#pajak-pulsa

Pedagang memilah kartu perdana di gerai Bandung Electronic Center, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (30/1). Menteri Keuangan Sri Mulyani memberlakukan aturan terkait pemungutan PPN dan PPh kepada penyelenggara jasa telekomunikasi hingga distributor tingkat II (server) untuk penjualan pulsa, voucer, kartu perdana, token listrik mulai 1 Februari 2021.

Sabtu , 06 Feb 2021, 11:10 WIB

Pakar ITB Sebut Pajak Pulsa tidak Bebani Konsumen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mulai bulan ini, peraturan baru pemerintah soal pengenaan pajak untuk pulsa seluler, voucher, kartu perdana, dan token listrik, berlaku efektif. Ketika diumumkan pada 29 Januari 2021,...

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan fakta tentang pajak pulsa . Ilustrasi pulsa

Sabtu , 30 Jan 2021, 19:10 WIB

Pemerintah Pungut Pajak Pembelian Pulsa? Ini Faktanya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Beredar viral di media sosial bahwa pemerintah akan memungut pajak untuk pembelian pulsa, voucer, dan token listrik menyusul penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 06/PMK.03/2021. Benarkah demikian? Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan tidak ada pungutan pajak baru untuk pulsa, voucer, dan token listrik menyusul penerbitan PMK tersebut. "Selama ini PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik...

Sabtu , 30 Jan 2021, 14:09 WIB

#pajak-pulsa

Pakar ITB Sebut Pajak Pulsa tidak Bebani Konsumen

Pemerintah Pungut Pajak Pembelian Pulsa? Ini Faktanya

Stafsus: Aturan Pajak Pulsa Untungkan Publik dan Negara

Operator Seluler Pelajari Aturan Pungutan Pajak Pulsa

Kemenkeu Pastikan Harga Pulsa dan Token Listrik tak Berubah

Beli Pulsa, Kartu Perdana, dan Token Listrik akan Dipajaki