#panja-pemerintah

Rapat Banggar DPR dengan Panitia Kerja A pemerintah untuk pembahasan asumsi makro RAPBN 2021 yang seharusnya dimulai pukul 11.00 WIB ditunda sementara, Kamis (25/6). Skors dikarenakan direktur jenderal dari Kementerian ESDM tidak hadir.

Kamis , 25 Jun 2020, 12:42 WIB

Banggar Tunda Pembahasan RAPBN Karena Dirjen ESDM tak Hadir

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat kerja antara Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan Panitia Kerja (Panja) A pemerintah untuk membahas asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2021 harus ditunda sesaat...

Jumat , 22 Jun 2018, 14:24 WIB

PP Muhammadiyah Berikan Catatan RUU KUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai pidana khusus tindak pidana korupsi dianggap tidak perlu dimasukkan dalam kodifikasi rancangan undang-undang kitab undang-undang hukim pidana (RUU KUHP). Selain akan melemahkan posisi undang-undang tindak pidana korupsi, sebenarnya kodifikasi hukum pidana tidak memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. "Berbeda dengan negara lain, Belanda misalkan, yang memang secara tertulis mengamanatkan adanya kodifikasi hukum,"...

Senin , 11 Jun 2018, 11:18 WIB

#panja-pemerintah

Banggar Tunda Pembahasan RAPBN Karena Dirjen ESDM tak Hadir

PP Muhammadiyah Berikan Catatan RUU KUHP

Delik Korupsi Masuk RKUHP Bisa Hilangkan Dasar Hukum KPK

MKD Klaim Pembahasan RUU KUHP Libatkan Banyak Pihak

Wiranto Undang KPK Bahas RKUHP

Komisi III: Bukan Hanya KPK yang Menangani Korupsi

ICJR Tawarkan Solusi Amandemen Bertahap

KPK: Kami Sudah Ingatkan Sejak Awal

Pemerintah Usulkan Rumusan Baru Pasal Penghinaan Presiden