#pelemahan-kpk

Tersangka Walikota Semarang periode 2023-2024, Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya yang juga merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Alwin Basri mengenakan rompi tahanan saat dihadirkan dalam konferensi pers pengumunan penahan tersangka di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (19/2/2025). KPK resmi menahan Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang tahun 2023-2024, dugaan pemotongan terhadap pegawai negeri terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang dan dugaan penerimaan gratifikasi pada tahun 2023-2024.

Senin , 31 Mar 2025, 11:10 WIB

KPK Izinkan Keluarga Jenguk Tahanan dan Beri Makanan Saat Lebaran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi izin bagi tahanan untuk bertemu dengan keluarganya di hari pertama dan kedua Lebaran 2025. Tapi, KPK membatasi pertemuan itu hanya dapat dilakukan...

Ketua DPR Puan Maharani meminta kepada pimpinan KPK agar menjadikan lembaga antirasuah tersebut sebagai instansi yang independen.

Senin , 09 Dec 2024, 14:50 WIB

Kata Puan di Hari Antikorupsi: Politisasi KPK Hanya akan Melemahkan Pemberantasan Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru tidak hanya mengandalkan penindakan saja dalam memberantas korupsi. Dia berharap pimpinan KPK yang baru terpilih untuk lebih inovatif dan efektif dalam pemberantasan korupsi. “Pimpinan KPK ke depan harus memiliki visi yang jelas untuk mencegah korupsi sejak dini. Bukan hanya melalui penindakan, tetapi juga...

Jumat , 06 Dec 2024, 18:33 WIB

APH Dominasi Kursi Pemimpin KPK, Pakar: Apa yang Mau Kita Harapkan dari KPK?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum dari Universitas Mulawarman (Unmul),...

Jumat , 06 Dec 2024, 18:15 WIB

Penegak Hukum Kuasai Pimpinan KPK, Ini Dampaknya Menurut IM57+ Institute

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para mantan pegawai KPK yang tergabung...

Rabu , 20 Nov 2024, 19:34 WIB

Wakil Ketua KPK Gagas OTT Dihapuskan, Ini Bahayanya Menurut IM57+

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- IM57+ Institute mengkritisi Wakil Ketua KPK...

Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana saat memberikan keterangan pers di gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Senin , 16 Sep 2024, 11:45 WIB

Istana: Presiden Terbuka untuk Bertemu Pimpinan KPK

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto.

Ahad , 28 Jul 2024, 14:00 WIB

Kecurigaan KPK yang Belum Terjawab Tentang Pegawai Gadungan Punya Mobil Mewah Porsche

Cawapres Pilpres 2024 Mahfud MD menyampaikan sambutan pada Seminar Nasional

Sabtu , 29 Jun 2024, 10:05 WIB

Bandingkan KPK Masa Lalu, Mahfud MD: Keberanian Pemberantasan Korupsi Sekarang Merisaukan

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Jumat , 21 Jun 2024, 20:06 WIB

Wakil Ketua KPK: Presiden tak Pernah Intervensi Perkara

Ketua KPK Nawawi Pomolango menyampaikan konferensi pers terkait kinerja dan capaian KPK tahun 2023 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Selasa , 11 Jun 2024, 15:13 WIB

KPK Minta Anggaran 2025 Ditambah Rp 117 Miliar, Jadi Rp 1,354 Triliun

Senin , 22 Apr 2024, 18:43 WIB

Survei Indikator Dinilai Perkuat Adanya Skenario Pembubaran KPK

Jumat , 05 Apr 2024, 15:24 WIB

MAKI Endus Upaya Bubarkan KPK

Senin , 11 Dec 2023, 17:06 WIB

Giliran Anies-Prabowo Mulai Berbalas ‘Pantun’

Sabtu , 09 Dec 2023, 13:13 WIB

Kritik OTT, Eks Penyidik: Pernyataan Mahfud Termasuk Pelemahan KPK

Sabtu , 02 Dec 2023, 07:50 WIB

Blak-blakan Mantan Ketua KPK Sudutkan Jokowi

Ketua KPK Firli Bahuri (kiri) membantah melakukan pemerasan.

Senin , 09 Oct 2023, 16:34 WIB

IPW: Kapolrestabes Semarang Saksi Kunci Kasus Pemerasan Pimpinan KPK

Komentar Gus Choir soal KPK yang buka peluang periksa Cak Imin, Sabtu (2/9/2023).

Rabu , 06 Sep 2023, 06:12 WIB

Nasdem: KPK Alat Politik atau Pemberantasan Korupsi?

Gedung KPK. Wakil Ketua Komisi III DPR masih tidak percaya Megawati minta KPK untuk dibubarkan.

