#penghapusan-honorer

Senin , 31 Jul 2023, 10:30 WIB

Menimbang Skema Paruh Waktu untuk Honorer

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memastikan, kesepakatan tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal tenaga honorer sudah final. Skema untuk mengakomodasi kesepakatan itu hingga...

Sejumlah guru honorer yang sudah lulus seleksi katagori P1 (Prioritas 1) berunjuk rasa di halaman Gedung DPRD Provinsi Banten di Serang, Kamis (13/7/2023). Sebanyak 2.370 orang guru honorer di Banten yang telah dinyatakan lolos seleksi katagori P1 sejak tahun 2021 hingga saat ini masih terkatung-katung dan belum mendapat penugasan serta gaji yang dijanjikan pemerintah sesuai tujuan seleksi.

Ahad , 30 Jul 2023, 07:42 WIB

Kemenpan-RB Pastikan Kesepakatan tak Ada PHK Massal Honorer Sudah Final

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menyebut kesepakatan tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal tenaga honorer sudah final. Skema untuk mengakomodir kesepakatan itu hingga kini masih dirumuskan.“Skema-skemanya sedang dirumuskan bersama. Yang sudah final adalah kesepakatan tidak boleh ada PHK massal. Bagaimana skemanya, itu sedang dirumuskan dengan memperhatikan masukan berbagai pihak,” tutur Deputi...

Rabu , 26 Jul 2023, 00:30 WIB

Komisi II Klaim RUU ASN Baru tak Ada Pemberhentian Honorer

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli...

Senin , 24 Jul 2023, 20:14 WIB

Komisi 1 DPRD Jabar Ingatkan Dampak Penghapusan Tenaga Honorer

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat...

Rabu , 21 Jun 2023, 17:53 WIB

Terancam Kehilangan 7.000 Pegawai, Bawaslu: Belum Ada Solusi dari Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat...

Selasa , 20 Jun 2023, 17:30 WIB

Penghapusan Honorer KPU-Bawaslu Diprediksi Ganggu Tahapan Pemilu 2024

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027, Parsadaan Harahap.

Selasa , 20 Jun 2023, 14:34 WIB

Bukan Hanya Bawaslu, KPU Juga Terancam Kehilangan 7.551 Pegawai Akibat Penghapusan Honorer

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (kanan) didampingi anggota Bawaslu Herwyn Malonda (kiri) menyampaikan paparan kepada wartawan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (5/1/2023). Rahmat beserta jajarannya menyampaikan catatan kinerja pengawasan Pemilu Tahun 2022 dan proyeksi kerja Bawaslu pada tahun 2023.

Jumat , 16 Jun 2023, 20:52 WIB

Bawaslu Terancam Kehilangan 7.000 Pegawai Akibat Penghapusan Honorer

Anggota Komisi VII DPR Adian Napitupulu (tengah) bersama Ketua DPP Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara Fadlun Abdillah (kanan) usai memberikan keterangan pers terkait pemberhentian massal 90.000 anggota Satpol PP se-Indonesia di Graha Pena 98, Jakarta, Kamis (16/3/2023). Kehadiran perwakilan dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja ini meminta dukungan kepada PENA 98 dalam menyikapi persoalan yang menimpa 90.000 anggota Satpol PP yang status honorernya dihentikan sekaligus agar dapat diperjuangkan nasibnya yang dinilai menjadi korban kebijakan negara.

Kamis , 16 Mar 2023, 16:59 WIB

Pena 98 Sebut Tuntutan Satpol PP Honorer tak Berlebihan

Kamis , 16 Mar 2023, 16:18 WIB

Terancam Pemecatan, 90 Ribu Honorer Satpol PP Minta Diangkat PNS

Ahad , 27 Nov 2022, 12:00 WIB

Bupati Tangerang Minta Pusat Tunda Sementara Penghapusan Tenaga Honorer

Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Nakes dan Non-Nakes Indonesia saat unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/9/2022). Unjuk rasa tersebut menuntut Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Presidan (PP) khusus yang mengatur honorer nakes dan non nakes diangkat menjadi aparatur sipil negara. Republika/Putra M. Akbar

