Suasana sidang pembacaan putusan gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Senin (7/5).

Rabu , 09 May 2018, 00:33 WIB

Pengamat Pertanyakan Hakim PTUN Soal Putusan Gugatan HTI

Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Muzakir m

Selasa , 08 May 2018, 21:00 WIB

Pengamat Sarankan HTI Banding

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia - Wiranto

Selasa , 08 May 2018, 17:44 WIB

Soal Putusan PTUN Tolak Gugatan HTI, Ini Tanggapan Wiranto

Mantan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo

Selasa , 08 May 2018, 14:47 WIB

Dukung Putusan PTUN, Gatot: Ormas Harus Berdasar Pancasila

Politisi Golkar - Ace Hasan Sadzily

Selasa , 08 May 2018, 01:03 WIB

Ace Hasan: Putusan PTUN Terhadap HTI Kemenangan Pancasila

Zainut Tauhid Sa'adi

Selasa , 08 May 2018, 00:16 WIB

Waketum MUI: Hormati Putusan PTUN terkait HTI

Menteri Sekreteris Negara Pratikno

Senin , 07 May 2018, 18:52 WIB

Gugatan HTI Ditolak, Ini Komentar Istana

Hizbut Tahrir Indonesia

Senin , 07 May 2018, 18:09 WIB

PKS-PAN Dukung HTI Ajukan Banding

I Wayan Sudirta

Senin , 07 May 2018, 18:02 WIB

Kuasa Hukum Kemenkumham: Khilafah Menurut HTI Berbeda

Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, H Yaqut Cholil Qoumas

Senin , 07 May 2018, 16:29 WIB

Imbauan Ketum Ansor kepada Kader Eks HTI

Suasana persidangan gugatan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta

Senin , 07 May 2018, 15:06 WIB

Majelis Hakim PTUN Nilai HTI Salah Sejak Awal Pembentukannya

Suasana persidangan gugatan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta

Majelis Hakim PTUN Nilai HTI Salah Sejak Awal Pembentukannya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam pertimbangannya meyakini, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bukan merupakan jaringan kelompok. HTI diyakini merupakan partai politik dunia. "Hizbut Tahrir bukan jaringan kelompok, melainkan partai politik dunia, global political party, yang dapat dibuktikan dalam buku-buku rujukannya," tutur hakim anggota Roni Erry Saputro dalam sidang putusan di PTUN, Jakarta Timur, Senin (7/5). Ia...

Suasana persidangan gugatan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta

Senin , 07 May 2018, 15:06 WIB

Majelis Hakim PTUN Nilai HTI Salah Sejak Awal Pembentukannya

Juru Bicara eks HTI, Ismail Yusanto

Senin , 07 May 2018, 14:47 WIB

Gugatan Ditolak, Eks HTI Ajukan Banding

Suasana persidangan gugatan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta

Senin , 07 May 2018, 14:34 WIB

Pengadilan PTUN Tolak Gugatan Eks HTI

Suasana persidangan gugatan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta

Senin , 07 May 2018, 13:00 WIB

Sidang HTI, Hakim PTUN: Ada yang Menang, Ada yang Kalah

Suasana persidangan gugatan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Kamis (5/4).

Senin , 07 May 2018, 10:07 WIB

Simpatisan HTI Tertib Baca Alquran di PTUN

Ilustrasi persidangan eks Hizbut Tahrir Indonesia

Senin , 07 May 2018, 09:59 WIB

PTUN Siapkan Layar Besar Jelang Sidang Putusan HTI

[Ilustrasi] Suasana persidangan gugatan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Senin , 07 May 2018, 09:39 WIB

Ribuan Personel Gabungan Jaga Pembacaan Putusan Gugatan HTI

Mantan Juru Bicara HTI Ismail Yusanto

Senin , 07 May 2018, 09:32 WIB

Juru Bicara Eks HTI Imbau Pendukung Tertib

Suasana persidangan gugatan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta

Kamis , 19 Apr 2018, 11:33 WIB

Pihak Menkumham dan HTI Serahkan Dokumen Kesimpulan

Suasana persidangan gugatan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta

Kamis , 19 Apr 2018, 10:37 WIB

PTUN Gelar Sidang Kesimpulan Gugatan HTI

Suasana persidangan gugatan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Kamis (5/4).

