#pembahasan-perppu-ormas

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (tengah) bersama Hakim MK Anwar Usman (kiri) dan I Dewa Gede Palguna (kanan) membacakan putusan sepuluh perkara PUU, di ruang sidang gedung MK, Jakarta, Selasa (12/12).

Selasa , 12 Dec 2017, 19:42 WIB

Ditolak MK, Persis Kembali Ajukan Uji Materi UU Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum dari Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) Mohamad Adli Hakim menyatakan, pihaknya tidak puas dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi terkait...

Selasa , 07 Nov 2017, 20:59 WIB

MK Kabulkan Pencabutan Permohonan Uji Materi Perppu Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan pencabutan permohonan pengujian Perppu No. 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Para pemohon menarik kembali permohonan itu dengan alasan Perppu tersebut sudah dikadikan Undang-undang (UU)."Mengabulkan penarikan kembali permohonan para pemohon," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11).Dalam Sidang Pleno tanggal 26 Oktober 2017 lalu, MK...

Senin , 06 Nov 2017, 17:13 WIB

UU Ormas Dinilai Berbahaya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR telah menyetujui Perppu No. 2...

Rabu , 01 Nov 2017, 16:30 WIB

Pimpinan DPR Kaji Usulan Revisi UU Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan DPR akan mengkaji terlebih dahulu...

Selasa , 31 Oct 2017, 20:23 WIB

Gerindra Pesimistis Revisi UU Ormas Selesai Tahun 2017

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI...

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo.

Selasa , 31 Oct 2017, 19:13 WIB

Revisi Perppu Ormas Ditargetkan Selesai Sebelum Pilkada 2018

Selasa , 31 Oct 2017, 18:57 WIB

Meski Ada UU Ormas, Polri tak Bisa Langsung Bubarkan Ormas

Selasa , 31 Oct 2017, 17:06 WIB

Legislator Gerindra: UU Ormas Bukti Pemerintah tak Aspiratif

Sekjen Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, menyerahkan draf usulan revisi Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 kepada Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo, di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat. Partai Demokrat merupakan parpol pertama yang menyerahkan usulan draf terhadap revisi Perppu Ormas.

Selasa , 31 Oct 2017, 15:51 WIB

Ini Poin yang tak Diubah Pemerintah di Revisi Perppu Ormas

Selasa , 31 Oct 2017, 06:00 WIB

'Penindakan Anggota Ormas yang Dibubarkan Harus Sesuai KUHP dan KUHAP'

Senin , 30 Oct 2017, 21:31 WIB

Yusril: UU Ormas Banyak Problematikanya

Senin , 30 Oct 2017, 21:10 WIB

Bang Japar Ajak Seluruh Ormas Bersatu Lawan UU Ormas

Tolak Disahkannya Perppu Ormas. Ketua GNPF Ulama Bachtiar Nasir memberikan paparan saat konferensi pers GNPF Ulama di Jakarta, Senin (30/10).

Senin , 30 Oct 2017, 21:01 WIB

GNPF Ulama Hargai Sikap Demokrat Soal UU Ormas

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pengantar sebelum melakukan rapat terkait revisi UU Ormas di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (30/10).

Senin , 30 Oct 2017, 15:40 WIB

SBY: UU Ormas tak Tepat Jika Langsung Diberlakukan

Pakar hukum Unpar Asep Warlan Yusuf (kanan).

Sabtu , 28 Oct 2017, 05:11 WIB

Ahli: Pemerintah Harusnya Bina dan Kembangkan Ormas

Jumat , 27 Oct 2017, 17:39 WIB

Demokrat Telah Siapkan Usulan Revisi Perppu Ormas

Jumat , 27 Oct 2017, 17:17 WIB

Tolak Perppu Ormas, Zulkifli: PAN Dituding Anti-Pancasila

PAN Dukung Revisi Tapi tak Ikut Gugat UU Ormas di MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan menegaskan perjuangan partainya menolak Perppu Ormas setelah menjadi Undang Undang (UU) adalah ikut merevisi mana yang dianggap perlu. Namun, PAN tidak akan ikut menggugat UU Ormas ke Mahkamah Konstitusi."Tetapi ya kami sudah kalah, untuk pihak-pihak yang tidak puas ya silahkan kan negara kita negara hukum, ada jalur hukum...

Kamis , 26 Oct 2017, 18:52 WIB

Sekjen PPP: Uji Materi UU tidak Ganggu Revisi UU Ormas

Kamis , 26 Oct 2017, 18:30 WIB

Jimly: HTI tidak Bisa Lakukan Gugatan UU Ormas

Aksi Walk Out saat sidang Paripurna pengesahan Perppu Ormas (ilustrasi)

Rabu , 25 Oct 2017, 21:50 WIB

Ini Frasa yang Mengancam Perkembangan Demokrasi di UU Ormas

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin memberikan paparan saat Seminar Nasional pada Tanwir Muhammadiyah di Islamic Center, Ambon, Maluku, Sabtu (25/2)

Rabu , 25 Oct 2017, 21:45 WIB

Din Syamsuddin Ingin Perppu Ormas Sesuai UUD 45

Rabu , 25 Oct 2017, 21:08 WIB

Yusril: MK Bisa Batalkan UU Ormas

Rabu , 25 Oct 2017, 20:17 WIB

Ini 7 Alasan UU Ormas Layak Digugat Menurut Komnas HAM

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (tengah)

Rabu , 25 Oct 2017, 18:43 WIB

PKB akan Inisiasi Revisi Perppu Ormas

Sidang Perppu Ormas di gedung Mahkamah Konstitusi (ilustrasi)

Rabu , 25 Oct 2017, 18:02 WIB

MK Benarkan Tolak Gugatan Perppu Ormas

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah (kiri).

Rabu , 25 Oct 2017, 17:59 WIB

Perppu Ormas Jadi UU, Fahri Hamzah: Hati-Hati Aja lah

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini

Rabu , 25 Oct 2017, 17:25 WIB

PKS Dukung Masyarakat Ajukan Judicial Review Perppu Ormas

Rabu , 25 Oct 2017, 06:15 WIB

Gerindra: Dua Opsi 'Perlawanan' Pasca Perppu Ormas Jadi UU

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyalami anggota dewan usai Rapat Paripurna pengesahan UU Ormas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10).

Rabu , 25 Oct 2017, 05:40 WIB

UU Ormas Dipandang tak Demokratis untuk Generasi Muda

Rabu , 25 Oct 2017, 01:35 WIB

Ketua Komisi II Anggap Proses Perppu Ormas Akomodasi Semua

Pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis

Selasa , 24 Oct 2017, 22:46 WIB

Pengamat: Sikap PAN, PKS dan Gerindra Patut Diacungi Jempol

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Idham Azis

Selasa , 24 Oct 2017, 21:58 WIB

Demo Tolak Perppu Ormas Tertib, Kapolda Metro: Terima Kasih

Selasa , 24 Oct 2017, 21:17 WIB

Mendagri Tegaskan Perppu Ormas Bukan untuk Berangus Ormas

Meski Disetujui, PKS Nilai Perppu Ormas Tetap Bermasalah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersama Partai Gerindra dan PAN menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menegaskan, penolakan PKS terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas memiliki alasan yang jelas."Perppu Ormas bermasalah secara subtansial sejak awal. Perppu dinilai tidak memenuhi unsur...

Selasa , 24 Oct 2017, 20:31 WIB