Wakil Ketua Komisi III Masih tak Percaya Megawati Minta KPK Dibubarkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menanggapi pernyataan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan. Menurutnya, mungkin ada kesalahan pemberitaan ihwal pernyataan Megawati. Sebab, ia memandang Megawati sebagai sosok yang anti-korupsi yang juga melahirkan cikal bakal KPK. Namun, tak ada salahnya juga jika Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengkritik...

Selasa , 15 Aug 2023, 11:45 WIB

KPK Mengeklaim OTT Sedikit karena Korupsi Turun

Penyidik memperlihatkan barang bukti uang kasus dugaan tindak pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas tahun 2021-2023 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Rabu , 26 Jul 2023, 21:51 WIB

Arsul Sani: Kasus Basarnas Tunjukkan KPK Tetap Lakukan OTT

Mantan Penyidik KPK Novel Baswedan menjadi orang yang terdepak dari KPK karena TWK

Selasa , 11 Jul 2023, 11:30 WIB

Rusaknya Integritas KPK, Inikah Hasil dari Produk TWK?

Ratusan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Jelata berunjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/7).

Kamis , 06 Jul 2023, 00:04 WIB

Massa Aliansi Rakyat Jelata di KPK Tolak Kriminalisasi Capres Anies Baswedan

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (12/6/2023).

Jumat , 23 Jun 2023, 21:16 WIB

Pegawai KPK Terlibat Asusila Hanya Dijatuhi Pelanggaran Etik Sedang

Senin , 29 May 2023, 13:52 WIB

Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Dinilai Seharusnya untuk Periode Selanjutnya

Kamis , 13 Apr 2023, 20:08 WIB

JK: KPK Efektif Kalau tak Ada Pengaruh Politik

Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Prof Dr H Gunarto SH MH saat memberikan keterangan terkait dukungannya terhadap langkah Komite Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam menuntaskan dugaan skandal TPPU di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), di kampus Unissula, Semarang, Jumat (31/3/2023).

Kamis , 13 Apr 2023, 06:10 WIB

Rektor Unissula: Hentikan Kisruh di KPK!

Rabu , 12 Apr 2023, 15:40 WIB

Ponsel Pimpinan KPK yang Diretas Telah Berhasil Dipulihkan

Sabtu , 11 Feb 2023, 23:51 WIB

Soal Penarikan Dirdik dan Dirlidik KPK, IM57+ Institute Minta Agar Diusut

Rabu , 01 Feb 2023, 22:23 WIB

KPK Bantah Denny Indrayana

Senin , 03 Oct 2022, 22:42 WIB

KPK Tetap Ngotot Selidiki Dugaan Rasuah Formula E

Peneliti Iindonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana

Senin , 08 Nov 2021, 00:30 WIB

ICW: Pembatalan PP Pengetatan Remisi Berkah Bagi Koruptor

Senin , 25 Oct 2021, 15:44 WIB

Akademisi: Fenomena Korupsi Menyimpangi Amanat Reformasi

Senin , 18 Oct 2021, 12:27 WIB

Novel Baswedan: Koruptor Bersabar untuk Lemahkan KPK

Mantan Penyidik Muda KPK Lakso Anindhito (tengah) menjawab pertanyaan wartawan saat meninggalkan Gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/10/2021). Anindhito merupakan salah satu dari 58 pegawai yang tidak lulus asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menjadi ASN.

Selasa , 05 Oct 2021, 15:59 WIB

In Picture: Mantan Penyidik Muda KPK Lakso Anindhito

Pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menunjukan surat untuk Presiden yang dikirim oleh aktivis dari sejumlah daerah, ke Kantor Darurat KPK, di trotoar Gedung ACLC KPK, Jakarta Rabu (29/9/2021). Sebanyak 1.505 surat terdiri dari 917 surat daring dan 588 surat melalui Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi telah dikirim masyarakat sebagai bentuk dukungan pada pegawai KPK yang tak lolos TWK.

In Picture: RIbuan Surat Dukungan untuk Pegawai KPK yang DIpecat

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menunjukan surat untuk Presiden yang dikirim oleh aktivis dari sejumlah daerah, ke Kantor Darurat KPK, di trotoar Gedung ACLC KPK, Jakarta Rabu (29/9/2021). Sebanyak 1.505 surat terdiri dari 917 surat daring dan 588 surat melalui Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi telah dikirim masyarakat sebagai bentuk dukungan pada pegawai KPK yang...

Sejumlah Pegawai KPK (nonaktif) bersama Solidaritas Masyarakat Sipil, melakukan aksi damai di depan Gedung ACLC - KPK, Jakarta, Jumat (17/9/2021). Dalam aksi tersebut mereka menulis surat kepada Presiden untuk menepati jainjinya untuk memberantas korupsi di Indonesia salah satunya dengan membatalkan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang memecat 57 pegawai KPK berintegritas karena dinilai sebagai bentuk pelemahan pemberantasan korupsi.

Ahad , 19 Sep 2021, 17:32 WIB