Kamis , 05 Apr 2018, 20:38 WIB

Lawan Gugatan HTI, Menkumham Hadirkan Ahli Sosiologi Politik

Sidang di PTUN terkait pembubaran HTI (ilustrasi)

Kamis , 11 Jan 2018, 19:27 WIB

Sidang PTUN, Kemenkumham: Bukti Tertulis HTI tidak Nyambung

Sidang di PTUN terkait pembubaran HTI (ilustrasi)

Sidang PTUN, Kemenkumham: Bukti Tertulis HTI tidak Nyambung

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kembali menggelar sidang gugatan yang diajukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terkait pembubaran Ormas. Agenda sidang pada hari Kamis (11/1) ini, adalah acara pembuktian berupa penyampaian bukti tertulis (surat) dari HTI sebagai pihak penggugat.Kuasa hukum Kemenkumhan I Wayan Sudirta mengatakan, bahwa bukti yang...

Sidang di PTUN terkait pembubaran HTI (ilustrasi)

Kamis , 11 Jan 2018, 19:27 WIB

Sidang PTUN, Kemenkumham: Bukti Tertulis HTI tidak Nyambung

Pasukan Asmaul Husna dan massa Aksi Tolak Perppu Ormas. (ilustrasi).

Rabu , 10 Jan 2018, 07:44 WIB

Nasib ‘Kambing Hitam' Bernama HTI

Pengacara tergugat membacakan duplik saat sidang lanjutan terkait gugatan atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Negeri Tata Usaha, Jakarta, Kamis (4/1).

Jumat , 05 Jan 2018, 01:36 WIB

Tim Hukum Kemenkumham: Pelanggaran HTI akan Dibuka di Sidang

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memberikan keterangan pers usai rapat mengenai kelanjutan pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia di Istana Wakil Presiden, Kamis (6/7).

Senin , 20 Nov 2017, 16:33 WIB

Wapres: HTI Dibubarkan karena Melanggar Sila Ketiga

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly

Kamis , 02 Nov 2017, 20:55 WIB

Menkumham Tunjuk Pengacara Ini untuk Hadapi Gugatan Yusril

Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Sholahuddin Wahid atau Gus Sholah (tengah) saat menjadi pembicara dalam Halaqah Nasional Ulama Pesantren dan Cendikiawan, Gerakan Dakwah Aswaja Bela di Pondok Pesantren Al Hikam, Beji, Depok, Kamis (26/10).

Jumat , 27 Oct 2017, 09:29 WIB

Gus Sholah Ajak Tokoh NU Rangkul Kader HTI

Yusril Ihza Mahendra

Kamis , 26 Oct 2017, 13:19 WIB

Yusril tak Setuju Opini Mahfud MD Soal HTI

Salamun

Kamis , 26 Oct 2017, 01:00 WIB

Perppu Ormas: Demokrasi Rasa Fasis

Suasana rapat dengar pendapat terkait pembahasan Perppu Ormas dengan agenda mendengar pendapat dari pakar hukum tata negara, di Gedung DPR, Rabu (18/10).

Rabu , 18 Oct 2017, 11:50 WIB

Perppu Ormas Disarankan Diberikan pada Kekuasaan Kehakiman

Presiden RI Joko Widodo diwawancara wartawan pada acara Silaturahim Presiden RI dengan Keluarga Besar Pesatuan Islam (Persis), di Kantor Pimpinan Pusat Persis, Kota Bandung, Selasa (17/10).

Rabu , 18 Oct 2017, 10:12 WIB

Jokowi: Represif Itu Kalau Saya Mau Ini, Kamu Harus Ini

Komisi II DPR dan Pemerintah kembali menggelar rapat pembahasan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas pada Senin (16/10).

Selasa , 17 Oct 2017, 19:27 WIB

Nasib Perppu Ormas Ditentukan di Paripurna DPR Selasa Depan

Komisi II DPR dan Pemerintah kembali menggelar rapat pembahasan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas pada Senin (16/10).

Senin , 16 Oct 2017, 16:41 WIB

Gerindra Sendirian Tolak Pembahasan Perppu Ormas Dilanjutkan

Komisi II DPR dan Pemerintah kembali menggelar rapat pembahasan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas pada Senin (16/10).

