Sejumlah buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) melakukan aksi teatrikal saat aksi nasional di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (14/10). Dalam aksi yang bertepatan dengan Hari Jadi ke-76 World Federation of Trade Unions (WFTU), KASBI menyerukan Sepuluh Tuntutan Rakyat (Sepultura) diantaranya menuntut pemerintah untuk mencabut Omnibus Law dan seluruh turunannya serta menolak Penghapusan Upah Sektoral.

Kamis , 14 Oct 2021, 16:31 WIB

In Picture: Aksi Tolak Omnibus Law di Gedung Sate Bandung

Said Iqbal (kanan)

Selasa , 05 Oct 2021, 15:04 WIB

Partai Buruh akan Berusaha Batalkan Omnibus Law

Deklarasi dilahirkannya kembali Partai Buruh yang digelar lewat Kongres ke-4 di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Selasa (5/10).

Selasa , 05 Oct 2021, 13:05 WIB

Partai Buruh Dilahirkan Kembali karena UU Cipta Kerja

Rangkaian buku Kesatuan Naskah UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.

Rabu , 29 Sep 2021, 15:02 WIB

Mengatasi Sulitnya Memahami Isi UU Cipta Kerja

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mencatat kurang lebih 50 ribu buruh yang ter-PHK sejak awal tahun 2021. (Foto: Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal)

Selasa , 24 Aug 2021, 14:59 WIB

KSPI Catat 50 Ribu Buruh sudah ter-PHK Sejak Awal 2021 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD

Selasa , 15 Jun 2021, 12:31 WIB

Hal-Hal Ini yang Diatur oleh Omnibus Law Digital 

Menkopolhukam Mahfud MD.

Rabu , 09 Jun 2021, 23:05 WIB

Mahfud: Pembentukan Omnibus Law Dunia Digital Perlu Waktu

Mahasiswa dari Komunitas Masyarakat Warung Kopi menggelar aksi unjuk rasa memperingati Hari Pendidikan Nasional di Yogyakarta, Ahad (2/5). Dalam aksi ini mereka menuntut pencabutan UU Omnibus Law dan penghapusan sistem UKT.

Ahad , 02 May 2021, 16:56 WIB

In Picture: Demo Hardiknas, Mahasiswa Minta UU Omnibus Law Dicabut

UU Omnibus Law: Minim Sosialisasi: UU Sapu Jagat Dianggap UU Sapu Jahat

Kamis , 22 Apr 2021, 16:34 WIB

Minim Sosialisasi: UU Sapu Jagat Dianggap UU Sapu Jahat

Webinar Katadata dengan tema

Rabu , 10 Feb 2021, 18:14 WIB

Soal Amdal, UUCK Disebut tak Hapus Keterlibatan Masyarakat

Ilustrasi Teknologi. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) mewajibkan investor asing melakukan alih atau transfer teknologi kepada pekerja Indonesia.

Selasa , 29 Dec 2020, 09:23 WIB

Omnibus Law Ciptaker Wajibkan Investor Asing Alih Teknologi

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal

Senin , 28 Dec 2020, 14:34 WIB

KSPI: Pandemi Masih Berdampak di Ketenagakerjaan pada 2021

Ilustrasi Omnibus Law UU Cipta Kerja. Akademisi UIN Walisongo Semarang M Harun menilai aturan pesangon dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menguntungkan pekerja maupun pengusaha.

'Aturan Pesangon UU Ciptaker Untungkan Pekerja-Pengusaha'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akademisi UIN Walisongo Semarang M Harun menilai aturan pesangon dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menguntungkan pekerja maupun pengusaha. "Perbandingan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja tentang uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja ternyata tidak ada kelompok yang dirugikan atau sama-sama diuntungkan," kata M Harun dalam keterangan tertulis yang diterima di...

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (tengah) bersama Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul (kiri) dan Saldi Isra (kanan) bersiap memimpin sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 di ruang sidang pleno Gedung MK, Jakarta, Rabu (16/12/2020). Sidang tersebut beragendakan perbaikan permohonan yang diajukan pemohon yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang diwakili oleh Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSPI Said Iqbal dan Sekjen Ramidi.

