Advertisement
Advertisement

INDEX BERITA

In Picture: Mahfud: KUHP yang Baru Disahkan Bukan untuk Lindungi Jokowi

Thursday, 15 Dec 2022 16:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan bukan untuk melindungi rezim pemerintahan Joko Widodo...

In Picture: Wamenkumham: Pasal Penyerangan Presiden Diatur Sangat Ketat

Monday, 12 Dec 2022 13:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy mengatakan, pasal penyerangan harkat dan martabat presiden dan/atau wakil presiden tidak akan pernah selesai...

In Picture: Catatan Kritis untuk Pasal Penyerangan Kehormatan Presiden di KUHP

Wednesday, 07 Dec 2022 14:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Amri Amrullah, Fauziah Mursid  Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR menangkap keresahan publik terkait pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang. Salah satunya...

In Picture: Henri Subiakto Jelaskan Beda Pasal Penghinaan Presiden di UU KUHP dengan yang Lama

Wednesday, 07 Dec 2022 13:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Guru Besar FISIP Universitas Airlangga yang juga Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2007-2022 Prof Henri Subiakto menjelaskan soal kontroversi pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden...

In Picture: Jurnalis Aceh Tolak Pengesahan RKUHP, Ini Sejumlah Pasal yang Dinilai Bahayakan Pers

Tuesday, 06 Dec 2022 21:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH— Jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Banda Aceh menolak pengesahan RKUHP yang telah disahkan DPR RI hari ini, karena dinilai banyak pasal-pasalyang mengekang kebebasan...

In Picture: PKS: Hilangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Masukkan Larangan LGBT di KUHP

Tuesday, 06 Dec 2022 13:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  di KUHPJAKARTA -- Fraksi PKS DPR memberikan catatan tegas dalam persetujuan RUU KUHP yang baru. Menurut Ketua fraksi PKS Jazuli Juwaini ada dua catatan yang dimilikinya, pertama, penghapusan atau...

In Picture: Jalan Tengah Rumusan Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden di RUU KUHP

Tuesday, 15 Nov 2022 14:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Nawir Arsyad Akbar Pasal 278 mengenai penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden dalam naskah RUU Kitab Hukum Pidana (RKUHP) mengalami perubahan. Dalam draf versi 9...

In Picture: ICJR Usul Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP Dihapus atau Ancaman Hukuman Kerja Sosial

Monday, 14 Nov 2022 21:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengusulkan agar pasal terkait penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan/atau wakil presiden dalam draf terbaru Rancangan Undang-Undang tentang Kitab...

In Picture: Wamenkumham Klaim Pasal Penghinaan Presiden tak Halangi Kebebasan Demokrasi

Wednesday, 09 Nov 2022 17:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy resmi menyerahkan draf terbaru rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada Komisi III DPR....

In Picture: Komisi III Dalami Hasil Revisi dan Sosialisasi RKUHP

Wednesday, 09 Nov 2022 17:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III DPR mendengarkan pemaparan dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly terkait hasil revisi dan sosialisasi rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Rapat...

In Picture: Wamenkumham Sebut Draf Terbaru RKUHP Memuat 627 Pasal

Wednesday, 09 Nov 2022 16:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyerahkan dan memaparkan draf terbaru dari rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Dalam draf terbaru pada...

In Picture: Dewan Pers Dorong Penyempurnaan RKUHP ke Komisi III

Monday, 08 Aug 2022 20:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pers menemui sembilan fraksi yang ada di DPR untuk menyampaikan pandangannya terkait rancangan Hukum Undang-Undang Pidana (RKUHP). Pasalnya, terdapat sejumlah pasal di RKUHP yang berpotensi...

In Picture: LP3ES: Pasal Penghinaan Presiden Rentan, Bagaimana Bedakan Kritik dan Hinaan?

Tuesday, 12 Jul 2022 06:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pasal penghinaan kepada Presiden yang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai cenderung rentan mengalami salah tafsir.  Peneliti Pusat Studi Hukum dan HAM LP3ES, Milda...

In Picture: Benarkah Mengkritik Presiden Dilarang di RKUHP? Wamenkumham Membantah, Ini Bunyi Pasalnya

Thursday, 07 Jul 2022 09:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Draf final tentang Revisi Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (RKUHP) tetap mencantumkan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Namun, pemerintah memastikan, pasal tersebut hanya menjerat secara...

In Picture: Pemerintah Tambahkan Definisi Kritik dalam Pasal Penghinaan Presiden RKUHP

Wednesday, 06 Jul 2022 13:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyerahkan draf revisi Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (RKUHP) kepada Komisi III DPR. Salah satu...