Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto membacakan laporan saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang.

Selasa , 06 Dec 2022, 21:37 WIB

Jurnalis Aceh Tolak Pengesahan RKUHP, Ini Sejumlah Pasal yang Dinilai Bahayakan Pers

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini. Menurut Ketua fraksi PKS Jazuli Juwaini ada dua catatan yang dimilikinya, pertama, penghapusan atau pencabutan pasal penghinaan Presiden/Wapres, pemerintah, dan lembaga-lembaga negara. Kedua, menuntut penegasan larangan perilaku LGBT.

Selasa , 06 Dec 2022, 13:43 WIB

PKS: Hilangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Masukkan Larangan LGBT di KUHP

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/11/2022).Pemerintah telah menyerahkan draf terbaru RUU KUHP untuk selanjutnya dibahas oleh DPR. (ilustrasi)

Selasa , 15 Nov 2022, 14:11 WIB

Jalan Tengah Rumusan Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden di RUU KUHP

Peneliti ICJR Erasmus Napitupulu (kiri).

Senin , 14 Nov 2022, 21:18 WIB

ICJR Usul Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP Dihapus atau Ancaman Hukuman Kerja Sosial

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej usai menyerahkan draf RKUHP terbaru ke Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/11).

Rabu , 09 Nov 2022, 17:31 WIB

Wamenkumham Klaim Pasal Penghinaan Presiden tak Halangi Kebebasan Demokrasi

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa mengatakan, Komisi III DPR berkomitmen mengawasi proses penegakan hukum dalam kasus dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.

Rabu , 09 Nov 2022, 17:07 WIB

Komisi III Dalami Hasil Revisi dan Sosialisasi RKUHP

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (kriri).

Rabu , 09 Nov 2022, 16:53 WIB

Wamenkumham Sebut Draf Terbaru RKUHP Memuat 627 Pasal

Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra berharap DPR melakukan sejumlah penyempurnaan dalam RKUHP.

Senin , 08 Aug 2022, 20:56 WIB

Dewan Pers Dorong Penyempurnaan RKUHP ke Komisi III

Ilustrasi kritik terhadap pemerintah dan presiden. LP3ES menilai pasal penghinaan presiden rentan salah tafsir dan disalahgunakan

Selasa , 12 Jul 2022, 06:42 WIB

LP3ES: Pasal Penghinaan Presiden Rentan, Bagaimana Bedakan Kritik dan Hinaan?

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (kiri) menyerahkan naskah RUU KUHP dan RUU tentang Permasyarakatan yang telah disempurnakan kepada Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir (kanan) dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Komisi III dan Pemerintah dalam rapat kerja tersebut bersepakat untuk menyelesaikan Rancangan Undangan-Undangan (RUU) tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya terkait dengan 14 isu krusial RUU KUHP sebelum diserahkan ke pembicaraan tingkat selanjutnya sesuai dengan mekanisme kententuan perundang-undangan.

Kamis , 07 Jul 2022, 09:53 WIB

Benarkah Mengkritik Presiden Dilarang di RKUHP? Wamenkumham Membantah, Ini Bunyi Pasalnya

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Komisi III dan Pemerintah dalam rapat kerja tersebut bersepakat untuk menyelesaikan Rancangan Undangan-Undangan (RUU) tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya terkait dengan 14 isu krusial RUU KUHP sebelum diserahkan ke pembicaraan tingkat selanjutnya sesuai dengan mekanisme kententuan perundang-undangan.

Rabu , 06 Jul 2022, 13:40 WIB

Pemerintah Tambahkan Definisi Kritik dalam Pasal Penghinaan Presiden RKUHP

Mahasiswa membentangkan poster saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022). Pengunjuk rasa yang berasal dari berbagai universitas tersebut menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Rabu , 29 Jun 2022, 17:08 WIB

Mencegah Pasal Karet dari Poin Penghinaan Presiden di RKUHP

Pembuat mural 404: Not Found di Kota Tangerang, Banten, diburu polisi dan pembuat sablon 404: Not Found d Tuban, Jawa Timur, didatangi polisi untuk diamankan.

