Presiden Jokowi Rabu (16/12) lalu mengumumkan bersedia menjadi penerima vaksin pertama di Indonesia. Hal itu, diharapkannya bisa membangun kepercayaan masyarakat Indonesia, jika vaksin yang digunakan di Indonesia adalah aman.

Sabtu , 19 Dec 2020, 19:06 WIB

Deretan Pemimpin Dunia yang Siap Divaksin Pertama

Deputi Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Adji Samekto

Selasa , 11 Aug 2020, 20:43 WIB

BPIP Susun Draf Standarisasi Materi PIP Pejabat Negara

Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selasa , 03 Dec 2019, 15:08 WIB

KPK: Masih Ada 11 Pejabat Negara yang Belum Serahkan LHKPN

Pelantikan pejabat (ilustrasi)

Jumat , 25 Oct 2019, 19:25 WIB

Berharap Kemajuan

Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Ma’ruf Cahyono melantik 123 pejabat untuk eselon II, III dan IV dilingkungan Setjen DPD RI.

Senin , 21 Oct 2019, 22:31 WIB

Pemangkasan Birokrasi akan Berdampak pada Efisiensi

Ombudsman

Kamis , 30 Aug 2018, 17:23 WIB

Ombudsman Kritisi Pejabat Negara Dukung Capres-Cawapres

Bambang Soesatyo

Rabu , 14 Mar 2018, 03:00 WIB

Bamsoet Ajak Fraksi Kompak Percepat Seleksi Sejumlah Pejabat

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria memberikan paparannya saat Diskusi Media di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (3/10).

Senin , 23 Oct 2017, 17:36 WIB

Legislator Gerindra: Banyak Pejabat "Safety Player"

Petugas melayani penyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk para bakal calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada serentak di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/7).

Jumat , 18 Mar 2016, 16:58 WIB

400 Pejabat Pemerintah Belum Lapor LHKPN

Korupsi

Rabu , 02 Dec 2015, 23:18 WIB

KPK: Laporan Korupsi di Riau Tinggi

KPK

Rabu , 02 Dec 2015, 16:59 WIB

Hanya Setengah Tahun, KPK Tangani Ratusan Pejabat Negara Korupsi

KPK

Hanya Setengah Tahun, KPK Tangani Ratusan Pejabat Negara Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya Hardianto Harefa mengatakan hingga Juni 2015 KPK telah menangani 261 kasus korupsi pejabat negara."KPK telah menangani kasus 81 orang anggota DPR/DPRD, 14 gubernur, 48 bupati/wali kota, dan 118 pejabat eselon," papar Cahya pada acara Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi dan Deklarasi Laporan Harta...

KPK

Rabu , 02 Dec 2015, 16:59 WIB

Hanya Setengah Tahun, KPK Tangani Ratusan Pejabat Negara Korupsi

Barang penangkapan kasus prostitusi kelas atas dengan melibatkan ratusan artis di Mapolres Jaksel, Sabtu (9/5).

Selasa , 12 May 2015, 13:18 WIB

Wapres Ragu Pejabat 'Mampu' Jadi Pelanggan PSK Artis

Pollycarpus saat menjalani persidangan pada 14 Oktober 2008.

Ahad , 30 Nov 2014, 00:16 WIB

Pollycarpus Bebas, Imparsial Khawatir 'Dalang' Utama Malah Jadi Pejabat Negara

Joko Widodo (Jokowi) saat melepas ribuan peserta acara Gerak Jalan Revolusi Mental di Kawasan Monas, Jakarta, Ahad (22/6).

Jumat , 10 Oct 2014, 16:43 WIB

Target Pertama Revolusi Mental Jokowi, Pejabat Negara

Gedung Komisi Yudisial

Selasa , 09 Sep 2014, 19:25 WIB

Soal Rekrutmen Hakim, KY Bisa Dosa Besar

Sejumlah perempuan yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Mahkamah Agung melakukan aksi di Bundaran HI, Jakarta, Jumat (3/5)

Selasa , 09 Sep 2014, 18:34 WIB

Soal Rekrutmen Hakim, MA: Perlu Ada Peraturan Bersama

Jimly Asshiddiqie

Selasa , 09 Sep 2014, 18:31 WIB

Jimly Usulkan Jokowi Buat Perpres Soal Rekrutmen Hakim

 Sejumlah calon jamaah haji keluar dari asrama untuk menuju bus yang akan membawa jamaah menuju Bandara di Pondok Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa (2/9). (Republika/Raisan Al Farisi)

Rabu , 03 Sep 2014, 05:19 WIB

Masih Ada Pejabat Negara 'Berani' Minta Jatah Kuota Haji

Senin , 07 Jul 2014, 17:00 WIB

Baleg DPR: Anggota DPRD akan Berstatus Pejabat Negara

Sigit Pamungkas

Jumat , 16 May 2014, 20:30 WIB

'Pengunduran Diri Belum Diterima, Pejabat Tetap Bisa Nyapres'

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik memberi sambutan dalam acara

Kamis , 13 Mar 2014, 16:05 WIB

KPU: 6 Pejabat Negara Sudah Ajukan Izin Cuti Kampanye

Sudi Silalahi

Senin , 10 Mar 2014, 17:27 WIB

Sudi Silalahi: Sejumlah Menteri Cuti Kampanye

Sudi Silalahi

Sudi Silalahi: Sejumlah Menteri Cuti Kampanye

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi mengatakan sejumlah menteri telah mengajukan cuti untuk ikut berkampanye pada pemilu 2014. "Ada 3-4 orang yang sudah mengajukan, ada Menteri Perhubungan (EE Mangindaan), ada Pak Hatta (Menteri Koordinator Perekonomian), ada Pak Syarief Hasan (Menteri Koperasi dan UKM), ada siapa lagi gitu, " katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3). Sudi mengatakan,...

