#penghinaan-presiden

Pengamat Politik Rocky Gerung. Polisi tetap melanjutkan kasus Rocky Gerung karena dinilai bukan delik aduan.

Kamis , 30 Nov 2023, 20:10 WIB

Alasan Polisi Tetap Usut Kasus Rocky Gerung Meski PDIP Cabut Laporan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polisi memastikan bakal tetap mengusut kasus dugaan ujaran kebencian dan penyebaran hoaks dengan terlapor Rocky Gerung meski pelapor mencabut laporannya. Hal itu dilakukan lantaran laporan tersebut...

Muchamad Nabil Haroen menyebut respons Jokowi tak pedulikan makian Rocky Gerung dinilai tepat

Selasa , 08 Aug 2023, 18:23 WIB

Politisi PDIP Komentari Dugaan Hinaan Rocky Gerung ke Presiden: Pantas Disanksi Moral

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengamat Politik Rocky Gerung akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat setelah menyebut Presiden, 'Bajingan Tolol'. Namun, Presiden Joko Widodo tidak menanggapi ujaran kebencian dari Rocky Gerung dan menganggapnya sebagai hal kecil. Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), M Nabil Haroen atau Gus Nabil menilai, respons Presiden Jokowi itu sudah tepat. "Bagi saya, respons Presiden Jokowi sudah tepat, tidak perlu...

Senin , 07 Aug 2023, 16:25 WIB

Kasus Rocky Gerung Dilimpahkan ke Bareskrim Polri

JAKARTA – Polda Metro Jaya resmi melimpahkan kasus dugaan...

Senin , 12 Dec 2022, 13:20 WIB

Wamenkumham: Pasal Penyerangan Harkat Presiden tak Kolonial

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham)...

Rabu , 29 Jun 2022, 17:08 WIB

Mencegah Pasal Karet dari Poin Penghinaan Presiden di RKUHP

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Nawir Arsyad Akbar, Haura HafizhahPakar hukum...

Ketua Umum PB HMI, Raihan Ariatama, menyatakan beberapa pasal di RKUHP disebut akan mengancam kebebasan berekspresi.

Sabtu , 18 Jun 2022, 23:29 WIB

PB HMI Sebut RKUHP Berpotensi Hambat Demokratisasi

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Prof Edward Omar Sharif Hiariej, menyatakan im ahli pemerintah masih melakukan kajian naskah RUU tersebut

Jumat , 01 Oct 2021, 22:06 WIB

Kemenkumham Sempurnakan 14 Isu Kontroversial dalam RKUHP

Ahad , 13 Jun 2021, 13:57 WIB

Pasal Penghinaan Presiden Dinilai Masih Diperlukan di KUHP

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (kanan). RKUHP memuat ancaman pidana maksimal 4,5 tahun penjara bagi orang-orang yang menghina kepala negara melalui media sosial

Rabu , 09 Jun 2021, 00:15 WIB

Pemerintah Gagal Paham Penghapusan Pasal Penghinaan Presiden

Selasa , 08 Jun 2021, 12:01 WIB

Pakar: Pasal Penghinaan Presiden tak Boleh Multitafsir

Selasa , 07 Apr 2020, 05:11 WIB

Polisi Diminta Tetap Kedepankan Pendekatan Persuasif

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto.

Selasa , 07 Apr 2020, 04:54 WIB

Legislator: Penegakan Hukum Jangan Dilakukan Intimidatif

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra

Senin , 06 Apr 2020, 18:55 WIB

Polisi Pantau Tersangka Penghina Presiden Sejak 2018

Senin , 06 Apr 2020, 12:25 WIB

Polri Pantau Penghina Presiden, Dewan: Kedepankan Persuasif

Senin , 06 Apr 2020, 00:01 WIB

Telegram Kapolri: Pantau Hoaks dan Penghinaan ke Presiden

Sabtu , 21 Sep 2019, 15:47 WIB

Pakar: Pasal Penghinaan Presiden Sebaiknya Dihapus

Sabtu , 21 Sep 2019, 14:20 WIB

Dewan Pers Minta RKUHP Jangan Tumpang Tindih UU Pers

Massa pendukung Habib Bahar bin Smith melakukan orasi di depan Gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung, Rabu (6/3). Massa melakukan aksi untuk mengawal jalannya sidang kedua Habib Bahar.

