Advertisement
#payung-hukum-kartu-jokowi
Sabtu , 08 Nov 2014, 18:47 WIB
Kartu Sakti Jokowi Dinilai tak Perlu Pengesahan DPR
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Hanura di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Syarifudin Sudding, mengatakan peluncuran tiga kartu sakti Jokowi tidak perlu melalui pengesahan dari DPR. Hal itu karena...
Sabtu , 08 Nov 2014, 18:17 WIB
Hanura: KIS Lebih Mudah Diakses Dibanding BPJS
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Hanura Syarifudin Sudding, mengatakan anggaran untuk tiga kartu program Jokowi, yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sudah ada di masing-masing kementerian. Dijelaskannya, KIS merupakan program kelanjutan dari BPJS."Anggarannya dari BPJS. Dulu BPJS, sekarang KIS, KIP dan KKS," kata Sudding kepada Republika Online (ROL), Sabtu (8/11). Ketika...