#penyadapan-kpk

Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean.

Rabu , 05 May 2021, 11:17 WIB

Dewas KPK Tanggapi Putusan tak Bisa Terbitkan Izin Sadap

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean tak mempermasalahkan tidak diperlukannya izin Dewas bagi KPK untuk melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Hal...

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman

Selasa , 04 May 2021, 20:02 WIB

Penyadapan, MK Putuskan KPK tak Perlu Izin Dewan Pengawas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan perkara nomor 70/PUU-XVII/2019 terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Salah satunya, MK menyatakan Pasal 12B, Pasal 37B ayat 1 huruf b, dan Pasal 47 ayat 2 UU 19/2019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. "Dalam pengujian...

Selasa , 07 Jul 2020, 20:26 WIB

Rapat DPR dan KPK Bahas Kasus dan Penyadapan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tuan...

Ahad , 23 Feb 2020, 16:24 WIB

KPK Kaji Hapus Hasil Penyadapan 36 Perkara Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengkaji...

Kamis , 20 Feb 2020, 21:35 WIB

Pimpinan KPK: Dewas tak Persulit Surat Perintah Penyadapan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...

Ilustrasi UU KPK. Pemerintah menyebut izin penyadapan yang diatur dalam UU KPK bertujuan memberikan kepastian hukum.

Senin , 03 Feb 2020, 20:16 WIB

Pemerintah: Izin Penyadapan KPK untuk Kepastian Hukum

Petugas dan wartawan berdiri di dekat ruang kerja Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang disegel KPK di Jakarta, Kamis (9/1).

Jumat , 10 Jan 2020, 09:26 WIB

KPK Pakai Prosedur Lama, Ini yang Dikhawatirkan Pakar UII

Rabu , 18 Dec 2019, 16:36 WIB

Alex: UU Baru tak Halangi KPK Lakukan Penyadapan

Kamis , 19 Sep 2019, 01:44 WIB

Taliban, Islam Cingkrang dan Jidat Hitam KPK

Senin , 09 Sep 2019, 16:25 WIB

Siapa yang Paling Diuntungkan dari Revisi UU KPK?

Ketua KPK Agus Raharjo didampingi Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dan Basaria Panjaitan mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9)

Selasa , 26 Sep 2017, 18:37 WIB

Pimpinan KPK: Kenapa Penyadapan Polri tidak Dipermasalahkan

Rabu , 13 Sep 2017, 20:41 WIB

Nasdem Pertanyakan Rencana Penyusunan RUU Penyadapan

Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo menunjukkan buku karyanya berjudul Ngeri-Ngeri Sedap di Jakarta, Minggu (10/9).

Selasa , 12 Sep 2017, 21:23 WIB

Komisi III DPR Minta KPK Perbaiki Tata Cara Penyadapan

Kamis , 22 Sep 2016, 04:59 WIB

Pengalaman Mantan Anggota KPU Chusnul Mar’iyah Disadap Teleponnya

Jumat , 12 Feb 2016, 16:10 WIB

Revisi UU KPK, JK: Kenapa Sih Khawatir?

Aksi demo menolak Revisi UU KPK di depan Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/10).

Selasa , 09 Feb 2016, 16:02 WIB

Pakar: Revisi UU KPK Terlalu Sedikit

Ahad , 07 Feb 2016, 22:36 WIB

Akademisi: Pelemahan KPK Perbuatan tak Mendidik

DPR Diminta Buktikan Penyadapan KPK takTerkontrol

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti menilai, alasan DPR yang menyatakan penyadapan yang dilakukan KPK, hanyalah bohong belaka. Sebab, KPK selama ini hanya melakukan penyadapan atas dugaan tindak pidan korupsi dan tidak di luar itu."Kalau DPR selama ini beralasan penyadapan yang dilakukan oleh KPK tidak terkontrol itu saya rasa bohong. Kecuali ya mereka bisa buktikan...

Jumat , 18 Dec 2015, 08:45 WIB

Pengamat: Kewenangan KPK Lakukan Penyadapan Harus Dikontrol

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan penyadapan.

Sabtu , 05 Dec 2015, 23:05 WIB

'Jangan Hapus Fungsi Penyadapan KPK'

Selasa , 13 Oct 2015, 15:48 WIB

Sore Ini, Jokowi dan DPR Bahas Revisi UU KPK

Selasa , 13 Oct 2015, 10:59 WIB

Revisi UU KPK Bikin Gaduh, Jokowi Harus Segera Bersikap

Senin , 12 Oct 2015, 13:51 WIB

DPR tak Perlu Konsultasi pada Jokowi Soal UU KPK

Senin , 12 Oct 2015, 12:49 WIB

KPK Hanya Bisa Bubar Jika UU Dicabut

Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin.

Ahad , 11 Oct 2015, 20:43 WIB

Din: Pelemahan KPK tak Diterima Akal Sehat

Sabtu , 10 Oct 2015, 19:06 WIB

Johan Budi Ingatkan Jokowi Segera Bersikap Soal Revisi UU KPK

Jumat , 09 Oct 2015, 17:24 WIB

JK: Jangan Tentukan Umur KPK Hanya 12 Tahun

Jumat , 09 Oct 2015, 15:51 WIB

Anggap Masih Wacana, Menkumham Ogah Komentari Revisi UU KPK

Jumat , 09 Oct 2015, 14:17 WIB

Seskab: Pemerintah Belum Berikan Sikap Resmi Soal UU KPK

Kamis , 08 Oct 2015, 18:26 WIB

Pansel: Kita Butuh KPK yang Kuat, Bukan Justru Dilemahkan

Kamis , 08 Oct 2015, 17:21 WIB

Koruptor Diampuni Asal Beri Tebusan?

Kamis , 08 Oct 2015, 15:07 WIB

Kapolri: Revisi UU KPK Bukan Harga Mati

PLT Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Aji.

Kamis , 08 Oct 2015, 07:14 WIB

KPK Tolak Penyadapan Harus Seizin Pengadilan

PLT Ketua KPK, Taufikurachman Ruki (kanan) memberikan keterangan kepada media terkait RUU KPK saat konferensi pers yang digelar di gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/10). (Republika/Raisan Al Farisi)

Kamis , 08 Oct 2015, 04:14 WIB

'Tidak Ada Jaminan Polisi dan Kejaksaan Bisa Usut Korupsi Profesional'

Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Aljufrie

Pentolan PKS: SiapaTebar Kontroversi akan Tuai Sanksi Publik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pentolan Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al Jufri memberikan komentarnya ihwal Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia pun menyindir anggota dewan dengan mengatakan, mereka yang memicu kontroversi akan mendapat balasan dari publik. "Konon, rakyat mudah lupa. Hari ini kita catat, siapa tebar kontroversi akan menuai sanksi publik," ujar Salim yang juga ketua Majelis Syura PKS itu...

PLT Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Aji (kedua kanan) memberikan keterangan kepada media terkait RUU KPK saat konferensi pers yang digelar di gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/10). (Republika/Raisan Al Farisi)

Rabu , 07 Oct 2015, 23:54 WIB