#penyadapan-kpk

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat konferensi pers capaian kinerja KPK periode 2019-2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2024). Sepanjang lima tahun terakhir, total ada 36 OTT yang dilakukan oleh pimpinan KPK periode 2019-2024 ini. Selain itu selama 5 tahun terakhir, KPK berhasil mengembalikan asset recovery mencapai Rp2,49 triliun yang disetorkan ke kas negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Capaian ini disebut sebagai sumbangsih KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

Rabu , 26 Mar 2025, 15:37 WIB

Yakin Klausul Penyadapan di RKUHAP tak 'Ngefek', Ini Penjelasan Pimpinan KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dapat meninggalkan aturan dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang berhubungan dengan klausul penyadapan. KPK meyakini punya dasar hukum tersendiri...

Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean.

Rabu , 05 May 2021, 11:17 WIB

Dewas KPK Tanggapi Putusan tak Bisa Terbitkan Izin Sadap

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean tak mempermasalahkan tidak diperlukannya izin Dewas bagi KPK untuk melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Hal tersebut menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berkenaan dengan gugatan UU KPK."Tentunya, kami harus menghormati putusan MK yang sejak diucapkan telah mulai berlaku dan selanjutnya Dewas tidak menerbitkan izin sadap, geledah,...

Selasa , 04 May 2021, 20:02 WIB

Penyadapan, MK Putuskan KPK tak Perlu Izin Dewan Pengawas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan perkara...

Selasa , 07 Jul 2020, 20:26 WIB

Rapat DPR dan KPK Bahas Kasus dan Penyadapan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tuan...

Ahad , 23 Feb 2020, 16:24 WIB

KPK Kaji Hapus Hasil Penyadapan 36 Perkara Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengkaji...

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh (tengah), Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kanan) dan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kiri) bertumpu tangan bersama usai melakukan pertemuan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Kamis , 20 Feb 2020, 21:35 WIB

Pimpinan KPK: Dewas tak Persulit Surat Perintah Penyadapan

Ilustrasi UU KPK. Pemerintah menyebut izin penyadapan yang diatur dalam UU KPK bertujuan memberikan kepastian hukum.

Senin , 03 Feb 2020, 20:16 WIB

Pemerintah: Izin Penyadapan KPK untuk Kepastian Hukum

Petugas dan wartawan berdiri di dekat ruang kerja Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang disegel KPK di Jakarta, Kamis (9/1).

Jumat , 10 Jan 2020, 09:26 WIB

KPK Pakai Prosedur Lama, Ini yang Dikhawatirkan Pakar UII

Rabu , 18 Dec 2019, 16:36 WIB

Alex: UU Baru tak Halangi KPK Lakukan Penyadapan

Kamis , 19 Sep 2019, 01:44 WIB

Taliban, Islam Cingkrang dan Jidat Hitam KPK

Senin , 09 Sep 2019, 16:25 WIB

Siapa yang Paling Diuntungkan dari Revisi UU KPK?

Ketua KPK Agus Raharjo didampingi Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dan Basaria Panjaitan mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9)

Selasa , 26 Sep 2017, 18:37 WIB

Pimpinan KPK: Kenapa Penyadapan Polri tidak Dipermasalahkan

Rabu , 13 Sep 2017, 20:41 WIB

Nasdem Pertanyakan Rencana Penyusunan RUU Penyadapan

Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo menunjukkan buku karyanya berjudul Ngeri-Ngeri Sedap di Jakarta, Minggu (10/9).

Selasa , 12 Sep 2017, 21:23 WIB

Komisi III DPR Minta KPK Perbaiki Tata Cara Penyadapan

Kamis , 22 Sep 2016, 04:59 WIB

Pengalaman Mantan Anggota KPU Chusnul Mar’iyah Disadap Teleponnya

Jumat , 12 Feb 2016, 16:10 WIB

Revisi UU KPK, JK: Kenapa Sih Khawatir?

Aksi demo menolak Revisi UU KPK di depan Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/10).

Selasa , 09 Feb 2016, 16:02 WIB

Pakar: Revisi UU KPK Terlalu Sedikit

Tokoh Agama Tolak Revisi UU KPK, Ini Alasannya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah tokoh agama menolak rancangan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinilai akan melemahkan lembaga antirasuah tersebut. "Kami melihat berkali-kali KPK ini dilemahkan. Oleh karena itu, kami para pemimpin agama di Indonesia menyerukan kembali politisasi di hentikan dan berharap KPK dapat bekerja seoptimal mungkin," tutur Ketua PBNU KH Imam Aziz dalam acara...

Selasa , 02 Feb 2016, 23:39 WIB

DPR Diminta Buktikan Penyadapan KPK takTerkontrol

Jumat , 18 Dec 2015, 08:45 WIB

Pengamat: Kewenangan KPK Lakukan Penyadapan Harus Dikontrol

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan penyadapan.

Sabtu , 05 Dec 2015, 23:05 WIB

'Jangan Hapus Fungsi Penyadapan KPK'

Selasa , 13 Oct 2015, 15:48 WIB

Sore Ini, Jokowi dan DPR Bahas Revisi UU KPK

Selasa , 13 Oct 2015, 10:59 WIB

Revisi UU KPK Bikin Gaduh, Jokowi Harus Segera Bersikap

Senin , 12 Oct 2015, 13:51 WIB

DPR tak Perlu Konsultasi pada Jokowi Soal UU KPK

Senin , 12 Oct 2015, 12:49 WIB

KPK Hanya Bisa Bubar Jika UU Dicabut

Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin.

Ahad , 11 Oct 2015, 20:43 WIB

Din: Pelemahan KPK tak Diterima Akal Sehat

Sabtu , 10 Oct 2015, 19:06 WIB

Johan Budi Ingatkan Jokowi Segera Bersikap Soal Revisi UU KPK

Jumat , 09 Oct 2015, 17:24 WIB

JK: Jangan Tentukan Umur KPK Hanya 12 Tahun

Jumat , 09 Oct 2015, 15:51 WIB

Anggap Masih Wacana, Menkumham Ogah Komentari Revisi UU KPK

Jumat , 09 Oct 2015, 14:17 WIB

Seskab: Pemerintah Belum Berikan Sikap Resmi Soal UU KPK

Kamis , 08 Oct 2015, 18:26 WIB

Pansel: Kita Butuh KPK yang Kuat, Bukan Justru Dilemahkan

Kamis , 08 Oct 2015, 17:21 WIB

Koruptor Diampuni Asal Beri Tebusan?

Kamis , 08 Oct 2015, 15:07 WIB

Kapolri: Revisi UU KPK Bukan Harga Mati

PLT Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Aji.

Kamis , 08 Oct 2015, 07:14 WIB

KPK Tolak Penyadapan Harus Seizin Pengadilan

PLT Ketua KPK, Taufikurachman Ruki (kanan) memberikan keterangan kepada media terkait RUU KPK saat konferensi pers yang digelar di gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/10). (Republika/Raisan Al Farisi)

Luhut: Peran KPK Perlu Dipertajam

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan menilai peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dipertajam. "Kita belum sampai pada mengatakan setuju atau nggak setuju. Tapi kita setuju kalau memang revisi-revisi itu dalam konteks untuk memperbaiki peranan KPK sehingga tidak terjadi tumpang tindih," kata Luhut di Kompleks Istana Presiden. Ia mengatakan, terkait RUU yang diajukan oleh DPR RI, pemerintah akan melihat...

Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Aljufrie

Kamis , 08 Oct 2015, 00:24 WIB