INDEX BERITA
In Picture: Mahfud: KUHP yang Baru Disahkan Bukan untuk Lindungi Jokowi
Thursday, 15 Dec 2022 16:36 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan bukan untuk melindungi rezim pemerintahan Joko Widodo...
In Picture: Wamenkumham: Pasal Penyerangan Presiden Diatur Sangat Ketat
Monday, 12 Dec 2022 13:30 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy mengatakan, pasal penyerangan harkat dan martabat presiden dan/atau wakil presiden tidak akan pernah selesai...
In Picture: Catatan Kritis untuk Pasal Penyerangan Kehormatan Presiden di KUHP
Wednesday, 07 Dec 2022 14:18 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Amri Amrullah, Fauziah Mursid Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR menangkap keresahan publik terkait pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang. Salah satunya...
In Picture: Henri Subiakto Jelaskan Beda Pasal Penghinaan Presiden di UU KUHP dengan yang Lama
Wednesday, 07 Dec 2022 13:43 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Guru Besar FISIP Universitas Airlangga yang juga Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2007-2022 Prof Henri Subiakto menjelaskan soal kontroversi pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden...
In Picture: Jurnalis Aceh Tolak Pengesahan RKUHP, Ini Sejumlah Pasal yang Dinilai Bahayakan Pers
Tuesday, 06 Dec 2022 21:37 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH— Jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Banda Aceh menolak pengesahan RKUHP yang telah disahkan DPR RI hari ini, karena dinilai banyak pasal-pasalyang mengekang kebebasan...
In Picture: PKS: Hilangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Masukkan Larangan LGBT di KUHP
Tuesday, 06 Dec 2022 13:43 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, di KUHPJAKARTA -- Fraksi PKS DPR memberikan catatan tegas dalam persetujuan RUU KUHP yang baru. Menurut Ketua fraksi PKS Jazuli Juwaini ada dua catatan yang dimilikinya, pertama, penghapusan atau...
In Picture: Jalan Tengah Rumusan Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden di RUU KUHP
Tuesday, 15 Nov 2022 14:11 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Nawir Arsyad Akbar Pasal 278 mengenai penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden dalam naskah RUU Kitab Hukum Pidana (RKUHP) mengalami perubahan. Dalam draf versi 9...
In Picture: ICJR Usul Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP Dihapus atau Ancaman Hukuman Kerja Sosial
Monday, 14 Nov 2022 21:18 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengusulkan agar pasal terkait penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan/atau wakil presiden dalam draf terbaru Rancangan Undang-Undang tentang Kitab...
In Picture: Wamenkumham Klaim Pasal Penghinaan Presiden tak Halangi Kebebasan Demokrasi
Wednesday, 09 Nov 2022 17:31 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy resmi menyerahkan draf terbaru rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada Komisi III DPR....
In Picture: Komisi III Dalami Hasil Revisi dan Sosialisasi RKUHP
Wednesday, 09 Nov 2022 17:07 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III DPR mendengarkan pemaparan dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly terkait hasil revisi dan sosialisasi rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Rapat...
In Picture: Wamenkumham Sebut Draf Terbaru RKUHP Memuat 627 Pasal
Wednesday, 09 Nov 2022 16:53 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyerahkan dan memaparkan draf terbaru dari rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Dalam draf terbaru pada...
In Picture: Dewan Pers Dorong Penyempurnaan RKUHP ke Komisi III
Monday, 08 Aug 2022 20:56 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pers menemui sembilan fraksi yang ada di DPR untuk menyampaikan pandangannya terkait rancangan Hukum Undang-Undang Pidana (RKUHP). Pasalnya, terdapat sejumlah pasal di RKUHP yang berpotensi...
In Picture: LP3ES: Pasal Penghinaan Presiden Rentan, Bagaimana Bedakan Kritik dan Hinaan?
Tuesday, 12 Jul 2022 06:42 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pasal penghinaan kepada Presiden yang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai cenderung rentan mengalami salah tafsir. Peneliti Pusat Studi Hukum dan HAM LP3ES, Milda...
In Picture: Benarkah Mengkritik Presiden Dilarang di RKUHP? Wamenkumham Membantah, Ini Bunyi Pasalnya
Thursday, 07 Jul 2022 09:53 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Draf final tentang Revisi Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (RKUHP) tetap mencantumkan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Namun, pemerintah memastikan, pasal tersebut hanya menjerat secara...
In Picture: Pemerintah Tambahkan Definisi Kritik dalam Pasal Penghinaan Presiden RKUHP
Wednesday, 06 Jul 2022 13:40 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyerahkan draf revisi Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (RKUHP) kepada Komisi III DPR. Salah satu...
