#ormas-terlarang

Warga melintas di samping spanduk penolakan kegiatan pendidikan Khilafatul Muslimin di Pekayon, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (15/6/2022). Kementerian Agama tegaskan Pesantren Khilafatul Muslimin tidak terdaftar dan tidak memiliki nomor statistik Pesantren atau Lembaga Keagamaan Islam.

Kamis , 16 Jun 2022, 15:20 WIB

Setoran Wajib Rp 1.000 per Hari dari Anggota Khilafatul Muslim

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Ali Mansur, Ronggo AstungkoroPolda Metro Jaya mengungkap fakta baru terkait organisasi masyarakat (ormas) Khilafatul Muslimin yang dianggap memiliki ideologi bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Terungkap, organisasi...

Rabu , 30 Dec 2020, 20:41 WIB

MenPAN-RB: ASN tidak Boleh Terlibat dalam FPI, HTI, dan PKI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aparatur sipil negara (ASN) dilarang untuk menjadi anggota organisasi masyarakat yang telah diputuskan pemerintah sebagai organisasi terlarang. Selain itu, ASN juga dilarang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan organisasi terlarang tersebut. “ASN dilantik dan diambil sumpahnya untuk setia kepada pemerintahan yang sah, Pancasila, dan UUD 1945. Sehingga apabila ASN sebagai anggota aktif organisasi yang dilarang itu...

Senin , 29 Oct 2018, 14:52 WIB

#ormas-terlarang

Setoran Wajib Rp 1.000 per Hari dari Anggota Khilafatul Muslim

MenPAN-RB: ASN tidak Boleh Terlibat dalam FPI, HTI, dan PKI

Putar Video HTI, Mendagri Sebut Ormas Ingin Ganti Pancasila

Perppu Ormas Diterbitkan, PKS: Ini Kemunduran

Anggota Ormas Terlarang Bisa Dikenai Hukuman Seumur Hidup