#pembebasan-napi-korupsi

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kemenkumham, Mualimin Abdi saat memberikan keterangan pers di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Jumat (9/9/2022).

Sabtu , 10 Sep 2022, 10:00 WIB

Koruptor Bebas Bersyarat, Ini Penjelasan Kemenkumham

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tidak berhak menahan pembebasan bersyarat bagi narapidana, termasuk napi koruptor. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kemenkumham, Mualimin Abdi,...

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly

Jumat , 09 Sep 2022, 14:02 WIB

Menkumham: Pembebasan 24 Narapidana Korupsi Sudah Sesuai Aturan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan, pembebasan sedikitnya 24 orang narapidana perkara korupsi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebanyak 24 orang narapidana kasus korupsi keluar dari lembaga pemasyarakatan pada 6-7 September, baik karena memperoleh Surat Keputusan (SK) Pembebasan Bersyarat maupun mendapat Cuti Menjelang Bebas (CMB). "Kami harus sesuai ketentuan saja, aturan UU-nya...

Senin , 06 Apr 2020, 14:14 WIB

Kemenkumham Ikuti Putusan Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hukum dan HAM mengikuti keputusan...

Senin , 06 Apr 2020, 10:50 WIB

Jokowi: Tidak Ada Pembebasan untuk Napi Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui...

Senin , 06 Apr 2020, 05:39 WIB

Yasonna Usulkan Napi Korupsi Bebas, Mahfud Ingat Kata Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Ronggo Astungkoro, Antara Pemerintah memastikan tidak berencana memberi...

Petugas memberikan arahan kepada warga binaan yang dibebaskan dari Lapas Kerobokan, Bali, Jumat (3/4/2020). Pada kesempatan itu, sebanyak 71 orang warga binaan dibebaskan dari Lapas Kerobokan melalui program asimilasi di rumah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19

Senin , 06 Apr 2020, 03:00 WIB

Pengamat: Kebijakan Yasonna Jangan Sampai Kangkangi Keadllan

Ahad , 05 Apr 2020, 11:44 WIB

Cegah Covid-19, 31.786 Narapidana dan Anak Telah Dibebaskan

Kemenkumhan sempat mewacanakan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Ahad , 05 Apr 2020, 10:01 WIB

Polemik Pembebasan Napi Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19

Warga binaan sujud syukur usai menerima surat pembebasan saat Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi oleh Kemenkumham di Rutan Klas IIB Kudus, Jawa Tengah, Kamis (2/4/2020). Khusus narapidana korupsi dan narkoba pemerintah tidak akan memberikan pembebasan bersyarat.

Ahad , 05 Apr 2020, 06:20 WIB

Soal Pembebasan Koruptor, Jokowi Diyakini akan Seperti 2015

Ahad , 05 Apr 2020, 05:17 WIB

Mahfud Sebut Koruptor di Lapas Bisa Physical Distancing

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan)

Sabtu , 04 Apr 2020, 22:27 WIB

Menkumham Bantah Mau Loloskan Napi Korupsi

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD

Sabtu , 04 Apr 2020, 22:05 WIB

Mahfud: Belum Ada Napi Koruptor yang Dibebaskan

Jumat , 03 Apr 2020, 21:40 WIB

2.002 Napi di Jateng Hirup Udara Bebas

Dewan Pengawas (Dewas) KPK Syamsuddin Haris

Jumat , 03 Apr 2020, 19:08 WIB

Dewas KPK tak Setuju Usulan Bebaskan Narapidana Korupsi

Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo memberikan keterangan saat wawancara khusus bersama Republika di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/2).

Jumat , 03 Apr 2020, 15:35 WIB

WP KPK: Pandemi Corona Jangan Jadi Alasan Bebaskan Koruptor

Jumat , 03 Apr 2020, 14:28 WIB

Setya Novanto Bebas dari Penjara Jika PP 99/2012 Direvisi

Terpidana kasus korupsi pengadaan proyek KTP elektronik yang juga mantan Ketua DPR Setya Novanto.

Jumat , 03 Apr 2020, 14:00 WIB

Usulan Revisi PP 99/2012, ICW: Setnov Berpotensi Bebas

Pukat UGM tak Setuju Usulan Pembebasan Napi Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rahman mengkritik wacana percepatan pembebasan narapidana koruptor. Usulan tersebut disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly kepada Komisi III DPR RI sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19. "Saya pada prinsipnya tidak sepakat. Kenapa? Jumlah napi tipikor itu sangat sedikit dibandingkan keseluruhan jumlah warga binaan di Lapas...

Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Donal Fariz

Kamis , 02 Apr 2020, 18:49 WIB

ICW: Menkumham tak Berpihak pada Pemberantasan Korupsi

Kamis , 02 Apr 2020, 16:56 WIB

Komisi III: Pembebasan Koruptor Harus Sesuai Syarat Hukum

close ×