Rabu , 16 Dec 2020, 18:43 WIB

MK Terima Perbaikan Permohonan Soal Omnibus Law

Ketua Majelis Hakim Mahkamah (MK) Konstitusi Anwar Usman (tengah) didampingi anggota Majelis Hakim MK Aswanto (kiri) dan Wahiduddin Adams (kanan) dalam sebuah sidang di gedung MK, Jakarta. (ilustrasi)

Rabu , 16 Dec 2020, 16:37 WIB

Pasal UU Ciptaker yang Digugat KSPI, Salah Satunya Soal TKA

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Rabu , 16 Dec 2020, 15:35 WIB

KSPI Minta UU Ciptaker Dibatalkan, UMSK 2021 Naik

Dua aktivis #BersihkanIndonesia berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Selasa (15/12/2020). Aksi mimbar ekspresi dan pameran karya fotografi tersebut untuk menyoroti serta menolak pengesahan revisi UU Minerba dan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Selasa , 15 Dec 2020, 16:50 WIB

In Picture: Aksi #BersihkanIndonesia di Kawasan Patung Kuda

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal (kanan)

Selasa , 15 Dec 2020, 13:51 WIB

Ini Persiapan Serikat Buruh Jelang Sidang Ketiga Omnibus Law

Peserta mengikuti pelatihan otomotif kendaraan roda dua saat menjalani pelatihan kerja (ilustrasi)

Ahad , 13 Dec 2020, 05:47 WIB

Pasca Covid, Pemerintah Siapkan 2,8 Juta Lapangan Kerja

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan, masih ada beberapa mispersepsi di kalangan masyarakat internasional mengenai Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Khususnya di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Selasa , 08 Dec 2020, 14:58 WIB

Masyarakat Internasional Masih Mispersepsi UU Cipta Kerja

Ilustrasi Pancasila

Sabtu , 28 Nov 2020, 12:31 WIB

BPIP: Omnibus Law UU Cipta Kerja Sejalan dengan Pancasila

Presiden Joko Widodo.

Rabu , 25 Nov 2020, 20:56 WIB

Di Forum Ekonomi Dunia, Jokowi Banggakan Omnibus Law

Pengacara Andi Asrun.

Selasa , 24 Nov 2020, 12:31 WIB

Gugatan KSPI Soal UU Cipta Kerja Disidangkan Hari Ini

ilustrasi:pencari kerja -

Kamis , 19 Nov 2020, 04:19 WIB

Pengamat: UU Ciptaker Upaya Pemerintah Atasi Pengangguran

Ilustrasi Omnibus Law

Rabu , 18 Nov 2020, 03:27 WIB

UU Ciptaker Dinilai Berdampak Positif Bagi Pengembangan KEK

Sejumlah buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2020). Mereka menuntut pemerindah dan DPR untuk mencabut Omnibus Law karena dinilai merugikan masyarakat Indonesia.

Selasa , 17 Nov 2020, 18:04 WIB

In Picture: Aksi Menolak Omnibus Law di Depan Gedung Parlemen

Sejumlah buruh yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) melakukan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (16/11/2020).

Senin , 16 Nov 2020, 23:41 WIB

In Picture: Demo Menolak UU Cipta Kerja di Jakarta

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin

Senin , 16 Nov 2020, 15:05 WIB

DPR Sebut Perbaikan Typo UU Ciptaker Diperbolehkan

Ketua DPR Puan Maharani (kiri).

Jumat , 13 Nov 2020, 10:27 WIB

Puan Ungkap Alasan Matikan Mik Saat Rapur UU Ciptaker

Ketua Departemen Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri (kiri) meyakini Omnibus Law UU Cipta Kerja atau Ciptaker mampu menjadi solusi kunci dalam mengatasi persoalan ekonomi Indonesia.

Pengamat: UU Cipta Kerja Jadi Solusi Atasi Persoalan Ekonomi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pengamat ekonomi meyakini Omnibus Law UU Cipta Kerja atau Ciptaker mampu menjadi solusi kunci dalam mengatasi persoalan ekonomi Indonesia. “Ini adalah angin segar untuk reformasi perekonomian kita yang selama ini dibebani regulasi yang tidak perlu. Bahkan, menjadi sumber-sumber resesi ekonomi,” ujar Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri dalam keterangan tertulis...