Mural Kritis dan Janji Kebebasan Berekspresi

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Bambang Noroyono, Febrianto Adi Saputro, Haura Hafizhah, Ali Mansur, Eva RiantiAksi reaktif aparat kepolisian menyikapi mural-mural bernuansa kritis yang betebaran di sejumlah daerah dipandang sebagai tindakan yang berlebih-lebihan. Kebebasan berekspresi pasalnya merupakan tindakan yang dilindungi hukum di Indonesia.Deputi Direktur Amnesty Indonesia Wirya Adiwena meminta, pemerintah menjamin kebebasan warga negaranya untuk menyampaikan kritik dan pendapat dalam bentuk, dan...

Ilustrasi Penghinaan Presiden

Rabu , 23 Jun 2021, 07:35 WIB

Soal Pasal Penghinaan, PSHK UII Sayangkan Sikap Pemerintah

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Prof Edward Omar Sharif Hiariej.

Senin , 14 Jun 2021, 18:41 WIB

Pasal Hina Presiden Dihidupkan Lagi, Wamenkumham: Keliru

Agus Surono, guru besar UAI

Ahad , 13 Jun 2021, 13:57 WIB

Pasal Penghinaan Presiden Dinilai Masih Diperlukan di KUHP

Immanuel Ebenezer

Ahad , 13 Jun 2021, 12:05 WIB

Jokowi Mania: Masyarakat Sulit Bedakan Kritik dan Menghina

Politikus Gerindra, Habiburokhman, khawatir keberadaan pasal penghinaan presiden dalam KUHP bisa mengakibatkan tuduhan kepada siapapun yang menjadi presiden, atau siapapun yang berkuasa menggunakan kekuasaan untuk membungkam kritik.

Ahad , 13 Jun 2021, 11:45 WIB

Pasal Penghinaan Presiden Berpotensi Bungkam Kritik

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani

Kamis , 10 Jun 2021, 21:02 WIB

Anggota DPR Sarankan RKUHP tak Perlu Dibahas Sejak Awal

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menko Polhukam Mahfud MD

Kamis , 10 Jun 2021, 12:52 WIB

Mahfud Ungkap Pandangan Jokowi Soal Penghinaan Presiden

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6). Rapat tersebut membahas rencana kerja bidang legislasi di tahun 2021 dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana prioritas kerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021 di bidang pemasyarakatan dan keimigrasian.Prayogi/Republika.

Kamis , 10 Jun 2021, 12:12 WIB

Pasal Penghinaan Presiden RKUHP Beda dengan Putusan MK

Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti

Kamis , 10 Jun 2021, 08:01 WIB

Empat Pasal di RKUHP yang Dinilai Mengkhawatirkan

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6). Rapat tersebut membahas rencana kerja bidang legislasi di tahun 2021 dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana prioritas kerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021 di bidang pemasyarakatan dan keimigrasian.Prayogi/Republika.

Kamis , 10 Jun 2021, 05:09 WIB

Menkumham: Pasal Penghinaan Presiden untuk Lindungi Diri

Presiden Joko Widodo berada di dalam mobil kepresidenan. (ilustrasi)

Rabu , 09 Jun 2021, 21:15 WIB

Dalih Pasal Penghinaan Presiden: Demi Batasan Bangsa Beradab

Menkopolhukam Mahfud MD.

Rabu , 09 Jun 2021, 21:07 WIB

Ini Empat Pasal UU ITE yang Direvisi

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD

Rabu , 09 Jun 2021, 20:24 WIB

Disebut Beda Sikap, Mahfud: Agak Ngawur

Habiburokhman

Rabu , 09 Jun 2021, 15:30 WIB

Pasal Penghinaan Presiden Disarankan Jadi Ranah Perdata

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6). Rapat tersebut membahas rencana kerja bidang legislasi di tahun 2021 dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana prioritas kerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021 di bidang pemasyarakatan dan keimigrasian.Prayogi/Republika.

