#pemerintahan

Sabtu , 12 Oct 2024, 15:26 WIB

Jumlah Menteri Kabinet Prabowo Mulai Terungkap, Dasco: Ada 44 Hingga 46 Kementerian

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (11/10/2024). (Foto: Antara/RI)RUZKA INDONESIA - Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad...

Konvensi Nasional Pranata Humas dan Kongres Ikatan Pranata Humas (IPRAHUMAS) tahun 2024 di Bandung

Jumat , 19 Jul 2024, 11:28 WIB

Humas Pemerintahan Diminta Terus Jaga Kepercayaan Masyarakat di Tengah Gempuran Informasi

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG---Kehumasan, dinilai harus mendukung konsep Indonesia-Sentris, sebagai gagasan kebangkitan nasional dan persatuan Indonesia untuk bersama-sama menyejahterakan bangsa. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat sangat penting. Karena, Kehumasan pemerintah perlu hadir untuk menjaga kepercayaan masyarakat di tengah gempuran beragam informasi. "Peran kehumasan pemerintah, semakin penting untuk memastikan arus informasi ke...

Kamis , 11 Jul 2024, 10:03 WIB

Viral Aplikasi Pemerintah Dinama Nyeleneh, Ini Kata Sekda Jabar

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG----Berbagai nama aplikasi buatan beberapa pemerintah daerah di Jabar...

Senin , 05 Feb 2024, 14:53 WIB

Unisba Deklarasi Kritisi Pemerintah, Satukan Tekad Selamatkan Demokrasi Lebih Beradab

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG --- Universitas Islam Bandung (Unisba) turut menyatakan sikap...

Kamis , 01 Feb 2024, 16:35 WIB

In Picture: Penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, SUKOHARJO. -- Warga membawa beras dan bantuan presiden pada...

Massa dari Aliansi BEM SI menuliskan pesan aksi di tembok pembatas saat aksi Geruduk Istana di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jumat (20/10/2023). Aksi tersebut merupakan respon atas putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai dapat melanggengkan praktik KKN dan politik dinasti. Aksi tersebut berlangsung hingga malam hari, massa aksi membubarkan diri sekitar pukul 20.00 WIB.

Sabtu , 21 Oct 2023, 22:00 WIB

Dinamika tak Terelakkan, Bagaimana Berpolitik Dalam Islam?

Presiden Joko Widodo dan Ganjar Pranowo dalam sebuah momen beberapa waktu lalu.

Kamis , 14 Sep 2023, 17:34 WIB

Soal Jateng Good Governance, Pengamat Sebut Ini yang Bisa Ditiru Daerah Lain

Indodax. PT Indodax mengungkapkan teknologi smart contract yang selama ini digunakan oleh pelaku industri kripto, juga dapat dimanfaatkan lebih luas pemerintahan.

Ahad , 30 Apr 2023, 08:22 WIB

Indodax: Smart Contract Kripto Dapat Dimanfaatkan Pemerintahan

Seminar dan Sosialisasi Pemetaan Potensi Desa untuk Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan dan Pesisir di Gedung F Kantor Pusat Kemendagri, Selasa (8/11/2022). Kegiatan tersebut digelar oleh Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO).

Rabu , 09 Nov 2022, 03:54 WIB

Pentingnya Kepala Desa Jalankan Fungsi Pemerintahan

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA.

Jumat , 26 Aug 2022, 00:14 WIB

Jabarkan Peran Strategis Gubernur, Dirjen Bina Adwil Buka Rakor GWPP

Rabu , 28 Jul 2021, 06:57 WIB

Ruang Lingkup dan Urgensi Perbandingan Sistem Pemerintahan

Jumat , 18 Dec 2020, 13:49 WIB

Wapres Fokus pada 4 Hal Percepatan Transformasi Pemerintahan

Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah (Forkodetada) Jabar dan Forum Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Jabar, mengajukan pemekaran sembilan wilayah CDOB yaitu Kota Lembang, Kabupaten Cikampek, Kabupaten Bandung Timur, Kabupaten Garut Utara, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Subang Utara, Kabupaten Bekasi Utara, Kabupaten Cianjur Selatan, dan Kabupaten Cirebon Timur. Menurut Ketua Umum Forkodetada Jabar Rd H Holil Aksan Umarzen, dari sembilan CDOB yang diajukan, lima di antaranya sudah menyelesaikan dokumen kepentingan pemekaran. Yakni Kota Lembang serta Kabupaten Cikampek, Bandung Timur, Garut Utara, dan Indramayu Barat. Tampak Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung simbol Pemerintahan Provinsi Jawa Barat

Rabu , 04 Nov 2020, 08:01 WIB

Forkodetada Jabar Ajukan 9 Daerah untuk Dimekarkan

Petugas dan warga binaan Lapas Kelas IIB Sukabumi mengelar upacara hari kesadaran nasional, Sabtu (17/10).