Buruh melakukan aksi di Kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa (10/11/2020). Aksi ratusan buruh tersebut untuk menuntut penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) guna mencabut UU Omnibus Law.

Selasa , 10 Nov 2020, 17:36 WIB

In Picture: Aksi Penolakan UU Cipta Kerja Tuntut Perppu di Patung Kuda

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal melakukan orasi saat unjuk rasa buruh (ilustrasi)

Senin , 09 Nov 2020, 06:47 WIB

Sekitar 1.000-an Buruh akan Unjuk Rasa di DPR Siang Ini

Ilustrasi Pertumbuhan Investasi

Ahad , 08 Nov 2020, 20:41 WIB

UU Cipta Kerja Dinilai Untungkan Pengusaha dan Pekerja

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mendesak Pemerintah untuk lebih fokus dalam mengambil langkah perbaikan ekonomi Indonesia. Ia juga meminta pemerintah buktikan efektivitas Omnibus Law atasi resesi

Sabtu , 07 Nov 2020, 15:35 WIB

Waka MPR Minta Bukti Efektivitas Omnibus Law Atasi Resesi

Sebanyak 135 pelajar diamankan polisi karena menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Subang tanpa pemberitahuan. Mereka juga merusak fasilitas umum di sekitar kantor DPRD Subang.

Sabtu , 07 Nov 2020, 15:12 WIB

Pelajar Jangan Asal Ikut Demo, Kuasai Dulu Ilmunya

UMKM (ilustrasi)

Sabtu , 07 Nov 2020, 04:09 WIB

Pakar: UU Ciptaker Bakal Berdayakan Koperasi dan UMKM

Massa aksi yang tergabung dalam serikat buruh dan mahasiswa melakukan aaksi penolakan terhadap pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/10). Dalam aksi tersebut massa aksi menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan masyarakat dan buruh. Republika/Thoudy Badai

Jumat , 06 Nov 2020, 17:21 WIB

Stafsus Milenial Minta Mahasiswa Ikut Susun PP Omnibus Law

Pakar tata negara Profesor Yusril Ihza Mahendra.

Jumat , 06 Nov 2020, 11:00 WIB

Yusril: Wajar Presiden tidak Baca yang Ditandatangani

Anggota Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY menggelar Topo Pepe di Titik Nol Yogyakarta, Senin (2/11). Aksi mereka ini menuntut Gubernur DIY untuk memberikan upah minimum provinsi DIY 2021 yang layak. Saat ini UMP DIY sebesar Rp 1,765 juta merupakan terendah di Indonesia. Selain itu, mereka juga menuntut pencabutan UU Cipta Kerja.

Jumat , 06 Nov 2020, 10:22 WIB

Buruh Meminta UU Ciptaker Dicabut atau Dibatalkan

Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan Kawasan Industri Rancaekek, Jalan Raya Rancaekek, Kabupaten Bandung, Kamis (22/10). Dalam unjuk rasa tersebut mereka menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan menuntut DPR RI dan Pemerintah untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pencabutan UU Ciptaker karena UU tersebut dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Foto: Abdan Syakura/Republika

Jumat , 06 Nov 2020, 10:04 WIB

UU Ciptaker yang Malang: Saran kepada Presiden dan DPR

Guru Besar Universitas Padjadjaran Susi Dwi Harijanti (tengah). (ilustrasi)

Jumat , 06 Nov 2020, 00:13 WIB

Guru Besar Unpad: Salah Tik UU Ciptaker Bisa Perkuat Gugatan

Menko Polhukam, Mahfud MD.

Kamis , 05 Nov 2020, 17:19 WIB

Mahfud akan Bentuk Tim Tampung Masalah UU Ciptaker

Tiga Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul (kiri), Saldi Isra (tengah) dan Suhartoyo (kanan) bersiap dalam sebuah sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (ilustrasi)

Kamis , 05 Nov 2020, 17:04 WIB

Peringatan Hakim MK pada Sidang Perdana Gugatan UU Ciptaker

Prev Next