
Sabtu , 22 Jul 2017, 12:34 WIB
Jaksa Agung: Ormas yang Baik tak Perlu Takut

Jumat , 21 Jul 2017, 21:00 WIB
Kemendagri Koordinasikan dengan Pemda Soal Perppu Ormas

Jumat , 21 Jul 2017, 20:03 WIB
Kejakgung: Pembubaran HTI akan Sulit Lewat Pengadilan

Jumat , 21 Jul 2017, 17:57 WIB
Aliansi Muslim Tasikmalaya Unjuk Rasa Tolak Perppu Ormas

Jumat , 21 Jul 2017, 16:14 WIB
Pemkot Malang Cari Masukan untuk Perda Ormas

Kamis , 20 Jul 2017, 21:16 WIB
Kemendagri Sebut Masih Ada Ormas yang 'Dibidik' Selain HTI

Kamis , 20 Jul 2017, 18:02 WIB
Infografis | MUI: Pembubaran Jangan Meluas

Kamis , 20 Jul 2017, 17:40 WIB
MK Tetap akan Proses Uji Materi Perppu Ormas

Kamis , 20 Jul 2017, 17:31 WIB
KAMMI: Semua Ormas Berpotensi Dibubarkan dengan Perppu Baru

Kamis , 20 Jul 2017, 16:34 WIB
Annas tak Setuju dengan Perppu Ormas

Kamis , 20 Jul 2017, 15:14 WIB
Kapolda: Gerakan Anggota HTI Dimonitor

Kamis , 20 Jul 2017, 14:51 WIB
Polisi Bidik Ormas Lain Setelah HTI, Siapakah?

Muzammil: Pendekatan Perppu Ormas Represif
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf mengaku tidak kaget dengan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dilakukan secara serta merta tanpa melakukan pendekatan persuasif dan tahapan sanksi melalui surat peringatan, penghentian kegiatan, pencabutan legalitas sebagaimana diatur dalam UU No.17 Tahun 2013.“Karena pendekatan yang digunakan dalam Perppu Ormas ini adalah represif. Tidak...

Rabu , 19 Jul 2017, 18:44 WIB
Mendagri Minta Daerah Segera Rancang Perda Ormas

Rabu , 19 Jul 2017, 17:03 WIB
Pemprov Sumsel akan Tertibkan Aktivitas HTI

Rabu , 19 Jul 2017, 15:04 WIB
PBNU Dukung Pembubaran HTI, Ini Penjelasannya

Selasa , 18 Jul 2017, 18:43 WIB
Kejakgung Inventarisasi Ormas Langgar Pancasila

Selasa , 18 Jul 2017, 17:28 WIB
MK: Berkas Gugatan Perppu Ormas Sudah Lengkap

Selasa , 18 Jul 2017, 17:26 WIB
Hidayat: Belum Ada Kegentingan Perppu Ormas

Selasa , 18 Jul 2017, 16:47 WIB
Datangi MK, Yusril Minta Perppu Ormas Dibatalkan

Selasa , 18 Jul 2017, 16:39 WIB
Perppu Ormas, Yusril: NU, Ormas Lain Bisa Kena

Selasa , 18 Jul 2017, 15:15 WIB
Setuju Perppu Ormas, GP Ansor: Boleh ke Pengadilan

Senin , 17 Jul 2017, 21:51 WIB
Surat Pengantar Belum Masuk, DPR Belum Agendakan Perppu Ormas

Senin , 17 Jul 2017, 19:55 WIB
Wiranto Sebut DPR Dilibatkan dalam Pembubaran Ormas

Senin , 17 Jul 2017, 19:50 WIB
Pramono: Perppu Ormas untuk Selamatkan Kepentingan Negara

Wiranto: Proses Pemberlakuan Perppu Ormas Sangat Demokratis
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan, proses pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 mengenai organisasi masyarakat (ormas) sangat demokratis. Pihaknya menampik jika pemberlakuan perppu tersebut menyudutkan Islam. "Semua ada prosesnya, sangat demokratis. DPR nanti akan meneliti kembali sebelum memberi persetujuan atau tidak. Setelah itu, pun nanti ada proses...

Senin , 17 Jul 2017, 08:16 WIB
Soal Perppu Ormas, Ustaz Erick: Kepentingannya Apa?

Ahad , 16 Jul 2017, 21:52 WIB
Soal Perppu Ormas, Walubi Tunduk pada Pemerintah

Ahad , 16 Jul 2017, 18:54 WIB
MUI: Tak Setuju Perppu Pembubaran Ormas, Gugat Saja

Ahad , 16 Jul 2017, 18:27 WIB
Ini 5 Kecacatan Perppu Ormas Menurut Komisioner Komnas HAM

Ahad , 16 Jul 2017, 13:16 WIB
Jokowi: Tidak Setuju Perpu, Silakan Tempuh Jalur Hukum

Sabtu , 15 Jul 2017, 22:02 WIB
Mendagri: Pemerintah Punya Landasan Kuat Perppu Ormas

Sabtu , 15 Jul 2017, 17:20 WIB
AYLF: Perppu Ormas tak Akomodir Musyawarah dan Peradilan

Sabtu , 15 Jul 2017, 16:14 WIB
Dua Keputusan Kontroversial Pemerintah dalam Tiga Hari

Sabtu , 15 Jul 2017, 15:30 WIB