#pajak-sembako

Aktivitas jual beli di Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/9/2021). Rancangan undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (RUU KUP) segera disahkan.

Kamis , 30 Sep 2021, 12:40 WIB

RUU KUP Segera Disahkan, Sembako Bebas Pajak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rancangan undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (RUU KUP) segera disahkan. Komisi XI DPR dan Kementerian Keuangan sepakat membawa RUU Perpajakan ini ke sidang paripurna DPR. Staf...

Selasa , 03 Aug 2021, 07:17 WIB

Pajak Sembako Picu Kenaikan Inflasi 2021

Kenaikan Inflasi Pemerintah berencana akan memberlakukan pajak sembako sebesar 12%, rencana tersebut tentunya masih menjadi pembicaraan hangat antara masyarakat dan juga pemerintah dikarenakan dampak dari pajak tersebut dapat memicu adanya kenaikan pada inflasi 2021, pemberlakuan pajak sembako akan membuat masyarakat membeli bahan kebutuhan pokok diluar dari yang mereka butuhkan. Masyarakat akan merasa sangat terbebani dengan adanya pajak sembako, tak hanya itu...

Selasa , 03 Aug 2021, 05:30 WIB

Kebijakan PPN Sembako Bisa Picu Inflasi dan Kemiskinan

Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih...

Senin , 02 Aug 2021, 10:45 WIB

Mengkritisi Kebijakan Pajak Sembako di Saat Ekonomi Sulit

maxresdefault.jpg (1280Ã720) (ytimg.com))" /> Ilustasi Sembako (Foto : maxresdefault.jpg (1280Ã720)...

Senin , 02 Aug 2021, 05:23 WIB

Pajak Sembako, Daya Beli dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Ilustrasi dampak PPN sembako terhadap daya beli masyarakat Penyebaran virus...

Ahad , 01 Aug 2021, 11:59 WIB

PPN Sembako, Solusi Pemulihan Ekonomi Indonesia?

Pedagang sembako dan sayuran melayani pembeli di Pasar Subuh, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Jumat (11/6/2021). Pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan, dengan berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk 13 kategori bahan pokok.

Selasa , 22 Jun 2021, 07:55 WIB

Ekonom: Pajak Sembako Bisa Perlebar Disparitas Kemiskinan

Sabtu , 19 Jun 2021, 11:32 WIB

Tiga Alasan Ekonom Indef Tolak PPN Sembako dan Pendidikan

Sejumlah pengunjung mengamati mobil yang dipamerkan dalam IIMS Hybrid 2021 di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (18/4/2021). Presiden Joko Widodo menyatakan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM-DTP) telah membuat angka pesanan pembelian atau purchase order mobil hingga pertengahan April 2021 melonjak hingga 190 persen.

Rabu , 16 Jun 2021, 17:54 WIB

Dampak Perpanjangan PPnBM Saat Pandemi Kembali Naik

Selasa , 15 Jun 2021, 05:43 WIB

PPN Kebutuhan Pokok Hanya untuk Sembako Premium

Senin , 14 Jun 2021, 20:37 WIB

Polemik PPN Sembako, DPR Tunggu Draf RUU KUP

Pedagang menata karung-karung berisi beras yang dijual di Pasar Minggu, Jakarta. Center of Reform on Economics (CORE) melihat penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako premium bisa mengurangi potensi penerimaan pajak itu sendiri. Hal itu sangat dimungkinkan jika penerapannya berdampak pada peralihan dari konsumsi sembako premium ke medium.

Senin , 14 Jun 2021, 19:48 WIB

PPN Sembako Premium Kurangi Potensi Penerimaan Pajak

Senin , 14 Jun 2021, 18:08 WIB

Komik Si Calus 'Pajak Sembako'

Petugas keamanan mengarahkan pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) di Rumah Sakit. Merujuk RUU KUP pemerintah berencana mengenakan PPN terhadap jasa layanan rumah sakit mulai dari dokter umum. Pada pasal 4 UU KUP ayat (3) yang berlaku saat ini, pelayanan kesehatan medis masuk dalam kategori jasa yang tidak dikenakan PPN.

Senin , 14 Jun 2021, 16:44 WIB

Kemenkeu Rencana Kenakan Pajak Jasa Dokter hingga Dukun Bayi

Senin , 14 Jun 2021, 15:22 WIB

Dampak Pandemi jadi Alasan Ditjen Pajak Perluas Objek PPN

Senin , 14 Jun 2021, 13:57 WIB

PPN Sembako Plus 11 Jenis Jasa dan Dalih Optimalisasi Pajak

Teori Pajak dan Ekonomi dari Ibnu Khaldun

Senin , 14 Jun 2021, 08:53 WIB

Pemikiran Ibnu Khaldun Soal Pajak yang Patut Ditiru

Ketua MPR: Pajak PPN Sembako Bertentangan dengan Pancasila

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), meminta pemerintah khususnya Kementerian Keuangan membatalkan rencana mengenakan pajak PPN terhadap sektor sembako dan pendidikan, yang tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Bamsoet menilai rencana kebijakan tersebut bertentangan dengan sila ke-5 Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan sektor...

