Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan memberikan kategori jasa pendidikan yang akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (ilustrasi)

Selasa , 15 Jun 2021, 01:26 WIB

Ditjen Pajak: PPN Jasa Pendidikan untuk Sekolah Komersial

Komik Si Calus Pajak Sembako.

Senin , 14 Jun 2021, 18:08 WIB

Komik Si Calus 'Pajak Sembako'

Pengendara motor melintas di depan logo Kementerian Keuangan, Jakarta. Dampak pandemi terhadap kas negara jadi salah satu pertimbangan rencana pengenaan PPN terhadap barang dan jasa.

Senin , 14 Jun 2021, 15:22 WIB

Dampak Pandemi jadi Alasan Ditjen Pajak Perluas Objek PPN 

Pedagang tertidur di dekat bumbu-bumbu dapur yang dijual di Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Kementerian Keuangan menyatakan kebijakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), termasuk soal penerapannya pada bahan kebutuhan pokok atau sembako masih menunggu pembahasan lebih lanjut setelah pemerintah berencana menjadikan bahan pokok sebagai objek pajak.

Senin , 14 Jun 2021, 14:33 WIB

Ditjen Pajak Klarifikasi Soal PPN Sembako dan Pendidikan

Pedagang sembako dan sayuran melayani pembeli di Pasar Subuh, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Jumat (11/6/2021). Pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan, dengan berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk 13 kategori bahan pokok.

Senin , 14 Jun 2021, 01:16 WIB

Pajak Sembako dan Pendidikan Disebut Bebani Rakyat

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Ahad , 13 Jun 2021, 15:31 WIB

Ketua MPR: Pajak PPN Sembako Bertentangan dengan Pancasila

Anggota Fraksi PAN DPR, Prof. Dr. Zainuddin Maliki

Ahad , 13 Jun 2021, 12:26 WIB

Legislator: Cabut Penerapan Pajak Pendidikan dari RUU KUP

Pedagang dan pembeli bertransaksi sayur-sayuran di Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Ahad , 13 Jun 2021, 11:53 WIB

Pemerintah Klaim PPN Sembako dan Pendidikan tak Memberatkan

Ketum PAN Zulkifli Hasan (baju putih berpeci), Ketua MPP PAN Hatta Rajasa (baju putih) bersama dengan sejumlah pimpinan PAN, dan pengurus Muhammadiyah Sumatra Selatan, berfoto bersama saat bersilaturahim, Sabtu (12/6).

Sabtu , 12 Jun 2021, 15:19 WIB

PAN dan Muhammadiyah Bagi Tugas, Tolak PPN untuk Pendidikan

Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Sabtu , 12 Jun 2021, 08:05 WIB

Presiden PKS: Pajak Sembako Kebijakan tak Pancasilais

Ketua LP Maarif NU Pusat Arifin Junaidi, menolak tegas rencana pajak di sektor pendidikan

Jumat , 11 Jun 2021, 19:45 WIB

LP Maarif NU Tolak Pajak Pendidikan: Kami tak Habis Mengerti

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhamadiyah Abdul Muti mengkritik wacana PPN pendidikan. Rencana penerapan PPN bidang pendidikan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan jiwa konstitusi UUD 1945.

Jumat , 11 Jun 2021, 19:22 WIB

Muhammadiyah Minta Wacana PPN Pendidikan Ditiadakan

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda

Komisi X: Jangan Gegabah Jadikan Jasa Pendidikan Objek Pajak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah tidak gegabah memasukkan jasa pendidikan sebagai objek pajak. Wacana ini dinilai bisa memberikan dampak serius bagi masa depan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, salah satunya biaya pendidikan akan kian mahal.  Pemerintah diketahui berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan. Hal itu tertuang dalam rancangan (draft) RUU tentang...

Siswono Yudohusodo

Kamis , 06 Oct 2016, 13:35 WIB

Universitas Pancasila Kritik Tingginya Biaya Pajak ke Pemerintah

Next