#pembatalan-perda

Rembuk Nasional 'Membangun Harmonisasi Legislasi Nasional Dengan Legislasi di Daerah' yang digelar Panitia Perancang Undang-Undang(PPUU) DPD RI, Gedung Nusantara IV Senayan Jakarta, Rabu(18/10).

Rabu , 18 Oct 2017, 16:24 WIB

Harmonisasi Peraturan Daerah dan Pusat Belum Tercapai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang mengatakan harmonisasi antara peraturan daerah (perda) dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi belum tercapai, terbukti dengan adanya 3.143 perda yang...

Rabu , 18 Oct 2017, 15:42 WIB

DPD Usulkan Pembentukan Ruang Konsultasi Pusat-Daerah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia menilai perlunya sebuah ruang konsultasi bersama antara pemerintah pusat dengan daerah agar tercipta harmonisasi antara produk legislasi nasional dan produk legislasi daerah. Hal tersebut terungkap pada acara Rembuk Nasional 'Membangun Harmonisasi Legislasi Nasional Dengan Legislasi di Daerah' yang digelar Panitia Perancang Undang-Undang(PPUU) DPD RI, Gedung Nusantara IV Senayan Jakarta, Rabu(18/10).Ketua...

Senin , 16 Oct 2017, 15:48 WIB

Banyak Perda Dibatalkan, DPD Gelar Harmonisasi Nasional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan...

Kamis , 15 Jun 2017, 04:35 WIB

Kemendagri Sayangkan Putusan MK Soal Pembatalan Perda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri menyayangkan putusan Mahkamah...

Jumat , 07 Apr 2017, 17:11 WIB

Fahri Hamzah Tanggapi Pencabutan Kewenangan Mendagri Batalkan Perda oleh MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mendukung...

Kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel).

Ahad , 09 Oct 2016, 22:04 WIB

80 Perda di Sumsel Dibatalkan

Kamis , 15 Sep 2016, 08:02 WIB

Mendagri Nilai Pembatalan Perda Dorong Pembangunan Daerah

Kamis , 15 Sep 2016, 07:27 WIB

Pemerintah Klaim Pembatalan Perda Buat Indonesia Dilirik Investor

Jumat , 22 Jul 2016, 11:18 WIB

Pemprov Jabar Batalkan Perda Ketenagakerjaan Karawang

Selasa , 28 Jun 2016, 06:00 WIB

Jaga Wibawa Presiden

Ahad , 26 Jun 2016, 18:35 WIB

Ini Alasan Kemendagri tak Berikan Detail Pembatalan Perda

Ahad , 26 Jun 2016, 18:32 WIB

Kemendagri Siapkan Penjelasan Pembatalan Perda ke Daerah

Direktorat Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono

Ahad , 26 Jun 2016, 18:06 WIB

Kemendagri: Pemprov Minta Dua Pekan Sosialisasi Pembatalan Perda

Jumat , 24 Jun 2016, 18:00 WIB

Aceh akan Perjuangkan Lagi Perda yang Dibatalkan Pemerintah

Jumat , 24 Jun 2016, 11:51 WIB

Mendagri: Pembatalan Perda tak Berdampak Kerugian Daerah

Kamis , 23 Jun 2016, 22:18 WIB

Depok Koordinasi dengan Jabar Soal Pembatalan Delapan Perda

Kamis , 23 Jun 2016, 21:42 WIB

Pemkot Sukabumi: Perda Dibatalkan Pusat Tanpa Koordinasi

Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie (kanan)

Jimly Sarankan Daerah Gugat Perda yang Dibatalkan Pusat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie mengatakan, pemerintah daerah dan atau masyarakat di daerah dapat mengajukan gugatan apabila peraturan daerahnya dibatalkan oleh pemerintah pusat."Jadi bagi yang tidak puas dengan pembatalan itu bisa mengajukan ke PTUN, karena keputusan pembatalan perda adalah produk keputusan administrasi, jadi bisa diajukan ke PTUN," kata Jimly di acara diskusi "Menyoroti Pembatalan Perda...

Selasa , 21 Jun 2016, 00:03 WIB

Penghapusan Perda Bisa Timbulkan Kegaduhan Baru

Senin , 20 Jun 2016, 07:53 WIB

Pemprov Sumbar Pastikan tak Ada Perda Syariah Dibatalkan

Senin , 20 Jun 2016, 07:19 WIB

Ketua MPR Sepakat Pembatalan Perda

Sabtu , 18 Jun 2016, 15:01 WIB

Perda Merupakan Perwujudan Kedaulatan Rakyat di Daerah

Pimpinan Fraksi PPP MPR RI Reni Marlinawati

Sabtu , 18 Jun 2016, 14:57 WIB

PPP Desak Mendagri Beri Penjelasan Soal Pembatalan Perda

Sabtu , 18 Jun 2016, 13:30 WIB

Pembatalan Perda Jangan Dorong Liberalisasi

Jumat , 17 Jun 2016, 20:16 WIB

Akademisi: Harusnya Presiden Lakukan Kajian Pembatalan Perda

Presiden Joko Widodo bersama Wapres Jusuf Kalla

Jumat , 17 Jun 2016, 15:05 WIB

JK Minta Pembatalan Perda Dipublikasikan di Setiap Daerah

Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono

Kamis , 16 Jun 2016, 23:22 WIB

Kemendagri: Perda Diskriminatif Perlu Diluruskan

Kamis , 16 Jun 2016, 22:07 WIB

MPR Minta Pemerintah Transparan Soal Penghapusan Perda

Kamis , 16 Jun 2016, 20:57 WIB

PKS Minta Mendagri Transparan Soal Pembatalan Ribuan Perda

Wakil Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris

Kamis , 16 Jun 2016, 20:49 WIB

DPD Minta Kemendagri Publikasikan 3.143 Perda yang Dibatalkan

Kamis , 16 Jun 2016, 18:46 WIB

Mendagri Imbau Masyarakat tak Mudah Percaya Isu di Medsos

Kamis , 16 Jun 2016, 14:12 WIB

Ini Tiga Alasan Perda Bisa Dibatalkan

Kamis , 16 Jun 2016, 14:03 WIB

Soal Pembatalan Perda, Kepala Daerah Bisa Melawan

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Farouk Muhammad.

Kamis , 16 Jun 2016, 12:45 WIB

Pemerintah Pusat Harus Transparan Soal Pembatalan Perda

Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Mendagri Tjahjo Kumolo (keempat kiri), Mensesneg Pratikno (kedua kanan), Seskab Pramono Anung (kanan) memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/6).

Kepala Daerah Bisa 'Melawan' Pembatalan Perda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum Tata Negara dari Sinergi Masyarakat Indonesia untuk Demokrasi (SIGMA), Imam Nasef, mengungkapkan, Kepala Daerah bisa melakukan 'perlawanan' terkait pembatalan sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, perlawanan itu dapat dilakukan sejauh ada indikasi pelanggaran yang dilakukan Kemendagri. Menurut Imam, berdasarkan Pasal 250 dan 251 UU No. 23 Tahun 2014...

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri), Mensesneg Pratikno (kedua kanan) dan Seskab Pramono Anung (kanan) memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/6).

Kamis , 16 Jun 2016, 01:24 WIB