#otonomi-khusus-papua

Jumat , 20 Sep 2024, 17:58 WIB

Dana Otsus Papua ke Depannya tak Boleh Lagi untuk Bayar Gaji ASN, Honorer dan Anggota DPRD

REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI -- Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat menyebut bahwa penyaluran dana alokasi khusus (otsus) tidak dapat digunakan untuk delapan item kegiatan. Kepala Bidang...

Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas menilai bahwa implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022-2023 perlu ada peran aktif masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana Otsus tersebut, khususnya pada tahun 2023 ini.

Kamis , 23 Feb 2023, 12:45 WIB

Di Depan Warga Pulau Kurudu, Legislator DPR Ajak Aktif Awasi Dana Otsus Papua

REPUBLIKA.CO.ID, KEPULAUAN YAPEN -- Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas menilai bahwa implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022-2023 perlu ada peran aktif masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana Otsus tersebut, khususnya pada tahun 2023 ini. “Saya selaku ketua tim yang memimpin delegasi ke Papua dan memaksakan anggaran...

Selasa , 29 Nov 2022, 16:23 WIB

Wamendagri: Jabatan MRP Diperpanjang Hingga Juni 2023

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John...

Kamis , 03 Nov 2022, 03:32 WIB

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua Bentukan Pemerintah Dikritisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR for Papua Yorrys Raweyai mengkritisi...

Rabu , 08 Jun 2022, 10:24 WIB

Aksi Damai Mahasiswa dan Pemuda Papua Dukung DOB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Peduli...

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, Presiden Joko Widodo bertemu dengan pimpinan MRP dan Papua Barat di Istana, Senin (25/4/2022).

Senin , 25 Apr 2022, 15:51 WIB

Bertemu MRP, Jokowi Bahas UU Otsus dan Pemekaran Wilayah

Selasa , 29 Mar 2022, 19:52 WIB

Moeldoko Tegaskan Otsus Papua untuk Kemakmuran Masyarakat

Gereja Katedral Tiga Raja Timika, Papua. Gereja berperan penting dalam ikut mewujudkan kerukunan di Papua

Rabu , 16 Feb 2022, 21:52 WIB

Prof Masykuri: Kerukunan Papua tak Bisa Lepas dari Peran Gereja

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang baru diangkat tersenyum saat upacara serah terima di Markas Besar Militer Indonesia di Jakarta, Kamis (18/11).

Rabu , 24 Nov 2021, 22:11 WIB

Kunjungi Papua, Andika Disarankan Temui Tokoh yang Tepat

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.

Kamis , 15 Jul 2021, 17:45 WIB

Amnesty: UU Otsus Mengancam Hak Orang Papua

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih asal Papua Yorrys Raweyai

Rabu , 09 Jun 2021, 17:54 WIB

Senator Papua: Pemerintah Harus Evaluasi Otsus Papua

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Solidaritas Mahasiswa Papua Maju melakukan aksi damai di sekitar area Tugu Muda, Semarang, Jawa Tengah, Senin (12/4/2021). Dalam aksi itu mereka menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah diantaranya efektivitas Otonomi Khusus (Otsus) secara transparan, menyambut kebijakan investasi dengan memperhatikan masyarakat adat dan nilai-nilai budaya Papua, serta mendukung kehadiran TNI/Polri untuk mengamankan wilayah Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selasa , 08 Jun 2021, 19:34 WIB

Revisi UU Otsus Papua Ditargetkan Selesai Juli 2021

Perwakilan mahasisw Papua di Solo dukung otsus untuk kemajuan Papua. Peta Papua. (Ilustrasi)

Jumat , 28 May 2021, 23:48 WIB

Mahasiswa Papua di Solo Dukung Langkah Pemerintah

Pembangunan di Papua belum menyentuh banyak orang asli Papua.

Kamis , 20 May 2021, 14:33 WIB

Sekda Papua: Otsus Masih Bermasalah

Buruh pelabuhan mengangkut sayur mayur di pelabuhan laut Kota Sorong, Papua Barat, Jumat (7/5/2021). Selama masa pelarangan mudik 6-17 Mei 2021, pengiriman barang logistik dan kebutuhan menjelang Idul Fitri 1442 H tetap stabil dengan pengoperasian kapal laut seperti kondisi normal.

Kamis , 20 May 2021, 02:05 WIB

KPPOD: Pengelolaan Dana Otsus Papua Belum Transparan

Pusat Kota Jayapura, Papua di guyur hujan lebat. (ilustrasi)

Kamis , 20 May 2021, 01:01 WIB

Kapasitas Penyelenggara Pemerintahan, Masalah Utama Papua

Jumat , 09 Apr 2021, 18:20 WIB

'Yang Minta Pemekaran Papua Itu Siapa?'