Kuasa Hukum Habib Bahar Bacakan Enam Poin Eksepsi

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sebanyak enam poin eksepsi dibacakan dalam sidang lanjutan dugaan kasus penganiayaan yang dilakukan Habib Bahar bin Smith di Ruang Aula, Gedung Perpustakaan dan Arsip, Kota Bandung, Rabu (6/3). Enam poin yang dibacakan langsung oleh tim kuasa hukum Habib Bahar itu diterima oleh jaksa penuntut umum. Enam poin itu yang dibacakan kuasa hukum Habib Bahar secara bergantian di...

Habib Bahar bin Smith saat tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (6/12).

Kamis , 06 Dec 2018, 18:28 WIB

Polisi Periksa Pengundang Habib Bahar di Palembang

Habib Bahar Bin Smith bersama para ustadz dan pimpinan terkait memberikan sambutan saat mengikuti reuni aksi 212 di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Ahad, (2/12).

Kamis , 06 Dec 2018, 07:44 WIB

Kasus Penghinaan Presiden, Polri Tunggu Habib Bahar

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono memberikan keterangan kepada media saat rilis pengungkapan kasus mengedarkan uang palsu Dollar Amerika di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (1/2).

Rabu , 30 May 2018, 17:21 WIB

Polda Metro Jaya Limpahkan Berkas RJ ke Kejaksaan Tinggi

Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) Jaya, Nova Riyanti Yusuf (kanan)

Senin , 28 May 2018, 00:01 WIB

Psikiater: Remaja Penghina Presiden Senang Ambil Risiko

Ahad , 27 May 2018, 19:16 WIB

Remaja Pengancam Presiden Harus Direhabilitasi Tuntas

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono.

Kamis , 24 May 2018, 06:18 WIB

Remaja Ancam Bunuh Jokowi karena Ditantang Teman

Jumat , 16 Feb 2018, 20:01 WIB

Ini Saran Pakar Jika Pasal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menjadi pembicara pada diskusi yang diprakarsai oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Minggu (30/7).

Jumat , 16 Feb 2018, 19:36 WIB

'Pasal Penghinaan Presiden tidak Sesuai Konstitusi'

Jumat , 16 Feb 2018, 17:40 WIB

Pasal Penghinaan Presiden Bisa Jadi Pemukul Lawan Politik

Kamis , 15 Feb 2018, 18:52 WIB

Pasal Penghinaan Presiden Belum Dibahas dengan Pemerintah

Rabu , 07 Feb 2018, 20:19 WIB

Pasal Penghinaan Presiden Jadi Polemik, Ini Harapan Bamsoet

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah memberikan keterangan pers terkait isu terkini kepada media di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/2).

Rabu , 07 Feb 2018, 19:44 WIB

Fahri: Pasal Penghinaan Presiden Bentuk Kemunduran Demokrasi

Sabtu , 03 Feb 2018, 15:26 WIB

'Pasal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Demokrasi Mundur'

Senin , 21 Aug 2017, 02:49 WIB

Kritik Kebijakannya, Bukan Personal Jokowi

Jumat , 09 Jun 2017, 21:14 WIB

Hina Presiden Jokowi di Facebook, Burhanudin Ditangkap

Jumat , 26 May 2017, 19:48 WIB

Kejati DKI Jakarta Terima Berkas Ahmad Dhani

Bakal calon Wakil Bupati Bekasi yang juga musisi Ahmad Dhani (kiri) menghibur massa pendukungnya usai melakukan pendaftaran pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,

PKS Enggan Komentari Kasus Ahmad Dhani

REPUBLIKA.CO.ID, CIKARANG -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Bekasi, Syamsul Falah, enggan berkomentar terkait permasalahan Ahmad Dhani yang dilaporkan Pro Jokowi (Projo) dan Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) dengan dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. "Saya tidak tahu terlalu banyak tentang permasalahan awal diantara Ahmad Dhani dengan Presiden Republik Indonesia. Biarkan penegak hukum yang lebih punya andil dalam...

Jumat , 18 Dec 2015, 21:01 WIB