#ormas-kelola-tambang

Chairman of the General Manager of the Great Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf

Senin , 13 Jan 2025, 17:57 WIB

Nahdlatul Ulama has Never Asked the Government for Mining Concessions

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- General Manager Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf insists it has never asked the government to obtain a mine concession. According to a familiar figure...

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf

Senin , 13 Jan 2025, 16:40 WIB

Soal Tambang untuk Ormas, Gus Yahya: NU tidak Pernah Minta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan, pihaknya tidak pernah meminta kepada pemerintah untuk mendapatkan konsesi tambang. Menurut sosok yang akrab disapa Gus Yahya itu, pemberian izin usaha pertambangan (IUP) batu bara merupakan keinginan pemerintah sendiri, bukan ormas keagamaan. Adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 membuka peluang organisasi masyarakat (ormas)...

Sabtu , 14 Dec 2024, 21:11 WIB

Bahlil Ungkap Bekas Tambang yang Berpeluang Dikelola oleh Muhammadiyah

REPUBLIKA.CO.ID, BALIKPAPAN -- Organisasi keagamaan Muhammadiyah berpeluang mengelola tambang...

Rabu , 31 Jul 2024, 15:37 WIB

Ormas Kelola Tambang Harus Membawa Kemaslahatan untuk Umat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ,...

Rabu , 31 Jul 2024, 10:15 WIB

MUI Nilai Ormas Keagamaan Miliki Misi Bagus dalam Kelola Tambang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai izin...

Rabu , 31 Jul 2024, 06:08 WIB

Minyak Bumi Kita, Nasibmu Kini!

Foto udara areal pasca tambang nikel yang sebagian telah di reklamasi di Kecamatan Motui, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Kamis (8/2/2024). Pasca diundangkannya Undang-Undang (UU) Nomor 3/ 2020, pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) memasuki era baru salah satunya pengusaha wajib melakukan reklamasi pasca-tambang.

Selasa , 30 Jul 2024, 22:06 WIB

Pro Kontra Kelola Tambang, Bagaimana Ulama Terdahulu Memandang Eksplorasi Alam?

Selasa , 30 Jul 2024, 09:37 WIB

Tambang Ramah Lingkungan Masih PR Besar

Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Muti

Ahad , 28 Jul 2024, 19:40 WIB

Di Mana Lokasi Tambang yang Bakal Dikelola Muhammadiyah? Ini Kata Abdul Mu'ti

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (tengah), Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu

Ahad , 28 Jul 2024, 16:29 WIB

Lengkap, Risalah Pleno PP Muhammadiyah yang Terima Konsesi Lahan Tambang

Penampakan lubang tambang batu bara di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, tepatnya di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.

Kamis , 25 Jul 2024, 21:04 WIB

Akankah Muhammadiyah Bersedia Terima Konsesi Tambang?

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj

Selasa , 02 Jul 2024, 15:20 WIB

Kata Kiai Said Aqil Siradj tentang Ormas Dapat Izin Kelola Tambang

Sabtu , 15 Jun 2024, 06:15 WIB

Tokoh NU: Kami Punya Kapasitas untuk Kelola Tambang Negara

WIUPK secara prioritas diberikan kepada Badan Usaha yang dimiliki ormas keagamaan.(ilustrasi)

Selasa , 04 Jun 2024, 21:34 WIB

ESDM: Izin Kelola Tambang akan Diberikan kepada Badan Usaha Milik Ormas

Pengamat mengatakan izin kelola tambang untuk Ormas Keagamaan menyalahi UU Minerba. (ilustrasi)

Selasa , 04 Jun 2024, 20:49 WIB

Pengamat: Izin Kelola Tambang untuk Ormas Keagamaan Menyalahi UU Minerba

Pekerja melintas di dekat kapal tongkang pengangkut Batubara (ilustrasi). Pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan dilakukan profesional

Selasa , 04 Jun 2024, 19:56 WIB

Ormas Keagamaan Kelola Tambang, Luhut: Daripada Sumbangan-Sumbangan, Tapi Kita Awasi

ILUSTRASI Penampakan lubang tambang batu bara di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, tepatnya di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.

Selasa , 04 Jun 2024, 19:51 WIB

Menyigi Konsesi Tambang untuk Ormas, Jangan Sampai Senasib 'Ali-Baba'

Din Syamsuddin Tanggapi Wacana Konsesi Tambang untuk Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Cendekiawan Muslim Prof Din Syamsuddin menanggapi kebijakan pemerintah yang membuka peluang untuk organisasi-organisasi masyarakat (ormas) keagamaan mengelola usaha pertambangan batu bara. Menurut ketua umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah periode 2005-2015 itu, keputusan pemerintah tersebut di satu sisi dapat dinilai positif, yakni sebagai wujud perhatian negara terhadap peran ormas. Din menuturkan pengalamannya ketika diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi)...

Sejumlah Heavy Dump Truck membawa muatan batubara di kawasan tambang batubara. Ilustrasi).

Senin , 03 Jun 2024, 23:32 WIB