#pengamat-politik

Jumat , 04 Aug 2023, 19:14 WIB

Rocky Gerung: Dai Harus Bisa Mewakili Masyarakat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik Rocky Gerung menilai dai harus berperan dalam keadaan sosial saat ini. Menurutnya dalam berdakwah dai harus menyentuh keadaan sosial di masyarakat. Ia menjelaskan dai harus menjadi...

Menteri BUMN Erick Thohir (tengah). Pengamat Politik yang juga Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago menyatakan program-program Menteri BUMN Erick Thohir sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Pasalnya, banyak program terobosan dari orang nomor satu di Kementerian BUMN ini yang menyasar langsung kebutuhan ekonomi masyarakat.

Jumat , 13 Jan 2023, 10:08 WIB

Pengamat: Program Erick Thohir Punya Dampak Langsung Bagi Masyarakat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik yang juga Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago menyatakan program-program Menteri BUMN Erick Thohir sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Pasalnya, banyak program terobosan dari orang nomor satu di Kementerian BUMN ini yang menyasar langsung kebutuhan ekonomi masyarakat. "Pak Erick Thohir mampu memaksimalkan posisinya sebagai Menteri BUMN, seperti dengan pengelolaan program yang terasa langsung oleh publik,” tutur...

Senin , 06 Jun 2022, 10:57 WIB

Pengamat Nilai Politik Identitas Masih Warnai Pilpres 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif...

Kamis , 26 May 2022, 12:55 WIB

Wacana Ganjar-Erick Thohir di 2024, Ini Kata Pengamat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif...

Rabu , 11 May 2022, 00:06 WIB

Pengamat Politik Sebut Ada Pergeseran Kriteria Calon Presiden

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar Komunikasi Politik Hendri Satrio menilai jelang...

Peneliti LIPI Indria Samego menilai Presiden Joko Widodo belum akan melakukan perombakan kabinet.

Rabu , 15 Sep 2021, 21:24 WIB

Pengamat: Presiden Hanya Testing the Water Soal Perombakan

Sejumlah perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan perwakilan provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa tengah untuk mendapatkan masukan pembahasan RUU Minol di Kompleks Par

Selasa , 29 Nov 2016, 15:46 WIB

Pengamat: Partai Islam Harus Perjuangkan Masukan Ulama

Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok seusai memberikan keterangan terkait penetapan Ahok sebagai tersangka di Rumah Lembang, Jakarta, belum lama ini.

Sabtu , 26 Nov 2016, 12:49 WIB

Pengamat: Demo 212 Lebih Bernuansa Politik

Selasa , 28 Oct 2014, 10:43 WIB

Kabinet Jokowi, Pengamat: Hanya Beberapa yang Mumpuni Kapasitasnya

Senin , 16 Jun 2014, 16:29 WIB

Partisipasi Pilpres Diperkirakan Meningkat

Jumat , 13 Jun 2014, 12:29 WIB

'Jokowi Sekarang Adalah Pribadi yang Garang'

Rabu , 11 Jun 2014, 14:30 WIB

Debat capres-cawapres 2014- Calon Dinilai tak Siap Konsep

Penetapan Kursi Legislatif Kameramen mengambil gambar dengan latar belakang layar perhitungan pada rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR dan DPD Pemilu tahun 2014 di Gedung KPU, Jakpus, Rabu (14/5).

Senin , 26 May 2014, 23:09 WIB

Elite Politik Tak Bisa Diteladani, Ini Dia Penyebabnya

Ahad , 20 Apr 2014, 16:20 WIB

Kaderisasi Parpol Penyebab Konsultan Politik Marak

Jumat , 04 Apr 2014, 22:07 WIB

Pengamat: Jokowi Butuh Pendamping Teknokrat

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Prof Iberamsjah

Ahad , 23 Feb 2014, 12:03 WIB

Ketua DPR: Kritik Iberamsjah Demi Kemajuan Indonesia

Pekerja mengangkut tabung 12 kilogram berisi liquefied petroleum gas (LPG atau elpiji).

Kamis , 09 Jan 2014, 13:31 WIB

Ada Aroma Politik di Balik Kenaikan Harga Elpiji

mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto

Konvensi Demokrat Makan Korban

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Endriartono Sutarto dinonaktifkan dari jabatannya dan terancam dipecat sebagai kader. Kebijakan partai itu terkait rencana keikutsertaan mantan panglima TNI tersebut dalam Konvensi Calon Presiden (Capres) Partai Demokrat. “Dia sudah dinonaktifkan dari Ketua Dewan Pertimbangan. Tapi, belum resmi,” kata Sekretaris Jenderal DPP Nasdem Rio Capella ketika dihubungi Republika, Selasa (20/8)....

Selasa , 09 Jul 2013, 14:57 WIB

KPU Akan Putuskan Pencalonan Khofifah

Jumat , 19 Apr 2013, 12:16 WIB

Pengamat: Tak Gabung PD, Yenny Tetap Bisa Berkiprah

Kamis , 31 Jan 2013, 16:33 WIB

Luthfi Jadi Tersangka, Tsunami Politik Bagi PKS

Selasa , 15 Jan 2013, 15:56 WIB

Pengamat: Bercandaan Daming tak Patut

Jumat , 21 Dec 2012, 00:09 WIB

Pengamat: Ical Jangan Ngotot, Ikuti Saran Wantim

Rabu , 12 Dec 2012, 23:02 WIB

Parpol Diimbau Rasional untuk Jagokan Capresnya

Rabu , 31 Oct 2012, 21:38 WIB

Ical Sindir Pengamat Politik yang Cuma Berani Komentar

Rabu , 17 Oct 2012, 23:48 WIB

Partai Islam Perlu Satu Tokoh Bersama

Selasa , 16 Oct 2012, 17:51 WIB

Pengamat: Tokoh Senior Jangan Paksakan Diri di 2014

Selasa , 18 Sep 2012, 20:03 WIB

Kalau Terpilih di Pemilukada, Jokowi Bisa Terganjal UU

Ahad , 09 Sep 2012, 19:26 WIB

Pengamat: Primordialisme Jadi Dasar Parpol Dukung Cagub

Jumat , 31 Aug 2012, 11:39 WIB

Pengamat: Laporan Dugaan Korupsi Cagub DKI Pengaruhi Pemilih

Kamis , 09 Aug 2012, 16:52 WIB

Pengamat : Berpeluang untuk Peleburan Partai Islam

Selasa , 17 Jul 2012, 18:14 WIB

Pengamat: Soal Zulkarnaen, di Golkar Saling Melindungi

Kamis , 12 Jul 2012, 16:32 WIB

Ambang Batas Turun 2,5 - 3,5 Persen Munculkan Capres Alternatif

Kamis , 05 Jul 2012, 19:31 WIB

Pengamat: Belum Ada Capres Penuhi Kualifikasi Ideal

Massa dari Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) saat berunjukrasa desak disahkanya RUU BPJS di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/5).

Pengamat: Pemerintah Berpolitik di Penerapan UU BPJS

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang, Teguh Yuwono, menilai penerapan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mulai Januari 2014 sarat muatan politis. "Kenapa harus 2014, di saat pemerintahan ganti dan itu artinya akan meninggalkan pekerjaan rumah (PR) untuk pemerintahan yang baru," kata Teguh Yuwono di Semarang, Jumat (15/6).Teguh mengatakan bahwa seharusnya pemberlakuan kebijakan nasional harus melihat realitas...

Kamis , 14 Jun 2012, 18:02 WIB