#omnibus-law-kesehatan

DPR meresmikan rancangan undang-undang (RUU) tentang Kesehatan yang menggunakan metode omnibus law menjadi undang-undang dalam rapat paripurna ke-29 DPR Masa Sidang V Tahun 2022-2023, di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Selasa , 11 Jul 2023, 14:11 WIB

Tok! DPR Sahkan RUU Kesehatan Jadi Undang-Undang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) tentang Kesehatan yang menggunakan metode omnibus law menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna ke-29 DPR Masa Sidang V Tahun 2022-2023. "Apakah rancangan undang-undang...

Selasa , 11 Jul 2023, 14:04 WIB

DPR Sahkan RUU Kesehatan Jadi Undang-Undang, Ini Respons Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik pengesahan Rancangan Undang-Undang Kesehatan oleh DPR RI dalam rapat paripurna pada hari ini. Meskipun mendapatkan penolakan dari berbagai organisasi profesi bidang kesehatan, namun Jokowi menilai, UU Kesehatan tersebut nantinya akan memperbaiki informasi di bidang layanan kesehatan. “Ya bagus. UU Kesehatan kita harapkan setelah dievaluasi dan dikoreksi di DPR, saya kira akan memperbaiki...

Selasa , 20 Jun 2023, 16:59 WIB

Alasan Komisi IX Hapus Anggaran Wajib Pemerintah untuk Kesehatan di RUU Kesehatan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades...

Senin , 12 Jun 2023, 05:19 WIB

Alokasi 5 Persen Anggaran untuk Kesehatan Dihapus?

JAKARTA – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan...

Sabtu , 13 May 2023, 18:57 WIB

Infografis 10 Undang-Undang akan Dihapus Dampak Omnibus Law Kesehatan

REPUBLIKA.CO.ID, DPR telah menetapkan rancangan undang-undang (RUU) tentang Kesehatan menjadi...

Sejumlah tenaga kesehatan saat melaksanakan aksi di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Senin (8/5/2023). Aksi damai yang dilaksanakan oleh gabungan organisasi profesi kesehatan itu menolak RUU Omnibus Law Kesehatan yang dinilai berpotensi memecah belah profesi kesehatan, melemahkan perlindungan dan kepastian hukum tenaga kesehatan. Selain itu mereka juga menuntut pemerintah untuk memperhatikan sejumlah fasilitas kesehatan di daerah pelosok yang belum memadai.

Senin , 08 May 2023, 15:17 WIB

10 Undang-Undang Terkait Kesehatan yang akan Digusur Omnibus Law RUU Kesehatan

Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Jubir Kemenkes), Mohammad Syahril.

Selasa , 25 Apr 2023, 01:20 WIB

Kemenkes Tegaskan RUU Kesehatan Tambah Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nakes

Sabtu , 01 Apr 2023, 04:04 WIB

STR Dokter Berlaku Seumur Hidup Masuk dalam Pembahasan RUU Kesehatan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Public Hearing RUU Kesehatan dengan Organisasi Profesi di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Sabtu , 18 Mar 2023, 22:04 WIB

Lewat RUU Kesehatan, Menkes Berharap Para Dokter ke Depannya Fokus ke Pelayanan Masyarakat

Warga memperlihatkan kartu Indonesia sehat dari BPJS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. (ilustrasi)

Rabu , 15 Mar 2023, 01:47 WIB

Jubir Sebut BPJS Kesehatan tidak Berada di Bawah Kemenkes di RUU Kesehatan

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Ansory Siregar. Fraksi PKS menolak Omnibus Kesehatan dengan 11 alasan seperti untungkan pemilik modal.

Rabu , 15 Feb 2023, 17:26 WIB

11 Alasan PKS Tolak Omnibus Kesehatan, Salah Satunya Untungkan Pemilik Modal

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas, menilai pemberlakuan omnibus law kesehatan disebut tanpa libatkan peran masyarakat

Rabu , 08 Feb 2023, 23:28 WIB

Muhammadiyah dan 7 Organisasi Kesehatan Tolak Omnibus Law Kesehatan

Petugas kesehatan menyuntikan vaksin Covid-19 kepada warga di Balai Kota Jakarta. Sebanyak 10 persen anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) direncanakan akan dialokasikan khusus untuk sektor kesehatan. Hal tersebut menjadi salah satu poin dari rancangan undang-undang (RUU) tentang Kesehatan yang telah ditetapkan Badan Legislasi (Baleg) menjadi usul inisiatif DPR. Adapun RUU ini terdiri dari 20 bab dan 478 pasal, yang setidaknya mengatur 14 hal.

Rabu , 08 Feb 2023, 20:39 WIB

RUU Omnibus Kesehatan: 10 Persen APBN Dialokasikan untuk Kesehatan

Tenaga kesehatan bersiap melakukan rontgen saat pemeriksaan kesehatan gratis di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menetapkan rancangan undang-undang (RUU) tentang Kesehatan yang menggunakan metode omnibus law sebagai usul inisiatif DPR. RUU tersebut terdiri dari 20 bab dan 478 pasal, yang setidaknya mengatur 14 hal.

Rabu , 08 Feb 2023, 20:32 WIB

Omnibus Kesehatan: Tenaga Medis Hanya Dapat Membentuk Satu Organisasi Profesi

Sejumlah tenaga kesehatan dari berbagai organisasi profesi kesehatan melakukan aksi damai di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (28/11/2022). Dalam aksinya mereka menolak RUU Kesehatan (Omnibus Law) dan mendesak pimpinan DPR agar RUU ini dikeluarkan dari prolegnas prioritas. Republika/Prayogi.

Rabu , 08 Feb 2023, 08:50 WIB

Omnibus Law Kesehatan Atur Pemanfaatan Tenaga Medis Asing

Rabu , 08 Feb 2023, 08:01 WIB

Omnibus Law Kesehatan akan Cabut Sembilan UU

Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah (F-PKS), melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke sekolah swasta SMP Presiden Bekasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (21/5).

Rabu , 08 Feb 2023, 06:50 WIB

PKS Jadi Satu-satunya Fraksi Penolak Omnibus Law Kesehatan Jadi Inisiatif DPR

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Soal Omnibus Kesehatan, Menkes mengatakan pemerintah tidak bisa mengatur dokter.

Soal Omnibus Kesehatan, Menkes: Kita tak Bisa Atur Dokter

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah terus melakukan upaya dalam transformasi kesehatan di Indonesia. Salah satunya lewat revisi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang nantinya menggunakan metode omnibus law. Ia mengatakan, saat ini pemerintah tak memiliki kewenangan apapun terkait pengaturan kedokteran. Baik soal distribusi, produksi, hingga penerbitan izin bagi dokter dan dokter spesialis. "Kita...