Sejumlah massa yang tergabung dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Papua melaksanakan aksi di depan gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (24/2). Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut penolakan rencana perpanjangan otonomi khusus dan daerah otonomi baru di seluruh tanah Papua. (ilustrasi)

Pansus RUU Otsus Janji Dengarkan Suara Masyarakat Papua

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, Pansus akan mendengarkan pendapat pakar, akademisi, para tokoh masyarakat Papua, dan pemerintah daerah dalam pembahasan RUU tersebut. Ada dua poin yang diajukan pemerintah dalam revisi UU Otsus Papua. "Pengajuan dua poin dari pemerintah masih akan dibahas dengan para...

Kamis , 01 Apr 2021, 01:31 WIB

Evaluasi Revisi UU Otsus Papua Harus Menyeluruh

Selasa , 30 Mar 2021, 17:56 WIB

Dua Pasal Revisi UU Otsus dan Suara Penolakan dari Papua

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin

Selasa , 30 Mar 2021, 13:05 WIB

Komarudin Watubun Terpilih Sebagai Ketua Pansus Otsus Papua

Ada dugaan korupsi dana otonomi khusus Papua. Foto ilustrasi korupsi.

Kamis , 25 Mar 2021, 22:12 WIB

Penanganan Dugaan Korupsi Dana Otsus Harus Transparan

Aliansi Mahasiswa Papua Barat (AMPB) menggelar aksi unjuk rasa mendukung Otonomi Khusus (Otsus Papua) di depan Istana Negara, Jakarta Pusat.

Kamis , 11 Mar 2021, 15:56 WIB

Kenaikan Dana Otsus Papua Dipertanyakan

Kamis , 11 Mar 2021, 14:20 WIB

RUU Otsus Papua: Dana Otsus Naik 2,25 Persen

Rabu , 17 Feb 2021, 20:34 WIB

Polri Ungkap Penyimpangan Rp 2 Triliun Dana Otsus Papua

Rabu , 17 Feb 2021, 20:05 WIB

Pigai Minta Jokowi Bekukan Pelaksanaan UU Otsus Papua

Natalius Pigai mengusulkan agar pendekatan yang pernah dilakukan Presiden Keempat RI Abdurahman Wahid (Gus Dur) untuk penyelesaian masalah di Papua agar dirintis kembali oleh pemerintah pusat.

Rabu , 17 Feb 2021, 19:04 WIB

Pemerintah Diminta Contoh Gus Dur Selesaikan Persoalan Papua

Natalius Pigai menilai melanjutkan status otonomi khusus Papua, dan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua serta kebijakan turunan terkait lainnya bukan lagi kebijakan yang perlu untuk dilaksanakan oleh pemerintah dalam waktu-waktu ke depan.

Senin , 15 Feb 2021, 22:43 WIB

Implementasi Otsus Papua Disebut Belum Efektif

Rabu , 03 Feb 2021, 09:46 WIB

Pemprov Papua: Otsus Papua Harus Mengacu ke 5 Kerangka

Anak-anak menelepon guru saat belajar di Kampung Gudang Garam, Skanto, Keerom, Papua. Pemerintah akan memperpanjang dana otonomi khusus (Otsus) Papua hingga 2041.

Selasa , 26 Jan 2021, 17:11 WIB

Kenaikan Dana Otsus Papua yang Dinilai Masih Terlalu Kecil

Selasa , 26 Jan 2021, 15:09 WIB

Alasan Dana Otsus Papua Perlu Diperpanjang

Selasa , 26 Jan 2021, 13:45 WIB

Otsus Papua Diperpanjang 20 Tahun, Menkeu: Butuh Rp 234 T

Dana Otsus Papua dinilai perlu dipertahankan dengan perbaikan, Peta Papua. (Ilustrasi)

Kamis , 24 Dec 2020, 23:41 WIB

Catatan Perbaikan Dana Otsus Menurut Tokoh Muslim Papua

Sekelompok aktivis yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua mengadakan diskusi dan kajian, yang bertema

Sabtu , 05 Dec 2020, 09:31 WIB

Semangat Otsus untuk Kesejahteraan Rakyat Papua

Otsus Diperbaiki Agar Rakyat Papua Lebih Sejahtera

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejak 2001 Papua dan Papua Barat mendapatkan status daerah dengan otonomi khusus (Otsus) Papua melalui UU No 21/2001 dan Papua Barat melalui UU No 35/2008. Selain untuk mempercepat dan mengejar ketertinggalan pembangunan dari daerah-daerah lain, spirit penetapan status otsus adalah pemberian kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk merumuskan, menyusun, dan merancang strategi pembangunan yang dibutuhkan oleh...

Suasana Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (Ilustrasi).

Selasa , 01 Sep 2020, 12:35 WIB