Gerindra Sendirian Tolak Pembahasan Perppu Ormas Dilanjutkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR dan pemerintah bersepakat melanjutkan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Perppu Ormas). Hal ini setelah dalam pandangan mini fraksi, mayoritas fraksi menyetujui Perppu Ormas dibahas lebih lanjut.Adapun, hari ini Komisi II DPR dan pemerintah kembali menggelar rapat pembahasan Perppu Ormas dengan agenda mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terhadap Perppu...

Komisi II DPR dan Pemerintah kembali menggelar rapat pembahasan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas pada Senin (16/10).

Senin , 16 Oct 2017, 16:41 WIB

Gerindra Sendirian Tolak Pembahasan Perppu Ormas Dilanjutkan

Pembahasan RUU Ormas. Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kanan) bersama Menkominfo Rudiantara (kiri) mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/10).

Senin , 16 Oct 2017, 15:57 WIB

DPR dan Pemerintah Sepakat Lanjutkan Pembahasan Perppu Ormas

Ketua Fraksi PAN DPR RI Mulfachri Harahap.

Kamis , 12 Oct 2017, 17:59 WIB

PAN Pertanyakan Unsur Kegentingan Memaksa Perppu Ormas

Politisi Golkar - Ace Hasan Sadzily

Selasa , 10 Oct 2017, 18:06 WIB

DPR akan Undang TNI, Polri, dan BIN Bahas Perppu Ormas

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan.

Selasa , 10 Oct 2017, 13:56 WIB

Pimpinan DPR: Masa Pembahasan Perppu Ormas Bisa Diperpanjang

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera

Senin , 09 Oct 2017, 14:26 WIB

Fraksi PKS Usulkan 13 Ormas Ikut Bahas Perppu Ormas di DPR

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini menyampaikan pidato politiknya saat menghadiri rapat pleno istimewa PKS di Jakarta, Kamis (12/1).

Kamis , 05 Oct 2017, 16:51 WIB

Tolak Perppu Ormas, PKS Tegaskan tak Bela Ormas Tertentu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria memberikan paparannya saat Diskusi Media di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (3/10).

Rabu , 04 Oct 2017, 18:59 WIB

Bahas Perppu Ormas, DPR tak Tunggu Putusan MK

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (kedua kiri) mengikuti Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10). Raker tersebut membahas penjelasan Pemerintah terhadap penetapan Perppu Ormas.

Rabu , 04 Oct 2017, 16:22 WIB

Ini Alasan Dua Menteri tak Hadir di DPR Bahas Perppu Ormas

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membacakan keterangan saat sidang Judicial Review atas Perppu Ormas di Gedung MK, Jakarta, Rabu (30/8). Hari ini, Perppu Ormas mulai dibahas di DPR.

Rabu , 04 Oct 2017, 16:14 WIB

Mendagri Yakin Perppu Ormas Diterima oleh DPR

Sekretaris Jenderal fraksi PAN Yandri Susanto saat memberikan keterangan pers di ruang fraksi PAN, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8).

Rabu , 04 Oct 2017, 14:43 WIB

Fraksi PAN Cenderung akan Tolak Perppu Ormas

Anggota Pansus Pemilu dari Fraksi PPP Achmad Baidowi (kiri).

Rabu , 04 Oct 2017, 14:03 WIB

Ini Catatan Fraksi PPP Jika Nantinya Menerima Perppu Ormas

Anggota Pansus Pemilu dari Fraksi PPP Achmad Baidowi (kiri).

Ini Catatan Fraksi PPP Jika Nantinya Menerima Perppu Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PPP Ahmad Baidowi menyebutkan, bila PPP nantinya menerima Perppu Ormas, mereka akan menerima namun dengan catatan. Salah satu catatannya, ada beberapa konten dalam Perppu Ormas tersebut yang perlu diperbaiki, salah satunya berkaitan dengan peran pengadilan yang dihapus total."Ada beberapa konten dalam Perppu Ormas itu yang perlu diperbaiki. Misalnya, kaitan...

Anggota Pansus Pemilu dari Fraksi PPP Achmad Baidowi (kiri).

Rabu , 04 Oct 2017, 14:03 WIB

Ini Catatan Fraksi PPP Jika Nantinya Menerima Perppu Ormas

Politisi Golkar - Ace Hasan Sadzily

Rabu , 04 Oct 2017, 13:59 WIB

Fraksi Golkar Tegaskan Dukung Perppu Ormas