#organisasi-masyarakat

Jumat , 23 Aug 2024, 18:26 WIB

Rampai Nusantara akan Gelar Rakernas

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Organisasi Masyarakat Rampai Nusantara bakal menggelar rapat kerja nasional (rakernas) ke II selama dua hari pada 26 dan 27 Agustus 2024 di Ancol Jakarta. "Di Putri Duyung Resort,...

ilustrasi:pencari kerja. Saat ini pemerintah belum dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup. Saat pemerintah belum mampu melakukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) keberadaan organisasi masyarakat (ormas) masih sangat diperlukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah.

Jumat , 28 Apr 2023, 22:48 WIB

Pemerintah dan Ormas Didorong Saling Membantu Ciptakan Lapangan Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Saat ini pemerintah belum dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup. Saat pemerintah belum mampu melakukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) keberadaan organisasi masyarakat (ormas) masih sangat diperlukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Ormas juga dapat dibina pemerintah menjadi agen perubahan dan pembangunan (agent of change). Tidak sedikit program pembangunan pemerintah sukses berkat bantuan Ormas. Hal tersebut disampaikan pengamat kebijakan publik...

Jumat , 19 Aug 2022, 13:48 WIB

PBB Kritik Israel Tutup Tujuh Organisasi HAM Palestina

REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- PBB mengkritik langkah Israel menutup tujuh lembaga...

Kamis , 18 Aug 2022, 19:43 WIB

Momentum Kemerdekaan, Laskar Rakyat Jayakarta Dideklarasikan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bertepatan dengan Peringatan 77 Tahun Kemerdekaan Republik...

Ahad , 29 Aug 2021, 09:03 WIB

PPKM Level Empat Milik Masyarakat

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Rakhmad Zailani Kiki; Kepala Lembaga Peradaban Luhur (LPL), Ketua Bidang...

Selasa , 22 Dec 2020, 00:11 WIB

Pengamat: Pemerintah Perlu Petakan Ormas Intoleran dan tidak

Senin , 25 Nov 2019, 14:50 WIB

Kemendagri Rencanakan Payung Hukum Pembinaan Ormas

Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra mengikuti sidang perdana permohonan uji meteri Perppu No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (26/7). Pada sidang perdana tersebut Yusril sebagai kuasa hukum HTI akan memperbaiki permohonan uji materi atas Perppu No 2 tahun 2017 tentang ormas pada MK. Perbaikan permohonan akan menyasar pemohon perkara yang sebelumnya dajukan oleh ormas HTI menjadi perseorangan atas nama Ismail Yusanto, Hal ini terkait mengenai status hukum (Legal Standing).Prayogi/Republika.

Senin , 07 Aug 2017, 12:26 WIB

HTI Ubah Permohonan Uji Materi Perppu Ormas

Kamis , 27 Jul 2017, 12:43 WIB

Bupati: PNS Kabupaten Bandung yang Terlibat HTI akan Diawasi

Ketua Komnas HAM Nur Kholis memasuki ruangan konferensi pers di Gedung Komnas Ham, Jakarta, Selasa (6/6).

Selasa , 25 Jul 2017, 14:44 WIB

Komnas HAM Ajak DPR Dukung Pembubaran Ormas Lewat Pengadilan

Ahad , 23 Jul 2017, 18:18 WIB

HTI Sebut Dosen Eks Anggota Bisa Jadi Sasaran Perundungan

Ahad , 23 Jul 2017, 18:11 WIB

HTI tak akan Gelar Aksi Solidaritas Tolak Pembubaran Ormas

Menko Polhukam Wiranto menjadi pembicara dalam Diskusi Media Perppu Ormas di Galeri Nasional, Jakarta, Kamis (13/7).

Senin , 17 Jul 2017, 16:50 WIB

Wiranto: Perppu Bukan untuk Diskreditkan Ormas Islam

Kamis , 13 Jul 2017, 12:30 WIB

Perppu Ormas, Wiranto: Menyelamatkan Negara Kok Ditolak?