Anggota Fraksi PAN DPR, Prof. Dr. Zainuddin Maliki

Ahad , 13 Jun 2021, 12:26 WIB

Legislator: Cabut Penerapan Pajak Pendidikan dari RUU KUP

Pedagang sembako dan sayuran melayani pembeli (ilustrasi). Pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan, dengan berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk 13 kategori bahan pokok.

Ahad , 13 Jun 2021, 03:30 WIB

Wacana PPN Sembako Ancam Stabilitas Nasional

Pedagang sembako dan sayuran melayani pembeli di Pasar Subuh, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Anggota DPR RI Mukhamad Misbakhun mengkritisi rencana Kementerian Keuangan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada sembako dan sektor pendidikan melalui perluasan objek PPN. Misbakhun dalam keterangan tertulisnya mengatakan, sembako atau bahan pokok, sektor pendidikan, dan kesehatan tidak boleh dipungut pajak.

Sabtu , 12 Jun 2021, 23:19 WIB

Anggota DPR: Sembako dan Pendidikan tak Boleh Kena Pajak

Pakar Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi

Sabtu , 12 Jun 2021, 20:32 WIB

Berlakukan Pajak Bahan Pokok, Siap-Siap Resesi Semakin Dalam

Sabtu , 12 Jun 2021, 15:27 WIB

Wacana Sembako Dipajak, Ini Konsep dari Kemenkeu

Sabtu , 12 Jun 2021, 08:05 WIB

Presiden PKS: Pajak Sembako Kebijakan tak Pancasilais

Sekretaris Fraksi PAN DPR RI, Eko Patrio (ilustrasi)

Jumat , 11 Jun 2021, 23:46 WIB

PAN Pertanyakan Kebijakan PPN Sekolah dan Sembako

Pedagang beraktivitas di kiosnya di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Kamis (10/6). Pemerintah berencana akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sejumlah bahan pokok (sembako) dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Ketentuan PPN sembako ini telah diterbitkan dalam Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Foto: Republika/Abdan Syakura

Jumat , 11 Jun 2021, 19:11 WIB

Dalih Pajak Kebutuhan Pokok demi Keadilan Rakyat

Jumat , 11 Jun 2021, 15:01 WIB

Pustek UGM Tolak Sembako Dikenakan Pajak

Rasio pajak Indonesia terus turun lima tahu terakhir.

Jumat , 11 Jun 2021, 13:59 WIB

Kemenkeu: Rasio Pajak Indonesia Turun Lima Tahun Terakhir

Pedagang sembako dan sayuran melayani pembeli di Pasar Tebet Timur, Jakarta Kamis (10/6). Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap produk sembako. Prayogi/Republika.

Jumat , 11 Jun 2021, 12:36 WIB

Pajak Sembako, Akumindo: Pemerintah Seperti Hilang Arah

Pedagang sembako menimbang beras dagangannya di Pasar Tebet Timur, Jakarta, Kamis (10/6). Rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap kebutuhan pokok dianggap akan menambah kerugian masyarakat. Apalagi, pandemi Covid-19 yang belum berakhir masih menyebabkan daya beli masyarakat lemah.Prayogi/Republika.

Jumat , 11 Jun 2021, 12:11 WIB

Buruh dan Petani akan Melawan Rencana Pajak Sembako

Petani memanen tebu untuk diolah menjadi gula (ilustrasi). Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) secara tegas menolak rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada bahan pokok (sembako)ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/hp.

Jumat , 11 Jun 2021, 11:06 WIB

Tolak Rencana Pajak Sembako,Petani Tebu Siap Demo ke Jakarta

Warga membeli kebutuhan pokok di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/6/2021). Pemerintah berencana akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sejumlah bahan pokok (sembako) dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Ketentuan PPN sembako ini telah diterbitkan dalam Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Jumat , 11 Jun 2021, 08:16 WIB

Sri Mulyani Sayangkan Kegaduhan Pajak Sembako

Dua ekor kucing berbaring di dekat beras-beras yang dijual di Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Kementerian Keuangan menyatakan kebijakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), termasuk soal penerapannya pada bahan kebutuhan pokok atau sembako masih menunggu pembahasan lebih lanjut setelah pemerintah berencana menjadikan bahan pokok sebagai objek pajak.

Jumat , 11 Jun 2021, 00:20 WIB

Saat Beli Mobil Bebas Pajak, Sembako Mau Dipajaki

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Rapat tersebut membahas pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam RAPBN 2022.

Kamis , 10 Jun 2021, 23:13 WIB

Ikuti Etika Politik, Menkeu Tolak Bicara Soal Pajak Sembako

Sri Mulyani: Belum Bisa Jelaskan Soal Pajak Kebutuhan Pokok

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah buka suara terkait rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap barang dan jasa. Hal itu tertuang dalam revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pihaknya belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum dibahas ke tingkat paripurna dan DPR. Hal ini mengingat...

Kamis , 10 Jun 2021, 19:55 WIB