#pembubaran-ormas

Kamis , 04 Feb 2021, 15:28 WIB

Wapres Bantah Pembubaran Ormas Sebagai Bentuk Pembungkaman

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan pemerintah tidak melarang setiap warga negara Indonesia untuk mendirikan organisasi kemasyarakatan (ormas) sesuai aspirasi rakyat. Namun, Wapres mengingatkan semua ormas harus...

Rabu , 31 Jul 2019, 18:33 WIB

Kemendagri Kaji Wacana Pembubaran FPI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terkait wacana pembubaran FPI, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akui tengah mengkajinya, termasuk ormas-ormas lainnya di Indonesia. Tjahjo menjelaskan, masalah ini bukan memolitisasi melainkan masalah politik negara. Dimana setiap ormas yang mempunyai hak berormas, berhimpun, dan berpartai harus patuh pada aturan. Selain itu, Tjahjo menyampaikan bahwa terkait ideologi negara sudah bersifat final dan mengikat seluruh ormas. Menerima serta...

Senin , 29 Oct 2018, 14:52 WIB

Putar Video HTI, Mendagri Sebut Ormas Ingin Ganti Pancasila

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan kembali...

Selasa , 08 May 2018, 07:15 WIB

Gugatan HTI Ditolak, Seskab: Bukti Tindakan Pemerintah Benar

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan,...

Kamis , 01 Feb 2018, 17:18 WIB

Saksi: HTI tidak Ingin Merebut Pemerintahan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saksi ahli yang dihadirkan pihak Hizbut...

Kamis , 18 Jan 2018, 19:33 WIB

Ahli: UU Ormas Pengaruhi Kebebasan Berserikat

Kamis , 18 Jan 2018, 17:40 WIB

Sidang Pembubaran HTI, Kemenkumham Putar Bukti Video

Pengacara tergugat membacakan duplik saat sidang lanjutan terkait gugatan atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Negeri Tata Usaha, Jakarta, Kamis (4/1).

Jumat , 05 Jan 2018, 01:36 WIB

Tim Hukum Kemenkumham: Pelanggaran HTI akan Dibuka di Sidang

Rabu , 29 Nov 2017, 04:15 WIB

Dua Orang Gugat UU Ormas ke MK

Suasana Sidang Paripurna pengambilan keputusan Perppu Ormas di Gedung DPR RI, Selasa (24/10).

Rabu , 01 Nov 2017, 17:26 WIB

PPP tak Mau Memaksa Mendagri Segera Revisi UU Ormas

Rabu , 01 Nov 2017, 16:30 WIB

Pimpinan DPR Kaji Usulan Revisi UU Ormas

Rabu , 01 Nov 2017, 14:38 WIB

Hiruk Pikuk Pembubaran Ormas Islam

Selasa , 31 Oct 2017, 06:00 WIB

'Penindakan Anggota Ormas yang Dibubarkan Harus Sesuai KUHP dan KUHAP'

Senin , 30 Oct 2017, 21:31 WIB

Yusril: UU Ormas Banyak Problematikanya

Senin , 30 Oct 2017, 21:10 WIB

Bang Japar Ajak Seluruh Ormas Bersatu Lawan UU Ormas

Tolak Disahkannya Perppu Ormas. Ketua GNPF Ulama Bachtiar Nasir memberikan paparan saat konferensi pers GNPF Ulama di Jakarta, Senin (30/10).

Senin , 30 Oct 2017, 21:01 WIB

GNPF Ulama Hargai Sikap Demokrat Soal UU Ormas

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pengantar sebelum melakukan rapat terkait revisi UU Ormas di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (30/10).

Senin , 30 Oct 2017, 15:40 WIB

SBY: UU Ormas tak Tepat Jika Langsung Diberlakukan

Tolak Perppu Ormas, Zulkifli: PAN Dituding Anti-Pancasila

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO --- Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan prihatin dengan cara pandang sekelompok orang terkait penolakan fraksi PAN terhadap pengesahan Perppu Ormas menjadi Undang-Undang. Dia mengatakan, penolakan tersebut berujung pada tudingan-tudingan jika partainya anti-Pancasila. "Orang mudah sekali merasa tinggi kastanya, yang menolak berarti tidak pancasila yang tidak menolak Pancasila. Dukung ini Pancasila, tak dukung anti-Pancasila," ujar Zulkifli...

