Selasa , 29 Nov 2022, 12:00 WIB
Korban Meninggal Dunia Akibat Gempa Cianjur Mendapat Uang Kerohanian

Sabtu , 22 Oct 2022, 15:28 WIB
Tokoh Pemuda Keluhkan Kualitas Layanan Pemprov Papua Menurun

Ahad , 02 Oct 2022, 07:56 WIB
Pemerintah Pusat Tangani Langsung Tragedi Kanjuruhan Malang

Rabu , 14 Sep 2022, 06:01 WIB
Jokowi Minta Pemerintah Daerah Tekan Laju Inflasi

Jumat , 26 Aug 2022, 00:14 WIB
Jabarkan Peran Strategis Gubernur, Dirjen Bina Adwil Buka Rakor GWPP

Jumat , 24 Jun 2022, 08:59 WIB
'Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah Motivasi Kemajuan Desa'

Sabtu , 23 Apr 2022, 06:52 WIB
Rekognisi Hisab Muhammadiyah
Rabu , 02 Mar 2022, 13:04 WIB
Freeport dan Pemerintah Harus Bangun Kembali RS dan Sekolah di Mimika

Jumat , 03 Dec 2021, 14:25 WIB
Daerah Tanggung Dampak Penarikan Izin Tambang oleh Pusat

Kamis , 02 Dec 2021, 13:51 WIB
APBD Jatim Berkesinambungan dengan Pemerintah Pusat

Selasa , 23 Nov 2021, 21:09 WIB
Demokrat: RUU HKPD Percepat Pembangunan Daerah

Selasa , 09 Nov 2021, 19:50 WIB
Pemkab Ciamis Targetkan Cakupan Vaksinasi 70 Persen

Uang Beredar Tumbuh Positif Capai Rp 7.198,9 Triliun
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia merilis likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Agustus 2021 tercatat tumbuh positif. Posisi M2 pada Agustus 2021 sebesar Rp 7.198,9 triliun atau tumbuh 6,9 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 8,9 persen (yoy). Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono menyampaikan perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh perlambatan komponen uang...

Rabu , 17 Feb 2021, 06:12 WIB
Pusat Agar Segera Susun Perpres Kawasan Rebana Metropolitan

Rabu , 30 Dec 2020, 20:51 WIB
Ariza Sebut Persoalan FPI Kewenangan Pusat

Senin , 21 Dec 2020, 19:00 WIB
Buku SDGs Desa Karya Gus Menteri Diluncurkan

Rabu , 16 Dec 2020, 07:41 WIB
Pemkot Tangerang Sampaikan Tuntutan Warga Juru Mudi ke Pusat
![[Ilustrasi] Mendagri Tito Karnavian (kanan)](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/mendagri-tito-karnavian-kanan-berbincang-dengan-sejumlah-anggota-komisi_200921161804-919.jpg)
Ahad , 22 Nov 2020, 00:23 WIB
Instruksi Mendagri, Peneliti LIPI: Ada Gejala Resentralisasi

Jumat , 09 Oct 2020, 12:23 WIB
Menunggu Suara Kepala Daerah Kritik UU Ciptaker

Jumat , 11 Sep 2020, 17:48 WIB
Emil: Rumah Sakit Bodebek Siap Tampung Pasien Asal Jakarta

Kamis , 14 May 2020, 21:31 WIB
Kebijakan Pusat Kerap Tumpang Tindih dengan Kebijakan Daerah

Rabu , 08 Apr 2020, 20:14 WIB
Anies Tunggu Pemerintah Pusat Terkait Operasi Ojek Kala PSBB

Selasa , 07 Apr 2020, 06:22 WIB
Penutupan Fasilitas Transportasi Harus Dikoordinasikan
![[Ilustrasi] Pemerintah Kota Tegal mengevaluasi kembali karantina wilayah dan membuka kembali pembetonan di lima titik jalur masuk Kota Tegal yang diganti dengan pemeriksaan kesehatan warga untuk mencegah penyebaran covid-19.](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/010361400-1585897784-830-556.jpg)
Sabtu , 04 Apr 2020, 13:36 WIB
Covid-19, Pemerintah Pusat Harus Akomodasi Usulan Daerah
Kamis , 26 Mar 2020, 12:31 WIB
Politikus PDIP: Tidak Ada Salahnya Persiapkan Opsi Lockdown

Anggota DPRD: Pemprov DKI dan Pusat Seharusnya Kompak
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat kompak dalam aturan, termasuk masalah revitalisasi Monas. Sebab, ia menilai kerap kali ada ketidakcocokan skema, dari mulai banjir hingga rencana proyek yang direalisasi kedua pihak. “Harusnya mereka kompak, jangan sampai tidak kompak, kan bapak dengan anak, ya jadi harus sejalan dan sinergi,” ujar...

Sabtu , 22 Jun 2019, 18:10 WIB
Pengeluaran untuk Pegawai Dominasi Realisasi Belanja Pusat

Rabu , 12 Jun 2019, 23:27 WIB
BPK Catat Beberapa Permasalahan dalam Laporan Keuangan Pusat

Selasa , 13 Nov 2018, 16:58 WIB
Pemerintah Pastikan Dana Kelurahan Mengucur 2019

Sabtu , 13 Oct 2018, 19:17 WIB
Pemprov Bali Perjuangkan Dana Bagi Hasil Pariwisata

Senin , 04 Jun 2018, 11:42 WIB
BPK: Opini WTP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Meningkat

Selasa , 07 Nov 2017, 00:25 WIB
Karawang Andalkan Bantuan Pemerintah Pusat Tangani Abrasi

Rabu , 27 Jan 2016, 20:16 WIB
Pemerintah Diminta Maksimal Lindungi Mantan Gafatar

Jumat , 18 Dec 2015, 20:37 WIB
DPD: Pemerintah Harus Bangun Fasilitas Industri Pariwisata

Selasa , 06 Oct 2015, 06:45 WIB