#parpol-bermasalah

Pekerja mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara TPS dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (7/4).

Selasa , 05 May 2015, 20:26 WIB

Revisi UU Pilkada dan Pemilu Berbahaya?

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pengamat politik dari berbagai lembaga menilai wacana DPR untuk merevisi Undang-Undang Partai Politik dan UU Pilkada akan jadi contoh yang berbahaya bagi Alat Kelengkapan Dewan lainnya untuk mengakomodir kepentingan...

Selasa , 05 May 2015, 19:27 WIB

Wapres: Parpol Bermasalah Harus Tunggu Kepastian Hukum

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan partai yang terjerat proses hukum harus menunggu keputusan "inkracht" atau islah supaya dapat mendaftarkan calon kepala daerah."Saya kira, mudah-mudahan (konflik) Golkar bisa selesai. Kan tergantung mana yang cepat, bisa islah atau keputusan PTUN. Kalau katakanlah putusan PTUN tidak memutuskan apa pun ya pasti salah satunya ikut pilkada," kata Kalla di Kantor...

Senin , 04 May 2015, 20:52 WIB

#parpol-bermasalah

Revisi UU Pilkada dan Pemilu Berbahaya?

Wapres: Parpol Bermasalah Harus Tunggu Kepastian Hukum

Soal Partai Bersengketa, DPR akan Revisi UU Pilkada

Hasyim Muzadi: Parpol 'Biang Kerok' Rusaknya Indonesia

NasDem-Hanura Dinilai Cakap Atasi Krisis

Pembusukan Politik Terjadi Sepanjang 2013

Peneliti: Islam Jawa Variabel Penting Kekuatan Politik

Survei: Partai Agamis dan Nasionalis Kurang Diminati

Kelangsungan Parpol Koalisi? Pengamat: SBY Butuh PKS

Tiga Faktor Ini Bisa Bubarkan Parpol

Siapa yang Berhak Bubarkan Parpol?