Kamis , 10 Nov 2022, 17:40 WIB

Forum Honorer: Opsi Pemberhentian Ciptakan Masalah Baru Bagi Honorer

Sejumlah tenaga kesehatan honorer dari berbagai kota/kabupaten di Jawa Barat melakukan aksi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (5/8/2022). Dalam aksi tersebut mereka meminta segera diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mendesak PP No 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dihapus. Foto: Republika/Abdan Syakura

Kamis , 29 Sep 2022, 06:40 WIB

Honorer di Kota Bandung akan Diprioritaskan Jadi PPPK

Rabu , 28 Sep 2022, 04:43 WIB

Apkasi Imbau Pemda Segera Selesaikan Persoalan Pendataan Honorer

Peserta aksi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) Jawa Barat berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/8/2022). Dalam aksinya, tenaga kesehatan honorer tersebut menuntut untuk non-ASN nakes dan non-nakes yang bekerja di fasyankes pemerintah baik di puskesmas maupun rumah sakit untuk segera diakomodir dan diangkat sebagai ASN maupun PPPK menyesuaikan PP nomor 49 tahun 2018.

Kamis , 22 Sep 2022, 18:47 WIB

Selesaikan Dulu Honorer K2 yang Benar-Benar Bekerja

Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) periode 2021-2026

Kamis , 22 Sep 2022, 05:43 WIB

Apkasi Sampaikan Lima Saran Terkait Tenaga non-ASN ke Menteri PANRB, Apa Saja?

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022). Rapat perdana antara DPR dengan MenPAN RB Abdullah Azwar Anas yang baru dilantik itu membahas penyesuaian RKA K/L sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR dan penetapan pagu alokasi anggaran tahun 2023. Republika/Prayogi

Kamis , 22 Sep 2022, 05:13 WIB

Menteri PANRB Minta Seluruh Bupati Audit Jumlah Tenaga Non-ASN

Penghapusan Tenaga Honorer, Pemkot Surabaya Percepat Pendataan Tenaga Non-ASN

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Kota Surabaya berupaya melakukan percepatan pendataan tenaga non-aparatur sipil negara (ASN). Pendataan agar mereka dapat segera diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena pemerintah pusat menargetkan penghapusan tenaga honorer selesai November 2023. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Hendro Gunawan mengatakan, untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018, Pemkot Surabaya berupaya melakukan percepatan pendataan tenaga non-ASN....

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas dan tiga asosiasi pemerintah daerah (Pemda), yakni Apkasi, Appsi, dan Apeksi membahas nasib tenaga honorer yang keberadaannya akan dihapus tahun depan.

Selasa , 13 Sep 2022, 08:37 WIB

Menpan-RB Anas Temui Tiga Asosiasi Pemda Bahas Percepatan Validasi Data Honorer

Rabu , 07 Sep 2022, 16:10 WIB

Apkasi Harap Azwar Anas Buat Kebijakan Honorer yang Komprehensif

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja mulai 2023 sudah tidak diperkenankan untuk mempekerjakan tenaga honorer. (ilustrasi)

Rabu , 07 Sep 2022, 10:59 WIB

Mulai 2023 Tenaga Honorer di Instansi Negara Dihapus

Tenaga honorer K2 DIY melakukan aksi di depan kantor DPRD DIY dan kantor Gubernur DIY.

Selasa , 06 Sep 2022, 14:00 WIB

Ribuan Honorer Isi Kekosongan Formasi ASN di DIY, Terbanyak Guru

Ribuan honorer tenaga kesehatan (nakes) dan non nakes pada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) melakukan aksi demonstrasi (ilustrasi)

Selasa , 06 Sep 2022, 13:27 WIB

Penghapusan Honorer 2023, DIY Lakukan Pendataan

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengungkapkan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selasa , 06 Sep 2022, 02:22 WIB

Komisi II DPR Komitmen Inisiasi Pansus Honorer

Massa dari Forum Komunikasi Honorer Nakes (FKHN) Kabupaten Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa di Setda, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (14/7/2022). (Ilustrasi)

Selasa , 06 Sep 2022, 01:40 WIB

Honorer yang Sudah DIrumahkan di Solok Selatan Tagih Pendataan Kemenpan-RB

Sejumlah tenaga kesehatan honorer dari berbagai kota/kabupaten melakukan unjuk rasa. Anggota DPR mengingatkan Pemda segera angkat tenaga honorer menjadi PPPK.

