#pajak-hiburan

Pekerja membersihkan layar televisi di Inul Vizta, Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (16/1/2024). Pemerintah menetapkan kenaikan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan sebesar 40 persen hingga 75 persen yang diatur dalam UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tarif PBJT tersebut dikhususkan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan spa.

Rabu , 31 Jan 2024, 14:07 WIB

GIPI: Pengajuan Yudisial Pajak Hiburan Dilakukan Pekan Depan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) mengungkapkan bahwa pengajuan yudisial (judicial review) soal pajak hiburan dilakukan pada pekan depan. “Saya rasa minggu ini tidak terkejar, mungkin awal minggu...

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Senin , 29 Jan 2024, 23:49 WIB

Sejumlah Provinsi Mau Kasih Insentif Pajak Hiburan, Berapa Besarannya?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan saat ini sejumlah provinsi sudah membahas mengenai pemberian insentif pajak hiburan tertentu. Saat ini kewenangan pemberian insentif sudah termuat dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang dipertegas dalam SE Mendagri Nomor 900.1.13.1/403/SJ. Tito menyebut, untuk di Provinsi Bali sudah dilakukan pembahasan dengan pemerintah daerahnya dan sejumlah pengusaha. "Gubernur...

Senin , 29 Jan 2024, 23:09 WIB

Pajak Hiburan Malam Naik, Mendagri Dorong Daerah Terbitkan Aturan Insentif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong...

Jumat , 26 Jan 2024, 16:28 WIB

Hotman: Sumber Saya di Istana, Presiden tak Tahu Soal Kenaikan Pajak Hiburan 40 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengacara kondang Hotman Paris menilai keputusan...

Jumat , 26 Jan 2024, 15:38 WIB

Hotman Duga Ada Oknum Ingin Bisnis Hiburan Tutup

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengacara kondang Hotman Paris menolak adanya...

Jumat , 26 Jan 2024, 15:35 WIB

Soal Pajak Hiburan, Hotman Paris Sambangi Kantor Luhut

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Jumat , 26 Jan 2024, 13:55 WIB

Asosiasi dan Pengusaha Temui Menko Luhut Bahas Penundaan Pajak Hiburan

Kamis , 25 Jan 2024, 21:01 WIB

Mampukah Kenaikan Pajak Hiburan Kurangi Minat Warga ke Tempat Maksiat?

Kamis , 25 Jan 2024, 15:54 WIB

Berwasiat Agar Harta Peninggalan Disumbangkan ke Tempat Hiburan, Bolehkah?

Penari asal Xinjiang menampilkan tarian Tabuh Rebana dan Nyanyikan Lagu dalam gelaran Republika Festival Hijriah di Gedung Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (2/8/2023). Dalam gelaran Republika Festival Hijriah, rombongan seni muqam dari Teater Senin Xinjiang menampilkan sebanyak 11 tarian dan nyanyian dalam tur di sembilan kota di Indonesia. Festival Hijriah tersebut digelar oleh Republika bekerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Komite Tiongkok dalam rangka menyambut 1 Muharram 1445 Hijriah yang berlangsung hingga 10 Agustus mendatang di sembilan kota. Selain itu, gelaran Festival Hijriah juga menghadirkan beragam kegiatan yakni seperti tausiyah, bazar UMKM dan penampilan seni budaya Xinjiang dari komunitas lokal.

Kamis , 25 Jan 2024, 13:19 WIB

Hiburan dalam Islam Boleh, tapi Bisa Jadi Haram Jika...

Aturan terbaru mengenai pajak hiburan dalam UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD)

Kamis , 25 Jan 2024, 11:58 WIB

Soal Pajak Hiburan Naik, Ini Pandangan Islam Terhadap Hiburan

Hiburan malam di diskotik, ilustrasi. Pemprov DKI sedang membahas aturan soal pajak hiburan.

Rabu , 24 Jan 2024, 17:05 WIB

Pemprov DKI Godok Aturan Soal Pajak Hiburan

Rabu , 24 Jan 2024, 15:30 WIB

Pajak Hiburan Malam Naik, Bahlil Sebut Ganggu Investasi Dalam Negeri

Pengunjung memilih lagu yang akan dinyanyikan di Inul Vizta, Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (16/1/2024). Pemerintah menetapkan kenaikan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan sebesar 40 persen hingga 75 persen yang diatur dalam UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tarif PBJT tersebut dikhususkan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan spa.

Rabu , 24 Jan 2024, 15:13 WIB

DJP: Pajak Hiburan Dipungut Pemda

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno (kanan) mengamati desain revitalisasi toilet di Pantai Kuta, Badung, Bali, Rabu (17/3/2021). Kemenparekraf melakukan

Rabu , 24 Jan 2024, 09:58 WIB

Kenaikan Pajak Hiburan Dibatalkan, Labuan Bajo Langsung Turunkan Jadi 20 Persen

Pengunjung menyanyi di Inul Vizta, Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (16/1/2024). Pemerintah menetapkan kenaikan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan sebesar 40 persen hingga 75 persen yang diatur dalam UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tarif PBJT tersebut dikhususkan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan spa.