Presiden Joko Widodo menyampaikan pengarahan kepada gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10).

Jumat , 27 Oct 2017, 08:36 WIB

Jokowi: Silakan UU Ormas Diperbaiki

Anggota dewan yang menolak RUU terkait Perppu Ormas meninggalkan ruangan sidang ketika Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membacakan laporan pandangan pemerintah pada Rapat Paripurna pengesahan UU Ormas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10).

Rabu , 25 Oct 2017, 22:16 WIB

Sikap Parpol Soal Perppu Ormas Demi Pilpres 2019

Aksi Walk Out saat sidang Paripurna pengesahan Perppu Ormas (ilustrasi)

Rabu , 25 Oct 2017, 21:50 WIB

Ini Frasa yang Mengancam Perkembangan Demokrasi di UU Ormas

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin memberikan paparan saat Seminar Nasional pada Tanwir Muhammadiyah di Islamic Center, Ambon, Maluku, Sabtu (25/2)

Rabu , 25 Oct 2017, 21:45 WIB

Din Syamsuddin Ingin Perppu Ormas Sesuai UUD 45

Rabu , 25 Oct 2017, 21:08 WIB

Yusril: MK Bisa Batalkan UU Ormas

Rabu , 25 Oct 2017, 20:17 WIB

Ini 7 Alasan UU Ormas Layak Digugat Menurut Komnas HAM

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (tengah)

Rabu , 25 Oct 2017, 18:43 WIB

PKB akan Inisiasi Revisi Perppu Ormas

Sidang Perppu Ormas di gedung Mahkamah Konstitusi (ilustrasi)

Rabu , 25 Oct 2017, 18:02 WIB

MK Benarkan Tolak Gugatan Perppu Ormas

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah (kiri).

Rabu , 25 Oct 2017, 17:59 WIB

Perppu Ormas Jadi UU, Fahri Hamzah: Hati-Hati Aja lah

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini

Rabu , 25 Oct 2017, 17:25 WIB

PKS Dukung Masyarakat Ajukan Judicial Review Perppu Ormas

Rabu , 25 Oct 2017, 06:30 WIB

Pengesahan Perppu Ormas Dinilai Sebuah Kemunduran

Rabu , 25 Oct 2017, 06:15 WIB

Gerindra: Dua Opsi 'Perlawanan' Pasca Perppu Ormas Jadi UU

Selasa , 24 Oct 2017, 22:31 WIB

Ini Alasan Lengkap PAN Tolak Perppu Ormas

Pasukan Asmaul Husna dan massa Aksi Tolak Perppu Ormas shalat zuhur berjamaah dipimpin seorang imam daro peserta aksi massa,Ustadz Rokhmat S Labib ketua ex HTI selaku Imam shalat Zuhur di Gerbang Komplek Parlemen Senayan, Selasa (24/10).

Selasa , 24 Oct 2017, 13:29 WIB

Perppu Ormas untuk Siapa?

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sesaat sesaat sebelum rapat pengambilan tingkat I pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Ormas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (23/10).

Selasa , 24 Oct 2017, 10:49 WIB

PAN, PKS, Gerindra Tolak Perppu Ormas

Senin , 23 Oct 2017, 14:15 WIB

Perppu Ormas, Mendagri: Kalau Mau Revisi Oke

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun sesaat setelah menghadiri Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR-RI tentang Perppu Ormas di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Senayan, Rabu, (18/10).

Berbau Otoriter, Refly Keberatan Perppu Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyebutkan ia tak mempermasalahkan Perppu Organisasi Masyarakat (Ormas) dari sisi pro atau kontra terhadap suatu organisasi atau kekuatan politik tertentu. Ia merasa keberatan dengan Perppu tersebut lantaran materi yang ada di dalamnya."Dari sisi materi, saya berkeberatan. Mengapa? Karena itu seperti memberikan blanko cek kosong kepada pemerintah untuk bisa membubarkan ormas...

Pakar hukum tata negara Refly Harun (kiri) dan Yusril Ihza Mahendra mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/10).

Kamis , 19 Oct 2017, 06:50 WIB