Sudi Silalahi

Senin , 10 Mar 2014, 17:27 WIB

Sudi Silalahi: Sejumlah Menteri Cuti Kampanye

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Rabu , 26 Feb 2014, 21:43 WIB

Iklan Kampanye di Televisi Akan Segera Dihentikan

Gedung Komisi Yudisial

Rabu , 05 Feb 2014, 13:26 WIB

KY Buka Pendaftaran 10 Lowongan Hakim Agung

Suparman Marzuki

Senin , 23 Dec 2013, 22:37 WIB

KY Sisakan Pekerjaan Rumah untuk MA

Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman

Selasa , 15 Oct 2013, 11:08 WIB

Pejabat Negara Wajib Punya Nilai Taqwa, Ikhlas, dan Taat

Syarifuddin Suding

Kamis , 26 Sep 2013, 13:29 WIB

Hanura: Pejabat Negara Peserta Konvensi Harus Laporkan Sumbangan ke KPK

Marzuki Alie

Jumat , 30 Aug 2013, 15:44 WIB

Saran Marzuki Alie untuk Pejabat yang Ikut Konvensi

Massa PDIP saat kampanye

Kamis , 22 Aug 2013, 20:23 WIB

Ahad, Caleg Sudah Bisa Berkampanye

Logo Bawaslu

Senin , 19 Aug 2013, 16:00 WIB

Awasi Kampanye Pejabat Negara, Bawaslu Ajak PPATK dan KPK

KPU

Senin , 19 Aug 2013, 15:23 WIB

Pejabat Negara Dilarang Kampanye Via Pesan Layanan Masyarakat

salah satu iklan kampanye

Senin , 19 Aug 2013, 14:52 WIB

Pejabat Negara Dilarang Pakai Pesan Layanan Masyarakat untuk Kampanye

Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo (kiri) bersama para kerabat saat berada di rumah duka ketua MPR Taufiq Kiemas di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Sabtu (8/6).

Ahad , 09 Jun 2013, 10:43 WIB

Lanud Halim Dibanjiri Tokoh dan Pejabat Negara

Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo (kiri) bersama para kerabat saat berada di rumah duka ketua MPR Taufiq Kiemas di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Sabtu (8/6).

Lanud Halim Dibanjiri Tokoh dan Pejabat Negara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah pejabat dan tokoh Negara membanjiri Skuadron 17 Landasan Udara Halim Perdanakusuma jelang kedatangan pesawat yang menjemput jenazah Taufiq Kiemas Ahad (9/6). Tampak mereka di antaranya bukan hanya politisi dari partai PDI Perjuangan saja tempat lamarhum berkarya, tapi segenap relasi politiknya pun berdatangan. Mereka setia menanti kedatangan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini dari Singapura. Tampak di antara...

Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo (kiri) bersama para kerabat saat berada di rumah duka ketua MPR Taufiq Kiemas di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Sabtu (8/6).

Ahad , 09 Jun 2013, 10:43 WIB

Lanud Halim Dibanjiri Tokoh dan Pejabat Negara

Gaji pejabat (ilustrasi).

Kamis , 31 Jan 2013, 02:07 WIB

Sst, Gaji Pejabat Negara Siap-siap Naik

Wakil Ketua KPK Bambang Widjoyanto

Ahad , 09 Dec 2012, 13:40 WIB

'Harus Ada Tradisi Pejabat Ungkap Asal Usul Harta'

Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali.

Senin , 27 Aug 2012, 13:41 WIB

Menag: Kasus Sampang Bukan Soal Agama

Gamawan Fauzi

Senin , 27 Aug 2012, 13:36 WIB

Usai Ratas, Sejumlah Pejabat Berangkat ke Sampang

Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha

Selasa , 12 Jun 2012, 15:11 WIB

Pergantian Pejabat Negara, Istana Masih Bungkam

Pegawai Negeri Sipil/PNS (ilustrasi)

Ahad , 27 May 2012, 15:27 WIB

Lemahnya Irjen Perparah Korupsi Biaya Perjalanan Dinas

Palu Hakim di persidangan (ilustrasi)

Selasa , 08 May 2012, 15:40 WIB

Pemerintah Bahas Kesejahteraan Hakim, Bulan Ini

Mahkamah Agung

Senin , 07 May 2012, 15:12 WIB

MA Bakal Perjuangkan Hakim Jadi Pejabat Negara

Rabu , 22 Feb 2012, 06:29 WIB

Pengamat: Politikus RI Harusnya Contoh Etika Politik Jerman

Jero Wacik

Selasa , 21 Feb 2012, 16:09 WIB

Jero Wacik: Temuan PPATK Ditindak ke Ranah Hukum

Julian Aldrin Pasha

Selasa , 21 Feb 2012, 15:59 WIB

Soal Rekening Mencurigakan, Istana Tunggu Kepastian PPATK

Julian Aldrin Pasha

Soal Rekening Mencurigakan, Istana Tunggu Kepastian PPATK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Istana belum mau berkomentar dengan adanya temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang sejumlah temuan transaksi mencurigakan yang mengalir ke sejumlah pejabat negara. Juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha menganggap laporan PPATK belum pasti.“Kita dengar kepastiannya dululah dari PPATK. Kita butuh yang lebih pasti,” katanya saat ditemui di kompleks istana kepresidenan, Selasa (21/2).Julian enggan...

Julian Aldrin Pasha

Selasa , 21 Feb 2012, 15:59 WIB

Soal Rekening Mencurigakan, Istana Tunggu Kepastian PPATK

Kamis , 19 Jan 2012, 14:36 WIB

Soal Perilaku Pejabat Negara, Wapres Sitir Pemikiran PM Singapura