Menko Polhukam Wiranto (tengah) memberi keterangan pers di Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7). Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk mengatur kegiatan-kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Kamis , 13 Jul 2017, 07:17 WIB

'Perppu Ormas Bertentangan dengan Prinsip Demokrasi'

Kamis , 13 Jul 2017, 05:29 WIB

Sanksi Penjara Seumur Hidup akan Hambat Ekspresi Ormas

Kamis , 13 Jul 2017, 05:13 WIB

Perppu Ormas Bisa Disalahgunakan Berangus Lawan Politik

Pembubaran Ormas Lewat Pengadilan Dinilai Masih Relevan

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas) dinilai dipaksakan untuk meredam pergerakan Ormas radikal. Perppu tersebut sebaiknya tidak dikeluarkan kecuali dalam kondisi mendesak."Sebetulnya, Perppu tidak begitu perlu dipakai untuk membubarkan Ormas. Tapi (bisa) lewat jalur legal formal, yaitu pengadilan," ujar Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago kepada Republika.co.id, Rabu (12/7).Ia menyebutkan, Presiden Jokowi terkesan...

Kamis , 13 Jul 2017, 02:28 WIB

Perppu Ormas Dinilai Buka Peluang Pemerintah Sewenang-wenang

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly

Kamis , 13 Jul 2017, 02:26 WIB

Menkumham Jelaskan Alasan Bubarkan Ormas Tanpa Pengadilan

Kamis , 13 Jul 2017, 02:03 WIB

Ormas Dibubarkan tanpa Pengadilan Dinilai Gaya Diktator

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra

Kamis , 13 Jul 2017, 01:46 WIB

Penerbitan Perppu Ormas Dinilai tak Penuhi Syarat Mendesak

Kamis , 13 Jul 2017, 01:02 WIB

Pembubaran Ormas tanpa Pengadilan Dinilai Represif

Kamis , 13 Jul 2017, 00:01 WIB

Isi Lengkap Soal Larangan dan Sanksi dalam Perppu Ormas

Kamis , 04 May 2017, 13:42 WIB

Menag: Organisasi Ingin Ubah Dasar Negara, Harus Dilarang

$Tokoh masyarakat Arifin Ilham bersama berbagai organisasi masyarakat melakukan longmarch aksi damai di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Jumat (4\11).$

Selasa , 24 Jan 2017, 18:31 WIB

Pentingnya Ormas dalam Berdayakan Masyarakat di Tingkat Akar Rumput

Rabu , 19 Nov 2014, 19:34 WIB

Shalat di Katedral, NU tak Masalah

Presiden Jokowi menyapa para pendukungnya pada Konser Salam 3 Jari di lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Senin (20/10) malam. (Republika/Yasin Habibi)

Selasa , 21 Oct 2014, 17:30 WIB

Ini Permintaan Koalisi Organisasi Masyarakat Terkait Kabinet Jokowi

Aksi unjuk rasa Ormas Islam. (ilustrasi)

Ahad , 27 Oct 2013, 18:27 WIB

Ada Ormas yang Diperalat untuk Kepentingan Asing

Sabtu , 21 Sep 2013, 14:15 WIB

UU Ormas Dinilai Masih Miliki Ambiguitas

Ormas Tolak Pembangunan Gedung DPRD Jabar

Sabtu , 17 Aug 2013, 20:28 WIB

Pemerintah Tak Bisa Sepenuhnya Diharapkan untuk Bangun Bangsa

Sabtu , 17 Aug 2013, 19:09 WIB

Parpol Dianggap Gagal, Yudi Latif Harapkan Ormas

Rabu , 10 Jul 2013, 20:11 WIB

'Kami Siap Tiru Aksi Mesir Demi Gagalkan RUU Ormas'

Selasa , 09 Jul 2013, 00:01 WIB

Mendagri: RUU Ormas Cocok dengan Kekinian

Mendagri Hormati Jika UU Ormas Diuji Materi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi menyatakan menghormati jika ada pihak yang berencana untuk mengajukan uji materi UU Ormas--yang notabene belum disahkan bersama DPR--kepada Mahkamah Konstitusi. Menurut dia uji materi adalah jalan yang tepat untuk melakukan protes dan melihat kembali kajian UU tersebut. “Saya sudah membaca pernyataan ormas terutama para pengurusnya yang akan menguji materi. Saya hormati...

Rabu , 03 Jul 2013, 19:51 WIB