Rabu , 24 Jan 2024, 03:59 WIB

Pajak Hiburan Malam Naik Siapa yang Dirugikan?

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno.

Selasa , 23 Jan 2024, 19:40 WIB

Pengusaha Cemas Pajak Hiburan Malam Naik, Ini Respons Sandiaga

Pengunjung salah satu tempat hiburan malam (ilustrasi).

Besaran Pajak Tempat Hiburan Dewasa di Surabaya Dipastikan Tetap

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya, Febrina Kusumawati mengungkapkan sejumlah penyesuaian pajak hiburan yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Febrina menegaskan, prosedur dan substansi materi muatan dan proses pembentukan Perda tersebut sudah sesuai Undang-Undang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). "Perda ini sudah disosialisasikan...

Senin , 22 Jan 2024, 20:10 WIB

Kemenparekraf Serap Aspirasi Pelaku Usaha tentang Pajak Hiburan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Devisa Hasil Ekspor (DHE) di Gedung Kemenko Ekonomi, Jumat (28/7/2023).

Senin , 22 Jan 2024, 18:48 WIB

Kenaikan Pajak Hiburan, Airlangga: SE Mendagri Solusinya

Petugas menginspeksi kamar hotel di Yogyakarta, Rabu (14/7).

Senin , 22 Jan 2024, 02:30 WIB

Pengusaha Hotel di DIY Minta Pajak Hiburan Maksimal 20 Persen

Pengunjung menyanyi di Inul Vizta, Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Senin , 22 Jan 2024, 02:20 WIB

Pengamat: Pajak Hiburan 40 Persen Negatif Bagi Ekonomi Daerah

Senin , 22 Jan 2024, 02:10 WIB

PHRI Ajukan Judicial Review Ketetapan Pajak Hiburan

Pekerja merapikan gelas di Inul Vizta, Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (16/1/2024). Pemerintah menetapkan kenaikan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan sebesar 40 persen hingga 75 persen yang diatur dalam UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tarif PBJT tersebut dikhususkan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan spa.

Sabtu , 20 Jan 2024, 20:33 WIB

Penerapan Pajak Hiburan Berpotensi Bikin Pengusaha Lakukan Ini

Petugas memberikan penjelasan kepada pengunjung di Inul Vizta, Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (16/1/2024). Pemerintah menetapkan kenaikan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan sebesar 40 persen hingga 75 persen yang diatur dalam UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tarif PBJT tersebut dikhususkan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan spa.

Sabtu , 20 Jan 2024, 15:13 WIB

Pajak Hiburan Bisa Tingkatkan Pendapatan Pemerintah Daerah?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Sabtu , 20 Jan 2024, 12:02 WIB

Pemerintah Siapkan Insentif Fiskal Bagi Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan

Sabtu , 20 Jan 2024, 09:16 WIB

Pajak Naik, Pengusaha Hiburan Malam Bisa Apa?

Sabtu , 20 Jan 2024, 09:00 WIB

Pemerintah Segera Terbitkan Surat Edaran Soal Insentif Pajak Hiburan

Jumat , 19 Jan 2024, 17:40 WIB

Aturan Baru, Sebagian Besar Tarif Pajak Jasa Hiburan Justru Turun

Jumat , 19 Jan 2024, 14:49 WIB

Pajak Hiburan Malam Dikeluhkan Pengusaha, Airlangga Buka Opsi Penurunan Tarif

Jumat , 19 Jan 2024, 14:20 WIB

Aturan Baru Pajak Hiburan, Bagaimana Tarifnya?

Bioskop (ilustrasi). Penurunan tarif pajak sejumlah objek pajak hiburan seperti pajak bioskop menjadi maksimal 10 persen dinilai dapat menjaga okupansi pusat belanja yang saat ini mencapai 80 persen.

Kamis , 18 Jan 2024, 23:28 WIB

Penurunan Pajak Bioskop Dinilai Bisa Jaga Okupansi Pusat Belanja

Kamis , 18 Jan 2024, 22:47 WIB

Pajak Hiburan Naik, Bali akan Beri Insentif untuk Spa

Kamis , 18 Jan 2024, 20:00 WIB

Pemda di Bali Rumuskan Kebijakan Insentif Pajak Hiburan Malam

Pengunjung memilih lagu yang akan dinyanyikan di Inul Vizta, Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Peneliti Sebut Persoalan Pajak Hiburan Harus Disikapi dengan Bijak

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya menyatakan terkait persoalan penerapan pajak hiburan mulai dari 40 persen hingga 75 persen harus disikapi dengan bijak. Peneliti senior PPKE FEB Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (17/1/2024), mengatakan, perlu ada diskusi mendalam antara pemerintah dengan para pelaku usaha untuk menentukan...

Pengunjung melihat tarif sewa ruangan di Inul Vizta, Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (16/1/2024). Pemerintah menetapkan kenaikan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan sebesar 40 persen hingga 75 persen yang diatur dalam UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tarif PBJT tersebut dikhususkan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan spa.

Rabu , 17 Jan 2024, 18:11 WIB