Sabtu , 17 Oct 2020, 13:21 WIB

Lapas Sukabumi Dorong Reformasi Digitalisasi

Menteri Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto

Kamis , 28 Mar 2019, 16:06 WIB

Jokowi Kampanye, Stabilitas Pemerintahan Dinilai Baik

Senin , 04 Mar 2019, 17:23 WIB

Dwifungsi TNI di Pemerintahan Sudah Ada dalam Undang-Undang

Mendagri Tjahjo Kumolo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Camat Regional III Tahun 2018 , di Hotel Sangrila, Kamis (15/11).

Jumat , 16 Nov 2018, 08:58 WIB

Mendagri Minta Camat Pahami Tugas Pemerintahan Umum

Aparat Diminta tak Berlebihan Melindungi Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M Massardi, menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) saat ini terbilang kuat. Sehingga, dia menilai aparat penegak hukum tak perlu berlebihan dalam melindungi pemerintahan. Adhie yang juga mantan jubir presiden KH Abdurrahman Wahid ini mengatakan, Jokowi telah memenangkan hati rakyat pada 2014. Selain itu, Jokowi didukung penuh oleh parlemen dan sedang menjalankan kerja...

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyerahkan Anugerah PNS Teladan kepada Kepala Seksi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Diskominfo Provinsi Jabar Dra Hj Lovita Adriana Rosa MSi, belum lama ini.

Senin , 29 Aug 2016, 01:14 WIB

Menjadi PNS Teladan Karena Gemar Menulis

Kamis , 24 Dec 2015, 14:23 WIB

Ini Harapan Besar Publik pada Jokowi-JK Tahun Depan

Kamis , 29 Jan 2015, 18:47 WIB

100 Hari Kepemimpinan Jokowi, AS Angkat Bicara

Selasa , 27 Jan 2015, 15:49 WIB

100 Hari Kepemimpinan Jokowi, Tiga Bidang Ini Dinilai Sangat Mengecewakan

Selasa , 27 Jan 2015, 08:38 WIB

100 Hari Memimpin, Nurul: Jokowi Belum Menjadi Panglima Pemerintahan

Senin , 26 Jan 2015, 21:22 WIB

100 Hari Memimpin, Pengamat: Pemerintahan Jokowi Tidak Jelas

Sabtu , 20 Dec 2014, 16:15 WIB

Menpan: Pemerataan Pegawai Harus Tuntas April 2015

Rabu , 26 Nov 2014, 10:48 WIB

BBM Indonesia Naik di Amerika Malah Turun, Mengapa?

Rabu , 26 Nov 2014, 07:53 WIB

Tak Usah Digugat, Masyarakat Diminta Awasi Dana Pengalihan BBM Subsidi

Jumat , 10 Oct 2014, 12:37 WIB

Kim Masih Memegang Penuh Pemerintahan

Rabu , 01 Oct 2014, 17:37 WIB

Koalisi Prabowo Kuasai DPRD, Pemerintahan Jokowi-JK Tak Efektif

Kamis , 18 Sep 2014, 13:36 WIB

Jokowi Harus Tegas Kendalikan Pemerintahan

Pekerja melakukan pengecatan ulang dinding dan pilar Istana Negara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/8).

Ahad , 07 Sep 2014, 16:18 WIB

Merger Kementerian Efektifkan Jalannya Pemerintahan

Selasa , 29 Jul 2014, 20:32 WIB

Pengurangan Subsidi BBM Pemerintahan Baru RI

Ahad , 27 Jul 2014, 17:24 WIB

Soal Munaslub, Ada Oknum Golkar Disebut 'Ngebet' Menjabat di Pemerintahan

Wakil Menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid 2

Rabu , 07 May 2014, 13:42 WIB

Pemerintahan Ideal Menurut SBY: Inklusif Bukan ‘Dagang Sapi’

Jika AS Gagal Bayar Utang, Orang Miskin di Dunia Tambah Miskin

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim mengungkapkan jika Amerika Serikat gagal bayar utang maka dampaknya akan menghancurkan ekonomi dunia. Dampak itu terutama akan dirasakan orang miskin. Pemerintah AS telah menutup sebagian layanan pemerintahan federal karena tidak disepakatinya anggaran baru dengan parlemen. Namun, AS juga dibayangi kekhawatiran tidak bisa membayar utang jika politisi gagal menyepakati batas atas penerbitan...

Selasa , 08 Oct 2013, 09:52 WIB