Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah meneken Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Aturan ini menyatakan bahwa manfaat JHT akan dibayarkan ketika pekerja mencapai masa pensiun (usia 56 tahun), mengalami cacat total tetap, dan meninggal dunia. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pun mengungkapkan bahwa kebijakan ini dibuat karena ada program baru bernama Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Ahad , 13 Feb 2022, 16:29 WIB

Stafsus Menaker: Pencairan JHT Usia 56 Tahun karena Sudah Ada JKP

Istri pekerja yang mendapatkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dari program Jaminan Hari Tua (JHT) menyelesaikan proses administrasi. Masyarakat ramai-ramai menentang ketentuan teranyar soal dana manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) yang baru bisa dicairkan apabila peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai usia 56 tahun. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pun menjelaskan bahwa penundaan pencairan ini bertujuan untuk melindungi kehidupan masa tua para pekerja.

Ahad , 13 Feb 2022, 14:32 WIB

JHT Ditahan di Usia 56 Tahun, Kemenaker Klaim demi Hari Tua Para Pekerja

Buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI mempertimbangkan secara bersama-sama mengambil uang JHT sebelum Permenaker No 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Persyaratan dan Pembayaran Jaminan Hari Tua berlaku efektif pada efektif 2 Mei 2022. (Foto: ilustrasi).

Ahad , 13 Feb 2022, 12:13 WIB

Tolak Aturan Baru JHT, Buruh Ancam Serentak Ambil JHT 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menekankan bahwa program jaminan hari tua (JHT) merupakan program perlindungan sosial jangka panjang bagi pekerja. (Foto: ilustrasi).

Ahad , 13 Feb 2022, 11:54 WIB

Ini Penjelasan Kemenaker tentang Jaminan Hari Tua

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal berorasi saat aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Senin (7/2/2022). Mereka menyuarakan empat poin tuntutan yaitu penolakan Omnibus Law cipta kerja, mengabulkan presidential threshold alias ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, revisi UU KPK dan  Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Ahad , 13 Feb 2022, 11:30 WIB

Tolak Aturan Baru JHT, Partai Buruh Bakal Geruduk Kantor Kemenaker

Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengingatkan bahwa pencairan jaminan hari tua (JHT) dibutuhkan pekerja, yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di tengah pandemi saat ini. (Foto: Ilustrasi)

Ahad , 13 Feb 2022, 10:17 WIB

Anggota DPR: Pencairan Jaminan Hari Tua Dibutuhkan Pekerja Korban PHK

Next