#otonomi-daerah

Ahad , 26 Jun 2016, 18:35 WIB

Ini Alasan Kemendagri tak Berikan Detail Pembatalan Perda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Sumarsono mengatakan Pemerintah Daerah (Pemda) meminta waktu dua pekan untuk mensosialisasikan pembatalan Peraturan Daerah (Perda). Hal itu disepakati setelah Kemendagri melakukan...

Jumat , 24 Jun 2016, 18:00 WIB

Aceh akan Perjuangkan Lagi Perda yang Dibatalkan Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Ketua Badan Legislasi DPR Aceh Iskandar Usman Al-Farlaky menyatakan akan duduk bersama dengan Pemerintah Aceh untuk mengkaji ulang pembatalan 65 qanun/peraturan daerah oleh Kementerian Dalam Negeri."Kita akan duduk bersama dengan Pemerintah Aceh nantinya untuk membahas terkait masalah adanya informasi pembatalan 65 qanun Aceh," kata politisi Partai Aceh itu, Jumat (24/6). Ia menjelaskan akan melakukan berbagai...

Rabu , 22 Jun 2016, 16:34 WIB

Mendagri: Pemerintah tak Tiba-Tiba Batalkan Perda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan...

Selasa , 21 Jun 2016, 00:03 WIB

Penghapusan Perda Bisa Timbulkan Kegaduhan Baru

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI Yandri...

Senin , 20 Jun 2016, 07:53 WIB

Pemprov Sumbar Pastikan tak Ada Perda Syariah Dibatalkan

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan tidak...

Senin , 20 Jun 2016, 07:19 WIB

Ketua MPR Sepakat Pembatalan Perda

Presiden Joko Widodo bersama Wapres Jusuf Kalla

Jumat , 17 Jun 2016, 15:05 WIB

JK Minta Pembatalan Perda Dipublikasikan di Setiap Daerah

Kamis , 16 Jun 2016, 18:46 WIB

Mendagri Imbau Masyarakat tak Mudah Percaya Isu di Medsos

Kamis , 16 Jun 2016, 14:12 WIB

Ini Tiga Alasan Perda Bisa Dibatalkan

Kamis , 16 Jun 2016, 14:03 WIB

Soal Pembatalan Perda, Kepala Daerah Bisa Melawan

Selasa , 14 Jun 2016, 14:39 WIB

Pemda Bisa Ajukan Keberatan Pembatalan Perda

Selasa , 14 Jun 2016, 09:17 WIB

Banyak Perda Dibatalkan Bukti Kualitas Legislasi Rendah

Selasa , 14 Jun 2016, 08:51 WIB

Era Jokowi, Pembatalan Perda Terbanyak Sejak Pemberlakuan Otda

Kamis , 05 May 2016, 14:00 WIB

JK Berpesan Otonomi Daerah Harus Sejahterakan Rakyat

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan arahan saat peluncuran Pusat Pengembangan Keuangan Mikro dan Inklusi di Jakarta, Selasa (15/3).

Selasa , 26 Apr 2016, 11:07 WIB

Wapres Luncurkan Institut Otonomi Daerah

Senin , 25 Apr 2016, 08:35 WIB

Wapres JK Hadiri Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-20 di Kulon Progo

Senin , 18 Apr 2016, 17:15 WIB

Poin Ini Perlu Dimasukkan untuk Pembentukan Daerah Otonomi Baru

Daerah-Daerah Ini Minta Kepastian Pemekaran Wilayah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite I DPD RI menggelar rapat dengan beberapa perwakilan wilayah, Rabu (13/4). Komite I menerima perwakilan Pemekaran Kabupaten Pantai Timur dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Delegasi-delegasi tersebut meminta dukungan Komite I DPD RI sebagai lembaga yang berwenang untuk menyerap aspirasi masyarakat serta lembaga yang secara bersama-sama tripartit menetapkan kebijakan pemekaran wilayah.Ketua Presidium Pemekaran Kabupaten Pantai...

Rapat Komite I DPD RI dengan beberapa perwakilan DOB

Kamis , 14 Apr 2016, 10:25 WIB

Pemerintah Diminta Konsisten Terkait Pemekaran Daerah

Senin , 28 Mar 2016, 22:44 WIB

Ketua MPR: Otonomi Daerah Banyak Salah Kaprah

Senin , 28 Mar 2016, 22:39 WIB

Dampak Baik dan Buruk Otonomi Daerah

Senin , 29 Feb 2016, 18:56 WIB

Pemerintah Moratorium Pembentukan DOB

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/2). (Republika/Rakhmawaty La'lang)

Senin , 29 Feb 2016, 18:48 WIB

Mendagri Diminta tak Sembarangan Sebut Otda Gagal

Kamis , 25 Feb 2016, 11:19 WIB

Wapres JK Minta Maaf, Ada Apa?

Senin , 15 Feb 2016, 18:56 WIB

RDP DPD Bahas Era Otonomi Daerah ASN Harus Profesional

Kamis , 28 Jan 2016, 10:57 WIB

JK Jadi Ketua Dewan Pertimbangan Otda

Perempuan memakai celana ketat terjaring razia Polisi Syariat Islam atau Wilayatul Hisbah dibantu Satpol PP dan aparat TNI/Polri saat razia penegakkan syariat Islam di Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Selasa (15/9).

Rabu , 28 Oct 2015, 12:58 WIB

Banyak Perda Dinilai Diskriminatif Terhadap Perempuan

Rabu , 21 Oct 2015, 21:44 WIB

Sosialisasi UU Nomor 23 tahun 2014 untuk Perkokoh NKRI

Selasa , 15 Sep 2015, 10:46 WIB

DPD RI: Pemekaran Harus Diimbangi dengan Pembinaan

Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas saat membuka Rapat Konsolidasi Anggota DPD RI dengan Pemerintah Daerah di Banjarbaru, Rabu (9/9).

Rabu , 09 Sep 2015, 14:48 WIB

RAPBN 2016 Dinilai Belum kepada Daerah

Kamis , 27 Aug 2015, 10:36 WIB

DPD RI Dukung Pemekaran Daerah, Asal..

DKI Jakarta direncanakan akan mengalami pemekaran wilayah.

Sabtu , 22 Aug 2015, 10:51 WIB

Pemekaran Daerah Perlu Persiapan SDM

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Farouk Muhammad

Kamis , 09 Jul 2015, 00:00 WIB

DPD RI: Ketimpangan Pembangunan Harus Segera Diakhiri

Wakil Ketua Komisi Dua MPR RI Lukman Edy saat memberikan materi Sosialisasi Empat Pilar MPR metode ToT di hadapan 100 dosen di lingkungan kopertis II Sumatera Selatan, Jumat (5/6)

Jumat , 05 Jun 2015, 19:15 WIB

Otonomi Daerah Perlu Dikuatkan

DPD Tegaskan tak Akan Ada Pemekaran di Aceh

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fachrul Razi menegaskan tidak ada pemekaran Provinsi Aceh karena undang-undang telah mengunci Aceh hanya satu provinsi. Pernyataan tersebut disampaikan Fachrul Razi dalam pertemuan Komite I DPD RI dengan Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Saaduddin Djamal beserta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Banda Aceh.Pertemuan itu digelar...

Selasa , 28 Apr 2015, 17:09 WIB