#parliamentary-threshold-4-persen

Sabtu , 02 Mar 2024, 00:51 WIB

Putusan MK Ubah Parliamentary Threshold 4 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan ambang batas parlemen sebesar 4 persen terhadap pasal 414 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Perkara dengan nomor 116/PUU-XXI/2023 itu...

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kiri) dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Sabtu , 02 Mar 2024, 00:40 WIB

MK Bantah Putusannya Hapus Parliamentary Threshold Sepenuhnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) membantah menghapus ketentuan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebagaimana termuat di Undang-Undang tentang Pemilu. MK menyadari ambang batas parlemen masih diperlukan melalui kajian yang menyeluruh. MK baru saja mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017...

Jumat , 01 Mar 2024, 20:22 WIB

#parliamentary-threshold-4-persen

Putusan MK Ubah Parliamentary Threshold 4 Persen

MK Bantah Putusannya Hapus Parliamentary Threshold Sepenuhnya

Putusan MK Soal Parliamentary Threshold Dinilai Masih Menyisakan 'Celah'

Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen tidak Berlaku untuk Pemilu 2024

Demokrat: PT 4 Persen Dinilai Realistis dan Bijak