Ketua Umum PB HMI, Raihan Ariatama, menyatakan beberapa pasal di RKUHP disebut akan mengancam kebebasan berekspresi.

Sabtu , 18 Jun 2022, 23:29 WIB

PB HMI Sebut RKUHP Berpotensi Hambat Demokratisasi

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Prof Edward Omar Sharif Hiariej, menyatakan im ahli pemerintah masih melakukan kajian naskah RUU tersebut

Jumat , 01 Oct 2021, 22:06 WIB

Kemenkumham Sempurnakan 14 Isu Kontroversial dalam RKUHP

Agus Surono, guru besar UAI

Ahad , 13 Jun 2021, 13:57 WIB

Pasal Penghinaan Presiden Dinilai Masih Diperlukan di KUHP

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (kanan). RKUHP memuat ancaman pidana maksimal 4,5 tahun penjara bagi orang-orang yang menghina kepala negara melalui media sosial

Rabu , 09 Jun 2021, 00:15 WIB

Pemerintah Gagal Paham Penghapusan Pasal Penghinaan Presiden

Suparji Ahmad

Selasa , 08 Jun 2021, 12:01 WIB

Pakar: Pasal Penghinaan Presiden tak Boleh Multitafsir

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani.

Selasa , 07 Apr 2020, 05:11 WIB

Polisi Diminta Tetap Kedepankan Pendekatan Persuasif

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto.

Selasa , 07 Apr 2020, 04:54 WIB

Legislator: Penegakan Hukum Jangan Dilakukan Intimidatif

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra

Senin , 06 Apr 2020, 18:55 WIB

Polisi Pantau Tersangka Penghina Presiden Sejak 2018

Nasir Djamil.

Senin , 06 Apr 2020, 12:25 WIB

Polri Pantau Penghina Presiden, Dewan: Kedepankan Persuasif

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis.

Senin , 06 Apr 2020, 00:01 WIB

Telegram Kapolri: Pantau Hoaks dan Penghinaan ke Presiden

Ilustrasi Penghinaan Presiden

Sabtu , 21 Sep 2019, 15:47 WIB

Pakar: Pasal Penghinaan Presiden Sebaiknya Dihapus

Ilustrasi Penghinaan Presiden

Pakar: Pasal Penghinaan Presiden Sebaiknya Dihapus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Jakarta, Suparji Ahmad, menyarankan agar Pasal 217-220 dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dihapuskan. Penghapusan untuk merespons aspirasi masyarakat. Pasal 217-220 RKUHP mengatur hukuman terhadap setiap orang yang menyerang harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. "Itu dalam rangka merespon aspirasi masyarakat karena pasal-pasal tersebut dikritik banyak orang karena dinilai warisan...

Ilustrasi Penghinaan Presiden

Sabtu , 21 Sep 2019, 15:47 WIB

Pakar: Pasal Penghinaan Presiden Sebaiknya Dihapus

Ilustrasi Penghinaan Presiden

Sabtu , 21 Sep 2019, 14:20 WIB

Dewan Pers Minta RKUHP Jangan Tumpang Tindih UU Pers

Politikus Nasdem sekaligus Anggota Komisi III DPR RI Teuku Taufiqulhadi.

Selasa , 03 Sep 2019, 19:40 WIB

RKUHP: Presiden Harus Lapor Sendiri Bila Merasa Dihina

Massa pendukung Habib Bahar bin Smith melakukan orasi di depan Gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung, Rabu (6/3). Massa melakukan aksi untuk mengawal jalannya sidang kedua Habib Bahar.

Rabu , 06 Mar 2019, 13:19 WIB

Kuasa Hukum Habib Bahar Bacakan Enam Poin Eksepsi

Habib Bahar bin Smith saat tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (6/12).

Kamis , 06 Dec 2018, 18:28 WIB

Polisi Periksa Pengundang Habib Bahar di Palembang

Habib Bahar Bin Smith bersama para ustadz dan pimpinan terkait memberikan sambutan saat mengikuti reuni aksi 212 di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Ahad, (2/12).

Kamis , 06 Dec 2018, 07:44 WIB

Kasus Penghinaan Presiden, Polri Tunggu Habib Bahar

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono memberikan keterangan kepada media saat rilis pengungkapan kasus mengedarkan uang palsu Dollar Amerika di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (1/2).

