#pemerintah-myanmar

Pengunjuk rasa pro demokrasi Myanmar menandai peringatan satu tahun perebutan kekuasaan oleh tentara, dengan topeng bendera dan plakat di Parliament Square, London, Selasa, 1 Februari 2022. Penentang kekuasaan militer di Myanmar pada Selasa menandai peringatan satu tahun dari perebutan kekuasaan oleh tentara dengan pemogokan nasional untuk menunjukkan kekuatan dan solidaritas mereka di tengah kekhawatiran tentang apa yang telah menjadi perebutan kekuasaan yang semakin keras, demonstrasi juga terjadi di ibu kota dunia lainnya.

Selasa , 11 Apr 2023, 20:12 WIB

Anggota Perlawanan Myanmar yang Menyusup ke Thailand Dipulangkan

REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Kelompok hak asasi manusia dan politisi oposisi di Thailand mengkritik pemerintah karena memulangkan paksa tiga pria yang dilaporkan menjadi anggota gerakan perlawanan anti-pemerintah di Myanmar yang...

Pengungsi Rohingya berjalan di jalan sepanjang kamp darurat di Kutubpalang, distrik Ukhiya Cox Bazar, Bangladesh, 24 Agustus 2022.

Selasa , 04 Apr 2023, 12:47 WIB

Pemerintah Myanmar Diminta Jamin Keamanan Repatriasi Warga Rohingya

REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA -- Komisaris Pengungsi untuk Rohingya di Bangladesh menyerukan agar Pemerintah Myanmar membangun kepercayaan dan memastikan keamanan bagi pengungsi Rohingya. Desakan itu muncul menyusul seruan untuk menangguhkan potensi kepulangan warga Rohingya ke tanah kelahiran mereka. Bangladesh telah menampung dan memberikan dukungan kemanusiaan kepada 1,2 juta Muslim Rohingya, yang sebagian besar melarikan diri dari kekerasan dan penganiayaan di negara tetangganya, Myanmar...

Rabu , 24 Aug 2022, 05:05 WIB

UNHCR Imbau Donor Internasional tak Melupakan Pengungsi Rohingya

REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Badan pengungsi PBB, UNHCR, pada Selasa (23/8)...

Rabu , 18 May 2022, 14:41 WIB

Pemerintah Bayangan Myanmar Minta Bantuan Internasional Persenjatai Pasukan

REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYIDAW -- Pemerintah bayangan Myanmar Pemerintah Persatuan Nasional (NUG)...

Jumat , 04 Feb 2022, 09:41 WIB

Aung San Suu Kyi Hadapi Tuduhan Korupsi Terbaru

REPUBLIKA.CO.ID, YANGON — Pemerintah Myanmar yang dipimpin militer mengajukan...

Aksi protes warga pascakudeta militer terhadap pemerintahan Myanmar.

Senin , 15 Feb 2021, 08:34 WIB

AS Ajak ASEAN Berikan Sanksi Bagi Myanmar

Kamis , 30 Jan 2020, 17:51 WIB

Al Azhar Mesir Puji Sikap Gambia Soal Muslim Rohingya

Jumat , 24 Jan 2020, 14:00 WIB

PBB Sambut Keputusan Mahkamah Internasional Soal Rohingya

Ahad , 17 Jun 2018, 19:10 WIB

Pulang ke Kampung Halaman, Jadi Doa Pengungsi Rohingya

Jumat , 11 May 2018, 03:04 WIB

PBB Desak Myanmar Adili Pelaku Kekerasan Terhadap Rohingya

Selasa , 10 Apr 2018, 18:40 WIB

Pemerintah Myanmar akan Kunjungi Kamp Pengungsi Rohingya

Rumah-rumah terbakar di desa Gawdu Zara, negara bagian Rakhine utara, Myanmar di desa yang telah ditinggalkan oleh Muslim Rohingya (Ilustrasi)

Sabtu , 03 Feb 2018, 01:07 WIB

Kuburan Massal Muslim Rohingya Ditemukan di Rakhine

Jumat , 15 Dec 2017, 12:42 WIB

Sekjen PBB Minta Myanmar Bebaskan Jurnalis yang Ditangkap

Rumah-rumah terbakar di desa Gawdu Zara, negara bagian Rakhine utara, Myanmar (Ilustrasi)

Selasa , 03 Oct 2017, 10:48 WIB

Myanmar Bawa Diplomat Asing dan PBB Masuk ke Rakhine

Seorang pria Rohingya menggiring ternak yang dibelinya dari seorang biksu di Rakhine, Myanmar, beberapa waktu lalu. Menyusul eksodus warga etnis Rohingya ribuan ternak milik pengungsi berkeliaran tanpa tuan.

Ahad , 01 Oct 2017, 20:36 WIB

Thailand akan Salurkan Bantuan untuk Rohingya

Sabtu , 02 Sep 2017, 12:57 WIB

PBB Desak Pengekangan Pasukan Myanmar di Rakhine

Anak-anak Rohingya di depan kamp-kamp pengungsian di Rakhine (Ilustrasi)

Ahad , 27 Aug 2017, 17:56 WIB

Pemerintah Myanmar Hanya Evakuasi 4.000 Penduduk Non-Muslim

Militer Myanmar di negara bagian Rakhine yang merupakan wilayah Muslim Rohingya tinggal.

Pemerintah Myanmar Diminta Berhenti Menyangkal

REPUBLIKA.CO.ID, RAKHINE -- Pemerintah Myanmar mengatakan, tuduhan mereka melakukan pelanggaran HAM berat terhadap suku Rohingya, itu tak benar. Seperti dilansir Indian Express, Pemerintah Myanmar mengatakan, tuduhan yang diciptakan itu tak benar. Mereka juga terus menolak tekanan internasional untuk melindungi suku minoritas Rohingya.Namun kali ini Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Zeid Raad al-Hussein menekan Yangon lebih keras. Ia menuntut impunitas...