#pencopotan-kepala-daerah

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai memenuhi undangan klarifikasi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan pihak kepolisian untuk dimintai klarifikasi terkait terkait kerumunan massa di rumah Habib Rizieq Shihab (HRS) di Petamburan, Jakarta Pusat, pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. Prayogi/Republika.

Sabtu , 21 Nov 2020, 10:35 WIB

Ancaman Pencopotan Kepala Daerah, Tegas atau hanya Politis?

JAKARTA Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengancam akan memecat kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan Covid-19. Dalam Instruksi Mendagri No 6/2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19, pemerintah memerintahkan...

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pencopotan gubernur atau kepala daerah tidak mudah. UU 23 Tahun 2014 sudah mengatur mekanisme pencopotan kepala daerah yang membutuhkan persetujuan hingga ke MA. Mendagri tidak bisa begitu saja mencopot kepala daerah.

Jumat , 20 Nov 2020, 07:44 WIB

Instruksi Mendagri tak Bisa Jadi Dasar Pencopotan Gubernur

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian kepala daerah. Proses pencopotan kepala daerah tetap harus berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah."Apakah Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 itu dapat...

Kamis , 19 Nov 2020, 17:03 WIB

Pakar: Mendagri tak Bisa Langsung Berhentikan Kepala Daerah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengingatkan,...

Selasa , 03 Apr 2012, 18:54 WIB

DPR Dukung Mendagri Copot Lima Kepala Daerah Terpidana

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Anggota Komisi II DPR, Abdul Malik Haramain menilai, tindakan...

close ×