Rabu , 30 May 2018, 17:21 WIB

Polda Metro Jaya Limpahkan Berkas RJ ke Kejaksaan Tinggi

Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) Jaya, Nova Riyanti Yusuf (kanan)

Senin , 28 May 2018, 00:01 WIB

Psikiater: Remaja Penghina Presiden Senang Ambil Risiko

Presiden Joko Widodo

Ahad , 27 May 2018, 19:16 WIB

Remaja Pengancam Presiden Harus Direhabilitasi Tuntas

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono.

Kamis , 24 May 2018, 06:18 WIB

Remaja Ancam Bunuh Jokowi karena Ditantang Teman

Abdul Fickar Hadjar (kanan)

Jumat , 16 Feb 2018, 20:01 WIB

Ini Saran Pakar Jika Pasal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menjadi pembicara pada diskusi yang diprakarsai oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Minggu (30/7).

Jumat , 16 Feb 2018, 19:36 WIB

'Pasal Penghinaan Presiden tidak Sesuai Konstitusi'

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menjadi pembicara pada diskusi yang diprakarsai oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Minggu (30/7).

'Pasal Penghinaan Presiden tidak Sesuai Konstitusi'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi pada 2006 melalui putusannya telah membatalkan norma penghinaan kepada Presiden dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tak hanya membatalkan, MK juga menurunkan gradasi pasal 207 KUHP soal penghinaan kepada pejabat publik sehingga menjadi delik aduan. Abdul Fickar mengatakan, hal ini didasarkan pada asas persamaan...

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menjadi pembicara pada diskusi yang diprakarsai oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Minggu (30/7).

Jumat , 16 Feb 2018, 19:36 WIB

'Pasal Penghinaan Presiden tidak Sesuai Konstitusi'

Abdul Fickar Hadjar (kanan)

Jumat , 16 Feb 2018, 17:40 WIB

Pasal Penghinaan Presiden Bisa Jadi Pemukul Lawan Politik

Perjalanan Pasal Penghinaan

Kamis , 15 Feb 2018, 18:52 WIB

Pasal Penghinaan Presiden Belum Dibahas dengan Pemerintah

Bambang Soesatyo

Rabu , 07 Feb 2018, 20:19 WIB

Pasal Penghinaan Presiden Jadi Polemik, Ini Harapan Bamsoet

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah memberikan keterangan pers terkait isu terkini kepada media di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/2).

Rabu , 07 Feb 2018, 19:44 WIB

Fahri: Pasal Penghinaan Presiden Bentuk Kemunduran Demokrasi

Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon.

Sabtu , 03 Feb 2018, 15:26 WIB

'Pasal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Demokrasi Mundur'

Joko Widodo

Senin , 21 Aug 2017, 02:49 WIB

Kritik Kebijakannya, Bukan Personal Jokowi

Presiden Joko Widodo

Jumat , 09 Jun 2017, 21:14 WIB

Hina Presiden Jokowi di Facebook, Burhanudin Ditangkap

Ahmad Dhani

Jumat , 26 May 2017, 19:48 WIB

Kejati DKI Jakarta Terima Berkas Ahmad Dhani

Musisi Ahmad Dhani saat menjadi pembicara dalam Diskusi bertajuk

Rabu , 23 Nov 2016, 19:53 WIB

Polda Metro Panggil Delapan Saksi Terkait Kasus Ahmad Dhani Rabu

Bakal calon Wakil Bupati Bekasi yang juga musisi Ahmad Dhani (kiri) menghibur massa pendukungnya usai melakukan pendaftaran pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,

Sabtu , 12 Nov 2016, 01:31 WIB

PKS Enggan Komentari Kasus Ahmad Dhani

Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti

Jumat , 18 Dec 2015, 21:01 WIB

Ada Unsur Pidana dalam Postingan Foto 'Jokowi-Nikita Mirzani'

Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti

Ada Unsur Pidana dalam Postingan Foto 'Jokowi-Nikita Mirzani'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan posting foto Presiden Joko Widodo dengan artis Nikita Mirzani dalam akun Twitter "@ypaonganan" telah memenuhi unsur pidana."Kita lakukan kajian terhadap yang diposting itu. Memang dari hasil kajian kami ada memenuhi beberapa unsur pidana," kata Badrodin usai Penganugerahan Satyalancana Kebaktian Sosial bagi Donor Darah Sukarela 100 Kali di Istana Bogor, Jumat...

Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti

Jumat , 18 Dec 2015, 21:01 WIB

Ada Unsur Pidana dalam Postingan Foto 'Jokowi-Nikita Mirzani'

Bareskrim

Jumat , 18 Dec 2015, 12:50 WIB

Penghina Jokowi di Twitter @ypaonganan Ditangkap Polisi

Perjalanan Pasal Penghinaan

Rabu , 12 Aug 2015, 12:58 WIB

Infografis | Perjalanan Pasal Penghinaan

Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi pembicara (keynote speaker) dalam perhelatan Parlemen Konfrensi Asia Afrika (KAA) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (23/4). (Republika/Agung Supriyanto)

Selasa , 11 Aug 2015, 22:00 WIB

Politisi Golkar Singgung Sikap SBY soal Pasal Penghinaan Presiden

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra.

Selasa , 11 Aug 2015, 03:12 WIB

Yusril Minta Pasal Penghinaan Presiden tidak Disalahpahami

Presiden Joko Widodo memberi hormat ketika lagu Indonesia Raya berkumandang saat Pelantikan Komisi Kejaksaan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/8).

Senin , 10 Aug 2015, 19:40 WIB

'Pertanda Jiwa Besar Presiden Ialah Lapang Dada Dikritik Rakyat'

Mantan ketua MK Mahfud MD mendatangi Gedng KPK, Jakarta, Jumat (6/2).

Senin , 10 Aug 2015, 11:38 WIB

Mahfud MD: Penghinaan Presiden Harus Diobjektivikasi

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane

Ahad , 09 Aug 2015, 14:28 WIB

IPW: Penghinaan Presiden tak Perlu Masuk KUHP

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono

Ahad , 09 Aug 2015, 13:37 WIB

SBY: 10 Tahun Jadi Presiden, Ratusan Penghinaan Saya Terima

Presiden Joko Widodo memberi hormat ketika lagu Indonesia Raya berkumandang saat Pelantikan Komisi Kejaksaan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/8).

Ahad , 09 Aug 2015, 06:38 WIB

IPW: Pasal Penghinaan Presiden akan Repotkan Polri

Presiden Joko Widodo memberi hormat ketika lagu Indonesia Raya berkumandang saat Pelantikan Komisi Kejaksaan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/8).

Ahad , 09 Aug 2015, 05:20 WIB

Indonesia Punya Sejarah Kelam dengan Pasal Penghinaan Presiden

Presiden Joko WIdodo (kedua kanan) dan Ibu Iriana Joko Widodo (kanan) menerima Ibu Mursida (kedua kiri) Orang tua Muhammad Arsyad (MA) tertuduh pelaku penghinaan kepada presiden di Kantor Presiden, Jakarta, Sabtu, (1/11).

Ahad , 09 Aug 2015, 03:28 WIB

Golkar: Pasal Penghinaan Harus Jauh dari Pasal Karet

Presiden Joko WIdodo (kedua kanan) dan Ibu Iriana Joko Widodo (kanan) menerima Ibu Mursida (kedua kiri) Orang tua Muhammad Arsyad (MA) tertuduh pelaku penghinaan kepada presiden di Kantor Presiden, Jakarta, Sabtu, (1/11).

Golkar: Pasal Penghinaan Harus Jauh dari Pasal Karet

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua fraksi Partai Golkar DPR RI, Ade Komarudin (Akom) menegaskan tidak akan membiarkan pasal penghinaan menjadi pasal karet. Sebagai ketua fraksi, Akom sudah meminta pada seluruh kader Golkar di Senayan untuk mengawal pasal karet ini. “Pasal penghinaan harus jauh dari pasal karet,” kata dia di Jakarta, Sabtu (8/8). Menurut Akom, pasal penghinaan berpotensi disalahgunakan untuk membungkam suara kritis...

Presiden Joko WIdodo (kedua kanan) dan Ibu Iriana Joko Widodo (kanan) menerima Ibu Mursida (kedua kiri) Orang tua Muhammad Arsyad (MA) tertuduh pelaku penghinaan kepada presiden di Kantor Presiden, Jakarta, Sabtu, (1/11).

Ahad , 09 Aug 2015, 03:28 WIB

Golkar: Pasal Penghinaan Harus Jauh dari Pasal Karet

Presiden Joko Widodo.

Sabtu , 08 Aug 2015, 13:53 WIB

Pasal Penghinaan Presiden Dinilai Berlebihan