Rabu , 09 Jun 2021, 14:50 WIB

Menkumham Yasonna: Mengkritik Presiden Sah Saja Dilakukan

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (kanan). RKUHP memuat ancaman pidana maksimal 4,5 tahun penjara bagi orang-orang yang menghina kepala negara melalui media sosial

Rabu , 09 Jun 2021, 00:15 WIB

Pemerintah Gagal Paham Penghapusan Pasal Penghinaan Presiden

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang masih dibahas berisi pasal pidana bagi penghina Presiden dan Wakil Presiden. Sejumlah pihak mempertanyakan batasan antara kritik dan penghinaan Presiden. Kritik bagi Presiden pasalnya dianggap lumrah dalam negara demokrasi.

Krisis Konstitusi dari Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizky Suryarandika, AntaraDraf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan mengatur ancaman pidana maksimal 4,5 tahun penjara bagi penghina kepala negara melalui media sosial. Selain kepala negara, masyarakat yang menghina lembaga negara lainnya, termasuk DPR dan MPR, bisa diancam pidana penjara maksimal dua tahun.Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Muhammad Tanziel Aziezi, meminta pemerintah dan...

Anggota Komisi III DPR dari fraksi PPP, Asrul Sani.

Selasa , 08 Jun 2021, 12:40 WIB

Pasal Penghinaan Presiden Diyakini tak Tabrak Putusan MK

Ilustrasi RKUHP

Selasa , 08 Jun 2021, 10:37 WIB

Sederet Pasal Kontroversial dalam Draf RKUHP Terbaru

Presiden Joko Widodo.

Senin , 07 Jun 2021, 19:41 WIB

Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP Kini Jadi Delik Aduan

Berita Hoaks (Ilustrasi)

Senin , 13 Apr 2020, 12:48 WIB

Dua Orang di Jabar Jadi Tersangka Hoaks Penghinaan Presiden

Palu Hakim (Ilustrasi)

Selasa , 07 Apr 2020, 19:48 WIB

ICJR Kritik KUHP dan UU ITE untuk Jerat Penghina Presiden

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto.

Selasa , 07 Apr 2020, 04:54 WIB

Legislator: Penegakan Hukum Jangan Dilakukan Intimidatif

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Asep Adi Saputra

Senin , 06 Apr 2020, 23:02 WIB

Polisi Juga Jerat Penghina Presiden dengan Pasal Pornografi

Layar menampilkan rapat terbatas (ratas) melalui konferensi video yang dipimpin Presiden Joko Widodo dari Istana Bogor di ruang wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/3) (ilustrasi)

Senin , 06 Apr 2020, 20:04 WIB

Penerapan Pasal Penghinaan Presiden Kala Pandemi Dikecam

Pimpinan DPR dan anggota fraksi menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka untuk bahas RKUHP.

Selasa , 24 Sep 2019, 11:32 WIB

Dewan: Jokowi Merasa tak Perlu Pasal Penghinaan Presiden

Ilustrasi Penghinaan Presiden

Sabtu , 21 Sep 2019, 16:48 WIB

Pasal Penghinaan Presiden Tetap Diperlukan

Sejumlah mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya berunjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (19/9). Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi salah satu diantaranya menolak Revisi UU KPK yang baru saja disahkan oleh DPR RI.

Kamis , 19 Sep 2019, 19:06 WIB

Aksi #MahasiswaBergerak Demo DPR Tolak UU KPK dan RKUHP

Presiden Joko Widodo hadir dalam Musyawarah Nasional (Munas) Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) XVI 2019 di Jakarta, Senin (16/9).

Senin , 16 Sep 2019, 15:46 WIB

RKUHP Segera Disahkan, Pasal Penghinaan Presiden Tetap Ada

Anggota Komisi III DPR-RI, Nasir Djamil usai gelar rapat gabungan Komisi III bersama KPK, Polri, dan Jaksa Agung di Gedung Nusantara II, Senin (16/10).

Kamis , 05 Sep 2019, 09:04 WIB

Anggota DPR Tetap Ingin RKUHP Disahkan Periode Ini

Next