Senin , 29 May 2023, 09:30 WIB
Pakar: Sulit Bagi MK Bantah Putusannya Sendiri Soal Sistem Proporsional Terbuka
Senin , 29 May 2023, 07:58 WIB
SBY: Semua Lembaga Termasuk Presiden, DPR, dan MK Harus Akuntabel di Hadapan Rakyat
Senin , 29 May 2023, 07:21 WIB
Anas Urbaningrum: Pak SBY, tidak Elok Bikin Kecemasan dan Kegaduhan
Ahad , 28 May 2023, 18:41 WIB
Anas Urbaningrum: Kembali ke Proporsional Tertutup Jadi Arus Balik Demokrasi
Ahad , 28 May 2023, 18:22 WIB
Putusan Proporsional Tertutup Pemilu Bocor, MK: Baru Disimpulkan 31 Mei
Ahad , 28 May 2023, 18:07 WIB
Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Sekjen PAN: Saya Dengar Justru untuk 2029
Ahad , 28 May 2023, 14:25 WIB
Bocorkan Putusan MK, Denny Indrayana: Pemilu Kembali ke Proporsional Tertutup
Sabtu , 31 Dec 2022, 19:47 WIB
Wacana Kembali ke Pemilu Proporsional Tertutup Disebut Kemunduran Demokrasi
Kamis , 01 Jun 2017, 14:40 WIB
PKB Tetap Usulkan Adanya Presidential Treshold
Selasa , 24 Jan 2017, 14:21 WIB
Jumlah Anggota DPR akan Ditambah
Rabu , 18 Jan 2017, 15:31 WIB
PKS Pasang Angka Tinggi Ambang Batas Capres
Rabu , 18 Jan 2017, 15:19 WIB
PKS akan Pertahankan Sistem Suara Terbanyak
Sekjen PDIP: Proporsional Terbuka Hanya Hasilkan Investor-Investor Politik
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penerapan sistem proporsional terbuka (baca: penetapan calon anggota terpilih berdasar suara terbanyak) menyebabkan pemilu mahal. Selain itu, sistem ini juga hanya menghasilkan investor-investor politik.Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, penerapan sistem proporsional terbuka membuat tren munculnya pengusaha merangkap politikus. "Ini yang namanya dwifungsi -pengusaha sekaligus politikus-. Bahkan cenderung politik itu diambil jadi trifungsi, yaitu pengusaha-politikus-pemilik...