REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan bukan untuk melindungi rezim pemerintahan Joko Widodo...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy mengatakan, pasal penyerangan harkat dan martabat presiden dan/atau wakil presiden tidak akan pernah selesai...

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Amri Amrullah, Fauziah Mursid  Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR menangkap keresahan publik terkait pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang. Salah satunya...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Guru Besar FISIP Universitas Airlangga yang juga Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2007-2022 Prof Henri Subiakto menjelaskan soal kontroversi pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden...

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH— Jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Banda Aceh menolak pengesahan RKUHP yang telah disahkan DPR RI hari ini, karena dinilai banyak pasal-pasalyang mengekang kebebasan...

REPUBLIKA.CO.ID,  di KUHPJAKARTA -- Fraksi PKS DPR memberikan catatan tegas dalam persetujuan RUU KUHP yang baru. Menurut Ketua fraksi PKS Jazuli Juwaini ada dua catatan yang dimilikinya, pertama, penghapusan atau...

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Nawir Arsyad Akbar Pasal 278 mengenai penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden dalam naskah RUU Kitab Hukum Pidana (RKUHP) mengalami perubahan. Dalam draf versi 9...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengusulkan agar pasal terkait penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan/atau wakil presiden dalam draf terbaru Rancangan Undang-Undang tentang Kitab...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy resmi menyerahkan draf terbaru rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada Komisi III DPR....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III DPR mendengarkan pemaparan dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly terkait hasil revisi dan sosialisasi rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Rapat...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyerahkan dan memaparkan draf terbaru dari rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Dalam draf terbaru pada...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pers menemui sembilan fraksi yang ada di DPR untuk menyampaikan pandangannya terkait rancangan Hukum Undang-Undang Pidana (RKUHP). Pasalnya, terdapat sejumlah pasal di RKUHP yang berpotensi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pasal penghinaan kepada Presiden yang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai cenderung rentan mengalami salah tafsir.  Peneliti Pusat Studi Hukum dan HAM LP3ES, Milda...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Draf final tentang Revisi Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (RKUHP) tetap mencantumkan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Namun, pemerintah memastikan, pasal tersebut hanya menjerat secara...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyerahkan draf revisi Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (RKUHP) kepada Komisi III DPR. Salah satu...