
Sabtu , 29 Apr 2023, 16:05 WIB
Tahun Ini, Disiapkan Pembentukan Kabupaten Subang Utara

Jumat , 28 Apr 2023, 23:30 WIB
Atraksi Kesenian dan Festival Makan Enak Meriahkan Peringatan Hari Otda ke-27 di Makassar

Kamis , 20 Apr 2023, 01:20 WIB
27 Tahun Otonomi Daerah, Makassar Tuan Rumah Seminar Nasional

Jumat , 24 Mar 2023, 15:36 WIB
Aktualisasikan Peran Strategis Gubernur, Dirjen Bina Adwil Gandeng Gubernur Sumsel

Rabu , 11 Jan 2023, 14:31 WIB
ICMI: Desentralisme Sistem Terbaik, Tetapi Perlu Dibenahi

Rabu , 14 Dec 2022, 07:31 WIB
Senator DPD: Fenomena Bupati Meranti Pelajaran Hubungan Pusat dengan Daerah

Selasa , 01 Nov 2022, 04:06 WIB
Indonesia Dinilai Negara Paling Progresif Terapkan Politik Desentralisasi

Ahad , 18 Sep 2022, 01:27 WIB
Mendagri Ingatkan Pemekaran Daerah Bukan untuk Bagi-bagi Wilayah

Sabtu , 30 Jul 2022, 12:53 WIB
Penunjukkan Pj Kepala Daerah Diharapkan Jangan Sampai Langgar Aturan

Ahad , 17 Jul 2022, 19:32 WIB
Mendagri Minta APDESI Serius Bangun Desa Masing-Masing

Sabtu , 02 Jul 2022, 17:22 WIB
Tiga Kunci Sukses Otonomi Daerah

Selasa , 21 Jun 2022, 18:29 WIB
Gresita Tinjau Pelaksanaan Posbindu serta P4GN dan PN

Jabar Kembali Usulkan Tiga Pemekaran Daerah
REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan usulan tiga Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar, akhir pekan ini. Ketiga CDPOB tersebut yaitu Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, dan Kabupaten Garut Utara. Dengan demikian, total CDPOB yang diusulkan Jabar sejak tahun 2020 ada delapan daerah. Yaitu, Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan,...

Rabu , 29 Sep 2021, 16:10 WIB
Kemendagri Integrasikan Strategi Pengembangan Wilayah

Rabu , 15 Sep 2021, 21:38 WIB
Mahyudin: Peran DPD RI Dapat Memantik Pembangunan Daerah

Selasa , 27 Jul 2021, 05:42 WIB
Dana Otonomi Daerah untuk Siapa?

Senin , 26 Jul 2021, 13:13 WIB
Dampak Pelaksanaan Otonomi Daerah

Kamis , 22 Jul 2021, 02:30 WIB
Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat

Sabtu , 08 May 2021, 10:53 WIB
SKB Tiga Menteri Dibatalkan, Pelajaran Buat Pemerintah

Selasa , 27 Apr 2021, 00:13 WIB
25 Tahun Otoda, Wapres Minta Kebijakan Pemda Berbasis Data

Senin , 26 Apr 2021, 23:42 WIB
Wapres Minta Kebijakan Pemda Berbasis Data

Senin , 26 Apr 2021, 16:18 WIB
25 Tahun Otda, Daerah Masih Bergantung Transfer Pusat

Jumat , 04 Dec 2020, 09:49 WIB
DPD Laporkan Empat Wilayah yang Layak Jadi Provinsi Baru

Kamis , 03 Dec 2020, 17:00 WIB
Wapres Tegaskan Moratorium Pemekaran Daerah Masih Berlanjut

Ahad , 18 Oct 2020, 00:46 WIB
DPR: UU Ciptaker Ambil Otoritas Daerah

Otonomi Daerah pada Era Kekhalifahan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Administrasi pemerintahan pada zaman modern mengandalkan konsep otonomi daerah. Sistem ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Dengan otonomi, tiap daerah bisa mengatur urusan lokal tanpa perlu menunggu instruksi dari pusat sehingga mampu menggerakkan roda pembangunan dengan cepat.Umumnya, diketahui konsep otonomi atau tata pemerintahan secara keseluruhan berasal dari gagasan cendekiawan Barat, terutama selama periode Renaissance....

Kamis , 25 Apr 2019, 10:40 WIB
Anies Pimpin Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah

Senin , 28 Jan 2019, 23:45 WIB
Senator: Otonomi Daerah Dirusak Praktik Korupsi

Rabu , 16 Jan 2019, 11:47 WIB
Jabar Dinilai Perlu Tambah Daerah Otonomi di 3 Wilayah

Sabtu , 01 Dec 2018, 12:21 WIB
Otonomi Daerah Harus Memperkuat NKRI

Kamis , 11 Jan 2018, 12:44 WIB
Pelaksanaan USBN Bisa Diatur Tiap-Tiap Sekolah

Jumat , 17 Nov 2017, 12:59 WIB
Oso: Kehendak Melakukan Otonomi Daerah Sudah Sangat Besar

Senin , 28 Aug 2017, 20:45 WIB
In Picture: Raker Kemendagri dengan Komisi II DPR

Senin , 28 Aug 2017, 06:25 WIB
DPD Dukung Pemekaran DOB Perbatasan di Kaltara

Kamis , 20 Oct 2016, 13:57 WIB