Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan, perlu ada larangan penjabat kepala daerah berkontestasi politik.

Rabu , 30 Nov 2022, 06:45 WIB

Mardani: Perlu Ada Larangan Penjabat Kepala Daerah Berkontestasi Politik

Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik

Rabu , 20 Jul 2022, 06:40 WIB

BPKP Sulbar Diminta Awasi Akuntabilitas Pembangunan

Penjabat kepala daerah (Ilustrasi)

Selasa , 19 Jul 2022, 21:02 WIB

Ombudsman Temukan Tiga Malaadministrasi Pengangkatan Pj Kepala Daerah

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (kedua kiri) berbincang dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Fadil Imran (kedua kanan) dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Untung Budiharto (kiri) saat Rakernas II PDI Perjuangan di Jakarta, Selasa (21/6/2022). Rakernas II PDI Perjuangan tersebut bertemakan Desa Kuat, Indonesia Maju dan Berdaulat dengan sub tema Desa Taman Sari Kemajuan Nusantara.

Rabu , 22 Jun 2022, 18:34 WIB

Hasto Ingatkan Penjabat Kepala Daerah tak Terlibat Manuver Pilpres 2024

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri

Kamis , 16 Jun 2022, 21:48 WIB

KPK Ingatkan 48 Penjabat Kepala Daerah Titik Rawan Korupsi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pemerintah akan lebih memperhatikan aspirasi masyarakat dalam pengangkatan penjabat kepala daerah.

Kamis , 16 Jun 2022, 18:28 WIB

Aturan Baru Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Pascabanyaknya Kritik

Mendagri Minta Penjabat Kepala Daerah Jadi <em>Role Model</em> Sosok Pemimpin Daerah

Kamis , 16 Jun 2022, 17:24 WIB

Mendagri Minta Penjabat Kepala Daerah Jadi Role Model Sosok Pemimpin Daerah

Suasana pelantikan lima penjabat gubernur yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian (kedua kiri) di Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/5/2022). Mendagri Tito Karnavian?melantik lima penjabat gubernur, yaitu Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasna Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)?Paulus Waterpauw?sebagai Pj. Gubernur Papua Barat,?Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar sebagai Pj. Gubernur Banten, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik sebagai Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Jamaludin sebagai Pj. Gubernur Bangka Belitung, serta Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Hamka Hendra Noer sebagai Pj. Gubernur Gorontalo.

Rabu , 08 Jun 2022, 18:23 WIB

Mudahnya Pengunduran Diri Pj Bupati Menambah Kisruh Penunjukan Penjabat Kepala Daerah

Penjabat kepala daerah (Ilustrasi). Pengamat menilai Presiden Jokowi kumpulkan penjabat kepala daerah rawan intervensi.

Rabu , 08 Jun 2022, 17:37 WIB

Jokowi Kumpulkan Pj Kepala Daerah, Pengamat: Rawan Intervensi

Penjabat kepala daerah (Ilustrasi). Kemendagri akan membuat aturan teknis pengangkatan penjabat kepala daerah.

Senin , 06 Jun 2022, 14:07 WIB

Aturan Teknis Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Segera Dibuat

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) mengucapkan selamat kepada lima penjabat gubernur yang didampingi istrinya usai dilantik di Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/5/2022).

Jumat , 03 Jun 2022, 21:01 WIB

Mendagri Dilaporkan ke Ombudsman Terkait Penunjukan Penjabat Kepala Daerah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) mengucapkan selamat kepada lima penjabat gubernur yang didampingi istrinya usai dilantik di Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/5/2022).

Mendagri Dilaporkan ke Ombudsman Terkait Penunjukan Penjabat Kepala Daerah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS),  Indonesia Corruption Watch (ICW), serta Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melaporkan menteri dalam negeri (mendagri) ke Ombudsman Republik Indonesia atas proses penunjukan penjabat (pj) kepala daerah. Mereka menduga terjadi maladministrasi dalam proses penentuan penjabat kepala daerah yang tidak diselenggarakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.  "Tindakan maladministrasi tersebut berkenaan...

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) mengucapkan selamat kepada lima penjabat gubernur yang didampingi istrinya usai dilantik di Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/5/2022).

