Jazilul Fawaid

Wakil Ketua MPR Usulkan UU ITE Dirombak Total

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengusulkan agar adanya revisi total dalam revisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Salah satunya dengan memisahkan antara informasi elektronik dengan transaksi elektronik. "Ini dirombak total, jadi dipisahkan saja soal transaksi elektronik dengan informasi elektronik. Sebab keduanya merupakan...

Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Hukum, Prof. Henri Subiakto

Kamis , 18 Feb 2021, 16:01 WIB

Kemkominfo: UU ITE Lahir dari Semangat Demokrasi

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Rabu , 17 Feb 2021, 20:11 WIB

Pedoman Penafsiran Dinilai Diperlukan di UU ITE

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Rabu , 17 Feb 2021, 13:30 WIB

Legislator: UU ITE Perlu Pedoman Penafsiran

Pelanggaran UU ITE

Selasa , 16 Feb 2021, 22:07 WIB

AJV Dukung Jokowi Revisi UU ITE

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengingatkan kepolisian agar tidak mudah mengkriminalisasi lewat UU ITE.

Selasa , 16 Feb 2021, 16:16 WIB

Polri Diminta Hati-Hati Gunakan UU ITE

Tubagus Hasanuddin

Selasa , 16 Feb 2021, 14:34 WIB

Legislator PDIP: Tak Ada Pasal 'Karet' dalam UU ITE

logo ppp

Selasa , 16 Feb 2021, 13:56 WIB

PPP Sambut Baik Ide Revisi UU ITE

Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie.

Jimly: Saatnya Perbaiki Pasal Multitafsir di UU ITE

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum tata negara, Jimly Assshiddiqie mengatakan, sejak awal disahkannya UU ITE, memang sudah muncul berbagai pelebaran tafsir hukum. Utamanya, tafsir yang merusak kebebasan warga untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Jimly menambahkan, hingga kini semua pelaksana UU menurutnya tidak tergerak untuk memahaminya sebagai penyimpangan implementasi. Bahkan, cenderung melepaskannya dan membuat multitafsir baru lain yang dimanfaatkan banyak pihak. "Sekarang...

Penerima amnesti dari presiden, Baiq Nuril Maknun membawa salinan petikan keppres amnesti usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/8/2019).

Sabtu , 03 Aug 2019, 11:12 WIB

Pemerintah Kaji Revisi UU ITE