Senin , 29 Aug 2022, 16:32 WIB

Anggota DPR Ingatkan Pemda Segera Angkat Tenaga Honorer Jadi PPPK

Senin , 29 Aug 2022, 07:10 WIB

Pemkot Bogor Kurangi Anggaran Non-ASN 25 Persen

Ketua Satgas Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 DPP Partai Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena.

Sabtu , 27 Aug 2022, 14:07 WIB

Pemerintah Diminta Pertimbangkan Matang Rencana Penghapusan Tenaga Non-ASN

Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya (tengah) bersama para wali kota dari berbagai daerah melambaikan tangan usai menanam pohon durian di kebun buah Dinas Pertanian, Sungai Lareh, Padang, Sumatera Barat, Senin (8/8/2022). Penamanan pohon durian oleh 85 wali kota se-Indonesia itu merupakan rangkaian kegiatan Rakernas Apeksi XV Tahun 2022 yang mengangkat tema “Menuju Indonesia Tangguh”.

Kamis , 11 Aug 2022, 03:18 WIB

Apeksi Desak Pemerintah Tambah DAU untuk Penggajian PPPK

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kedua kiri), bersama Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya (kiri), Gubernur Sumbar Mahyeldi (kedua kanan) dan Wali Kota Padang Hendri Septa (kanan), memukul gendang tanda dibukanya Rakernas Apeksi XV di Padang, Sumatera Barat, Senin (8/8/2022). Sebanyak 85 Wali Kota se-Indonesia mengikuti Rakernas Apeksi XV yang digelar 7-10 Agustus 2022 dengan tema Menuju Indonesia Tangguh,

Selasa , 09 Aug 2022, 07:28 WIB

Apeksi: Pemerintah Pusat Minta Ini Itu, Habis Uang Daerah

Ratusan nakes dan non-nakes honorer menggelar aksi di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Kamis (28/7/2022). Aksi itu dilakukan untuk meminta kejelasan nasib mereka ketika status honorer dihapus.

Kamis , 28 Jul 2022, 15:29 WIB

Ratusan Honorer Demonstrasi Minta Kepastian Nasib di Tasikmalaya

Ilustrasi. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tauchid Jatmiko mengatakan, penghapusan tenaga honorer bertujuan membenahi sistem kepegawaian pada pemerintah.

Sabtu , 18 Jun 2022, 05:36 WIB

BKN: Penghapusan Honorer sebagai Upaya Membenahi Sistem Kepegawaian

Anggota Ombudsman RI Robert Endi Jaweng saat diwawancarai wartawan di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (24/8).

Kamis , 16 Jun 2022, 17:25 WIB

Ombudsman Minta Kemenpan-RB Petakan Kebutuhan Pegawai Sebelum Hapus Honorer

Aksi demo guru honorer jilid ke-2 dalam menuntut hak-hak guru honorer yang belum terpenuhi oleh Bupati, di Jalan Tegar Beriman Tengah, Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (19/9).

Kamis , 16 Jun 2022, 01:01 WIB

Pemda-DPRD Kota Bogor Janji Perjuangkan Nasib 6.997 Honorer

Sejumlah pegawai honorer Kategori 2 (K2) yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) melaksanakan aksi di depan Gedung Balaikota Jakarta, Rabu (26/9).

DUa Ribu Tenaga Honorer di Provinsi Bengkulu akan Dirumahkan

REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu menyebut sebanyak dua ribu lebih tenaga honorer di lingkungan Provinsi Bengkulu akan dirumahkan pada November 2023. Kepala BKD Provinsi Bengkulu Gunawan Suryadi berencana mengusulkan penambahan formasi jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). "Sekitar 2.000 lebih tenaga honorer lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu terancam akan dihapus pada November 2023," kata Gunawan, Selasa (14/6/2022). Hal...

Seorang tenaga honorer bekerja di bagian hubungan masyarakat kantor Wali Kota Lhokseumawe, Aceh, Rabu (24/11/2021). Pemerintah Kota Lhokseumawe memutuskan kontrak 2.753 Tenaga Harian Lepas (THL) atau honorer kategori Grade C untuk menekan pembiayaan gaji THL Rp9,9 miliar per tahunnya menyusul semakin berkurangnya jumlah pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat yang berdampak pada keuangan daerah.

Selasa , 14 Jun 2022, 00:19 WIB