Jumat , 03 Jun 2022, 21:01 WIB

Mendagri Dilaporkan ke Ombudsman Terkait Penunjukan Penjabat Kepala Daerah

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar dilantik. Komisi II DPR mengungkapkan informasi adanya pj kepala daerah yang mundur setelah dilantik. (ilustrasi)

Kamis , 02 Jun 2022, 19:10 WIB

Legislator Ungkap Ada Pj Kepala Daerah Langsung Mengundurkan Diri Seusai Dilantik

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis memberikan pandangan kepada JPU saat menjadi saksi untuk sidang lanjutan kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Selasa , 31 May 2022, 06:48 WIB

Pakar HTN: Sah TNI/Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah

Penjabat kepala daerah (Ilustrasi)

Senin , 30 May 2022, 07:42 WIB

TNI-Polri Aktif Jadi Penjabat Kepala Daerah Disebut Cederai Cita-Cita Reformasi

Ilustrasi. Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Bismar Arianto, berpendapat, diskusi terkait siapa dan dari lembaga mana yang berhak menjabat sebagai penjabat kepala daerah menjelang pilkada serentak tahun 2024 seharusnya bergeser pada persoalan yang lebih penting, yakni pengawasan terhadap kinerja penjabat tersebut.

Ahad , 29 May 2022, 12:56 WIB

Pengamat: Pengawasan terhadap Penjabat Kepala Daerah Perlu Ditingkatkan

Mantan pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta 2016-2017 Soni Sumarsono

Sabtu , 28 May 2022, 02:03 WIB

Mantan Pelaksana Tugas Paparkan Kriteria Pengganti Sementara Anies

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melantik dan mengambil sumpah empat Penjabat (Pj) kepala daerah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Ahad  (22/5). Ke-empatnya masing- masing Pj Bupati Batang, Jepara, Banjarnegara serta Pj Wali Kota Salatiga.

Sabtu , 28 May 2022, 01:36 WIB

Pengamat Nilai Pj Kepala Daerah Sebaiknya Diisi Sipil

Penunjukan personel TNI/Polri aktif menjadi penjabat (pj) kepala daerah memunculkan sejumlah problema.

Sabtu , 28 May 2022, 01:09 WIB

Perwira Aktif Jadi Pj Kepala Daerah Dinilai Rusak Profesionalitas TNI/Polri

Menko Polhukam Mahfud MD.

Jumat , 27 May 2022, 15:17 WIB

Penjelasan Mahfud MD Terkait Penunjukan TNI-Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah

Kementerian Dalam Negeri membolehkan penjabat kepala daerah dari unsur TNI-Polri.

Jumat , 27 May 2022, 09:09 WIB

Pengamat Pertanyakan Pemerintah Angkat TNI-Polri Jadi Pj Kepala Daerah

Pakar Hukum: TNI/Polri Aktif Dilarang Jadi Penjabat Kepala Daerah. Foto: Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Univ Andalas Feri Amsari memberikan paparan dalam diskusi di Jakarta, Ahad (5/3).

Kamis , 26 May 2022, 19:05 WIB

Pakar Hukum: TNI/Polri Aktif Dilarang Jadi Penjabat Kepala Daerah

Suasana pelantikan lima penjabat gubernur yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian (kedua kiri) di Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/5/2022). Mendagri Tito Karnavian?melantik lima penjabat gubernur, yaitu Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasna Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)?Paulus Waterpauw?sebagai Pj. Gubernur Papua Barat,?Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar sebagai Pj. Gubernur Banten, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik sebagai Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Jamaludin sebagai Pj. Gubernur Bangka Belitung, serta Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Hamka Hendra Noer sebagai Pj. Gubernur Gorontalo.

Kamis , 26 May 2022, 16:40 WIB

Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Ubah Indonesia Menjadi Sentralistik

Suasana pelantikan lima penjabat gubernur yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian (kedua kiri) di Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/5/2022). Mendagri Tito Karnavian?melantik lima penjabat gubernur, yaitu Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasna Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)?Paulus Waterpauw?sebagai Pj. Gubernur Papua Barat,?Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar sebagai Pj. Gubernur Banten, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik sebagai Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Jamaludin sebagai Pj. Gubernur Bangka Belitung, serta Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Hamka Hendra Noer sebagai Pj. Gubernur Gorontalo.

Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Ubah Indonesia Menjadi Sentralistik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli hukum tata negara dari Themis Indonesia, Feri Amsari, mengatakan, kondisi Indonesia akan sentralistik setelah pengangkatan penjabat kepala daerah di 271 wilayah sepanjang 2022 dan 2023. Pasalnya, menurut dia, proses penunjukan penjabat kepala daerah itu tak memperhatikan aspirasi daerah, tidak tranparan, dan tanpa pembentukan peraturan pelaksana."Bagaimana kondisi Indonesia setelah penunjukan penjabat termasuk Papua, saya pikir memang...

Suasana pelantikan lima penjabat gubernur yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian (kedua kiri) di Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/5/2022). Mendagri Tito Karnavian?melantik lima penjabat gubernur, yaitu Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasna Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)?Paulus Waterpauw?sebagai Pj. Gubernur Papua Barat,?Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar sebagai Pj. Gubernur Banten, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik sebagai Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Jamaludin sebagai Pj. Gubernur Bangka Belitung, serta Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Hamka Hendra Noer sebagai Pj. Gubernur Gorontalo.

