REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat kebijakan publik Universitas Hasanuddin Makassar Amril Hans menyatakan penetapan penjabat pemerintah daerah hendaknya mempertimbangkan kapasitas birokrat. Pelayanan publik harus menjadi prioritas bukan sekadar melihat faktor...

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Pengamat Politik Universitas Brawijaya Wawan Sobari PhD mengatakan posisi penjabat (pj) kepala daerah sebaiknya diisi oleh masyarakat sipil. Posisi tersebut sebaiknya bukan dari kalangan TNI/Polri aktif.Wawan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Analis politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto, menilai, penunjukan personel TNI/Polri aktif menjadi penjabat (pj) kepala daerah memunculkan tiga problem besar. Salah satunya, pengangkatan perwira aktif...

REPUBLIKA.CO.ID,SLEMAN -- Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH Universitas Islam Indonesia (UII) memberi catatan terkait penjabat kepala daerah dapat diangkat dari unsur TNI/Polri. Hal itu disampaikan Kapuspen dan Dirjen...

REPUBLIKA.CO.ID,SLEMAN -- Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH Universitas Islam Indonesia (UII) memberi catatan terkait penjabat kepala daerah dapat diangkat dari unsur TNI/Polri. Hal itu disampaikan Kapuspen dan Dirjen...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli hukum tata negara dari Themis Indonesia, Feri Amsari, mengatakan, kondisi Indonesia akan sentralistik setelah pengangkatan penjabat kepala daerah di 271 wilayah sepanjang 2022 dan 2023....