 14:59 WIB

Lima Perubahan Materi Muatan UU Cipta Kerja dalam Perppu

Draf fisik rancangan undang-undang (RUU) tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang yang telah disepakati oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR, Rabu (15/2).

Badan Legislasi DPR Setujui Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, RUU tentang penetapan Perppu tersebut menjadi undang-undang akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. "Kami bertanya, apakah hasil pembahasan terhadap RUU tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dapat disetujui untuk dilanjutkan...

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas, menilai pemberlakuan omnibus law kesehatan disebut tanpa libatkan peran masyarakat

Rabu , 08 Feb 2023, 23:28 WIB

Muhammadiyah dan 7 Organisasi Kesehatan Tolak Omnibus Law Kesehatan

Petugas kesehatan menyuntikan vaksin Covid-19 kepada warga di Balai Kota Jakarta. Sebanyak 10 persen anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) direncanakan akan dialokasikan khusus untuk sektor kesehatan. Hal tersebut menjadi salah satu poin dari rancangan undang-undang (RUU) tentang Kesehatan yang telah ditetapkan Badan Legislasi (Baleg) menjadi usul inisiatif DPR. Adapun RUU ini terdiri dari 20 bab dan 478 pasal, yang setidaknya mengatur 14 hal.

Rabu , 08 Feb 2023, 20:39 WIB

RUU Omnibus Kesehatan: 10 Persen APBN Dialokasikan untuk Kesehatan

Massa dari Partai Buruh menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (14/1/2023). Dalam aksinya mereka menolak Perppu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang berisi tentang permasalahan upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, cuti, jam kerja, tenaga kerja asing, pemutusan hak kerja (PHK) hingga sanksi pidana yang dihilangkan. Republika/Thoudy Badai

Kamis , 26 Jan 2023, 15:35 WIB

ILUNI FHUI Nilai Perppu Cipta Kerja Lahir akibat Kelalaian Pemerintah

Sejumlah tenaga kesehatan dari berbagai organisasi profesi kesehatan melakukan aksi damai di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (28/11/2022). Dalam aksinya mereka menolak RUU Kesehatan (Omnibus Law). Anggota DPR Edy Wuryanto sebut omnibus kesehatan jangan menghapus UU Profesi.

Rabu , 25 Jan 2023, 10:14 WIB

Legislator: Omnibus Kesehatan Jangan Hapus UU Profesi

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Soal Omnibus Kesehatan, Menkes mengatakan pemerintah tidak bisa mengatur dokter.

Rabu , 25 Jan 2023, 09:24 WIB

Soal Omnibus Kesehatan, Menkes: Kita tak Bisa Atur Dokter

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Rabu , 11 Jan 2023, 16:46 WIB

Menaker Sebut akan Ada Turunan Perppu Ciptaker Soal Pengupahan dan Outsourcing

Kantor Staf Kepresidenan (ilustrasi)

Rabu , 11 Jan 2023, 02:17 WIB

Tenaga Ahli Utama KSP: Perppu Ciptaker demi Kepentingan Rakyat dan Negara

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan puluhan ribu buruh akan menggelar aksi demonstrasi pada 14 Januari 2023 menolak isi Perppu Cipta Kerja. (ilustrasi)

Selasa , 10 Jan 2023, 11:24 WIB

Buruh akan Gelar Aksi Tolak Perppu Cipta Kerja pada 14 Januari

Presiden Joko Widodo (tengah). Langkah Jokowi menerbitkan Perppu Cipta Kerja menuai polemik bahkan spekulasi bahwa Jokowi bisa dimakzulkan dari jabatan presiden. (ilustrasi)

Ahad , 08 Jan 2023, 18:39 WIB

Benarkah Jokowi Bisa Dimakzulkan Gara-Gara Perppu Cipta Kerja?

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers di Istana Negara, Jakarta. Penerbitan Perppu Cipta Kerja hingga kini menuai polemik. (ilustrasi)

Jumat , 06 Jan 2023, 21:02 WIB

Jimly Sebut Celah Pemakzulan Setelah Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Ini Kata Istana

Seorang buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jateng memberikan bunga kepada sejumlah polisi wanita yang berjaga saat aksi damai menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law di depan kompleks DPRD Jateng, Semarang, Jawa Tengah, pada 2020 lalu. Setelah dinilai inkonstitusional bersyarat oleh MK, Presiden Jokowi kemudian menerbitkan Perppu Cipta Kerja. (ilustrasi)

Jumat , 06 Jan 2023, 20:45 WIB

'Hak Cuti Haid dan Melahirkan Pekerja Wanita Terancam Perppu Cipta Kerja'

Ekonom FEB UI Toto Pranoto. Toto mengungkapkan Omnibus Law BUMN dapat meningkatkan kinerja perusahaan - perusahaan BUMN.

Jumat , 06 Jan 2023, 16:58 WIB

Pengamat: Omnibus Law BUMN Dapat Tingkatkan Kinerja Perusahaan

Eks Wamenkumham Denny Indrayana. Denny menyebut saat ini ada peluang pemakzulan Presiden Jokowi oleh DPR/MPR menyusul terbitnya Perppu Cipta Kerja. (ilustrasi)

Jumat , 06 Jan 2023, 16:26 WIB

Eks Wamenkumham Ungkap Saat Ini Ada Peluang Pemakzulan Presiden Jokowi