Kamis , 26 May 2022, 16:40 WIB

Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Ubah Indonesia Menjadi Sentralistik

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo

Kamis , 26 May 2022, 14:35 WIB

Kabinda Sulteng Jadi Penjabat Bupati, Ini Kata Tjahjo Kumolo

Ilustrasi. Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono Suroso, mengatakan, berdasarkan putusan MK nomor 67/PUU-XIX/2021, pemerintah perlu menerbitkan peraturan pelaksana mengenai pengangkatan penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah pada 2022 dan 2023.

Kamis , 26 May 2022, 13:57 WIB

Jubir MK: Pemerintah Perlu Terbitkan Peraturan Pelaksana Pengangkatan Penjabat

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan Istana belum ada menerima informasi mengenai penjabat Gubernur DKI Jakarta.

Senin , 23 May 2022, 15:19 WIB

Ngabalin: Istana Belum Terima Usulan Penjabat Gubernur DKI Jakarta

Ilustrasi Penjabat Kepala Daerah. Ahli hukum tata negara sebut kebijakan penjabat kepala daerah bisa dianggap tidak sah

Rabu , 18 May 2022, 20:13 WIB

Ahli Hukum: Kebijakan Pj Kepala Daerah Berkonsekuensi Dianggap tak Sah

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto.

Rabu , 18 May 2022, 13:44 WIB

Ketua KASN Ingatkan Mendagri Lebih Selektif Angkat Pj Kepala Daerah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) mengucapkan selamat kepada lima penjabat gubernur yang didampingi istrinya usai dilantik di Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/5/2022).

Rabu , 18 May 2022, 12:48 WIB

Ahli Hukum Tata Negara: Pj Kepala Daerah Seharusnya Dipilih DPRD Bukan Pemerintah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (ketiga kiri) berfoto bersama (kiri ke kanan) Pj. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, Pj. Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer, Pj. Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik, Pj. Gubernur Bangka Belitung Ridwan Jamaludin dan Pj. Gubernur Banten Al Muktabar usai pelantikan lima penjabat gubernur di Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/5/2022).

Selasa , 17 May 2022, 19:18 WIB

Pemerintah Terus Didesak Buat Peraturan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa ASN harus loyal kepada siapa pun pemimpinnya. Termasuk kepada penjabat kepala daerah.

Senin , 16 May 2022, 22:57 WIB

Tjahjo Tegaskan ASN Harus Loyal Meski Dipimpin Penjabat Kepala Daerah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (ketiga kiri) berbincang bersama (kiri ke kanan) Pj. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, Pj. Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer, Pj. Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik, Pj. Gubernur Bangka Belitung Ridwan Jamaludin dan Pj. Gubernur Banten Al Muktabar usai pelantikan lima penjabat gubernur di Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/5/2022).

Senin , 16 May 2022, 20:24 WIB

Nasdem Harap Penjabat Kepala Daerah Dievaluasi Secara Berkala

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil

Senin , 16 May 2022, 16:03 WIB

Ini PR Penjabat Kepala Daerah Jelang Pemilu 2024

Suasana pelantikan lima penjabat gubernur yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian (kedua kiri) di Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/5/2022). Mendagri Tito Karnavian?melantik lima penjabat gubernur, yaitu Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasna Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)?Paulus Waterpauw?sebagai Pj. Gubernur Papua Barat,?Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar sebagai Pj. Gubernur Banten, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik sebagai Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Jamaludin sebagai Pj. Gubernur Bangka Belitung, serta Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Hamka Hendra Noer sebagai Pj. Gubernur Gorontalo.

Sabtu , 14 May 2022, 08:51 WIB

Penjabat Kepala Daerah Diminta tidak Berpolitik Praktis

Suasana pelantikan lima penjabat gubernur yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian (kedua kiri) di Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/5/2022). Mendagri Tito Karnavian?melantik lima penjabat gubernur, yaitu Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasna Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)?Paulus Waterpauw?sebagai Pj. Gubernur Papua Barat,?Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar sebagai Pj. Gubernur Banten, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik sebagai Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Jamaludin sebagai Pj. Gubernur Bangka Belitung, serta Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Hamka Hendra Noer sebagai Pj. Gubernur Gorontalo.

Penjabat Kepala Daerah Diminta tidak Berpolitik Praktis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPD Sultan B Najamudin meminta penjabat kepala daerah yang ditunjuk pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Harapannya, hal tersebut akan menjawab keraguan publik terkait penunjukkannya."Kita ingin beliau-beliau ini mampu menjawab keraguan publik dengan karya dan mampu melalukan terobosan. Dalam proses mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dipimpinnya masing-masing," ujar Sultan lewat keterangannya, dikutip Sabtu (14/5).Sebagai...

