Senin , 17 Feb 2020, 00:20 WIB
Bima Arya tak Ingin Omnibus Law Korbankan Nilai Demokrasi
Ahad , 16 Feb 2020, 16:40 WIB
RUU Cipta Kerja, SPN: PHK Dipermudah, Pesangon tak Jelas
Ahad , 16 Feb 2020, 16:21 WIB
KSPI: RUU Cipta Lapangan Kerja Hilangkan Pesangon
Ahad , 16 Feb 2020, 13:22 WIB
Wapres Minta Pembahasan Omnibus Law Terbuka untuk Publik
Jumat , 14 Feb 2020, 15:35 WIB
Omnibus Law Cipta Kerja atau Cilaka?
Kamis , 13 Feb 2020, 14:05 WIB
Buruh: Protes RUU Cipta Kerja Bukan untuk Goyang Pemerintah
Rabu , 12 Feb 2020, 17:41 WIB
Pemerintah Janji Sosialisasi Omnibus Law Ciptaker ke Publik
Rabu , 12 Feb 2020, 17:12 WIB
KLHK Bantah RUU Omnibus Hapus Amdal
Rabu , 12 Feb 2020, 16:44 WIB
Temui Demo Buruh, DPR Umbar Janji Ajak Pembahasan Bersama
Rabu , 12 Feb 2020, 16:22 WIB
In Picture: Aksi Buruh Tolak Omnibus Law
Rabu , 12 Feb 2020, 15:56 WIB
Demo Buruh Iringi Penyerahan Draf Omnibus Law ke DPR
Rabu , 12 Feb 2020, 13:34 WIB
DPR Dijadwalkan Terima Naskah Omnibus Law Cilaka Siang Ini
'Draf RUU Omnibus Law yang Beredar Bukan dari Pemerintah'
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pereknonomian mengklarifikasi terkait beredarnya Draft Rancangan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja di berbagai media massa. Menurut Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono, RUU tersebut bisa dipastikan bukan draf resmi dari pemerintah, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Susiwijono menuturkan, draf RUU yang sedang dalam proses finalisasi berjudul Cipta Lapangan Kerja. Sedangkan, draf RUU yang beredar berjudul...
Selasa , 21 Jan 2020, 15:07 WIB
BPJPH: Sertifikasi Halal Tetap Wajib tak Terpengaruh Omnibus
Senin , 20 Jan 2020, 23:30 WIB