Suasana pelantikan lima penjabat gubernur yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian (kedua kiri) di Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/5/2022). Mendagri Tito Karnavian?melantik lima penjabat gubernur, yaitu Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasna Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)?Paulus Waterpauw?sebagai Pj. Gubernur Papua Barat,?Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar sebagai Pj. Gubernur Banten, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik sebagai Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Jamaludin sebagai Pj. Gubernur Bangka Belitung, serta Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Hamka Hendra Noer sebagai Pj. Gubernur Gorontalo.

Sabtu , 14 May 2022, 08:51 WIB

Penjabat Kepala Daerah Diminta tidak Berpolitik Praktis

Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong proses seleksi penjabat kepala daerah melibatkan partisipasi publik.

Jumat , 13 May 2022, 00:26 WIB

Ketua DPR Minta Pemilihan Penjabat Daerah Transparan dan Libatkan Partisipasi Publik

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) menyerahkan surat keputusan kepada Pj. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw (kanan) saat pelantikan lima penjabat gubernur di Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/5/2022).

Kamis , 12 May 2022, 18:38 WIB

Sorotan untuk Paulus Waterpauw yang Baru Dilantik Sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat

Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus meminta Kemendagri konsisten dalam penunjukan penjabat kepala daerah.

Kamis , 12 May 2022, 18:09 WIB

Kemendagri Diminta Konsisten dalam Penunjukan Penjabat Kepala Daerah

Pj. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw (kiri) dan Pj. Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik (kanan) berfoto bersama kerabatnya saat pelantikan lima penjabat gubernur di Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/5/2022)

Kamis , 12 May 2022, 16:41 WIB

Mendagri Tito: Komjen (Purn) Paulus Waterpauw Diusulkan MRP Papua Barat Jadi Pj Gubernur

Anggota Dewan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.

Kamis , 12 May 2022, 10:35 WIB

Perludem Soroti Penunjukan Penjabat Gubernur yang Tertutup

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto di Balai Kota Bogor, Ahad (25/7/2021).

Kamis , 12 May 2022, 05:33 WIB

Apeksi Usul ke Pusat Sekda Jadi Penjabat Kepala Daerah

Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi.

Rabu , 04 May 2022, 07:50 WIB

'Pemerintah Wajib Terbitkan Aturan Teknis Pengangkatan Penjabat'

Penjabat kepala daerah (Ilustrasi)

Ahad , 01 May 2022, 11:10 WIB

Pemerintah Diingatkan Hati-Hati Tetapkan Penjabat Kepala Daerah

Penjabat kepala daerah (Ilustrasi). Koordinator harian Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana meminta DPR RI mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membuka nama-nama calon penjabat kepala daerah.

Ahad , 01 May 2022, 06:23 WIB

DPR Diminta Dorong Kemendagri Buka Daftar Calon Penjabat Kepala Daerah

Ilustrasi. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mendesak pemerintah mengeluarkan regulasi guna mencegah politisasi penjabat (pj) kepala daerah untuk pemenangan Pemilu 2024.

Selasa , 19 Apr 2022, 12:04 WIB

Hamdan Zoelva: Perlu Dibuat Regulasi Cegah Politisasi Penjabat Kepala Daerah 

Pakar hukum Denny Indrayana mengingatkan penjabat kepala daerah tak diisi TNI/Polri.

Senin , 04 Apr 2022, 14:12 WIB

Denny Indrayana Ingatkan Penjabat Kepala Daerah tak Diisi TNI/Polri Aktif

Pakar hukum Denny Indrayana mengingatkan penjabat kepala daerah tak diisi TNI/Polri.

Denny Indrayana Ingatkan Penjabat Kepala Daerah tak Diisi TNI/Polri Aktif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengingatkan pemerintah tak menunjuk personel TNI/Polri aktif menjadi penjabat (pj) kepala daerah. Sebab, kata dia, Undang-Undang melarang anggota TNI/Polri aktif menduduki jabatan politik. "Jangan ada lagi pemikiran untuk mengangkat penjabat kepala daerah dari TNI atau Polri aktif, karena itu melanggar Undang-Undang Kepolisian dan Undang-Undang TNI," ujar Denny saat dihubungi Republika, Senin...

Pakar hukum Denny Indrayana mengingatkan penjabat kepala daerah tak diisi TNI/Polri.

Senin , 04 Apr 2022, 14:12 WIB

Denny Indrayana Ingatkan Penjabat Kepala Daerah tak Diisi TNI/Polri Aktif

Peneliti Kode Inisiatif - Ihsan Maulana

Selasa , 08 Mar 2022, 05:21 WIB

Pemerintah Diminta Segera Umumkan Nama-Nama Penjabat Kepala Daerah