Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk tidak meminta sumbangan baik mengatasnamakan individu maupun institusi. (Foto: Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati)

Ahad , 22 Aug 2021, 21:31 WIB

PNS dan Penyelenggara Negara Jangan Minta Sumbangan

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemprov Jabar agar tidak menerima gratifikasi berupa uang ataupun bingkisan pada perayaan Idul Fitri 2021.

Rabu , 05 May 2021, 20:22 WIB

Pemprov Jabar Larang ASN Terima Gratifikasi Saat Lebaran

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding

Ahad , 07 Mar 2021, 18:29 WIB

KPK Surati 239 Penyelenggara Negara Soal LHKPN tak Lengkap

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (kanan) menyampaikan keterangan pers terkait penahanan tersangka Direktur Utama PT Kings Property Indonesia Sutikno (kiri) di gedung KPK, Jakarta, Senin (21/12/2020). KPK resmi menahan tersangka Sutikno dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pemberian hadiah atau janji kepada Sunjaya Purwadisastra selaku Bupati Cirebon periode 2014-2019 terkait izin kawasan industri di Kabupaten Cirebon.

Kamis , 24 Dec 2020, 07:06 WIB

Menteri ESDM: Korupsi Musuh Nyata yang Hancurkan Negara

Gedung KPK

Kamis , 16 Jan 2020, 14:27 WIB

KPK Catat Kepatuhan LHKPN Baru 12 Persen

Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Rabu , 13 Apr 2016, 12:24 WIB

Ketua MPR: Banyak Penyelenggara Negara tak Paham Tugasnya

Hakim Sarpin Rizaldi memeriksa barang bukti yang diajukan tim kuasa hukum Komjen Pol. Budi Gunawan disaksikan tim kuasa hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sidang lanjutan praperadilan Budi Gunawan terhadap KPK di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Sel

Selasa , 17 Feb 2015, 15:37 WIB

Hakim Sarpin Tafsirkan Penegak Hukum Secara Sempit!

Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi (kanan), dan Sekjen partai Gerindra Ahmad Muzani (kiri)

Senin , 24 Feb 2014, 21:07 WIB

Gerindra Instruksikan Caleg Tolak Gratifikasi

Peneliti LIPI Siti Zuhro

Rabu , 18 Dec 2013, 09:04 WIB

Penyelenggara Negara Dinilai Alami Autisme Politik

Lemhanas

Rabu , 13 Nov 2013, 23:13 WIB

Lemhanas: Ada Tata Kelola Negara Belum Tepat

Gedung MPR/DPR/DPD

Ahad , 06 Oct 2013, 21:54 WIB

Praktik Penyelenggara Negara Dinilai Banyak di Luar Konstitusi

Gedung MPR/DPR/DPD

Praktik Penyelenggara Negara Dinilai Banyak di Luar Konstitusi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR, Marzuki Alie, mengakui memang banyak di antara praktik penyelenggaraan negara bertentangan dengan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.Dia mencontohkan, dalam Undang-Undang Dasar 1945 tertulis peneyelenggaraan negara berdasarkan pada presidensil. Tapi dalam prakteknya lebih dominan parlementer."Demikian juga halnya dengan kekuasaan Presiden yang tidak bisa memberhentikan gubernur karena sebuah kesalahan. Tapi kalau ada kemiskinan di...

Gedung MPR/DPR/DPD

Ahad , 06 Oct 2013, 21:54 WIB

Praktik Penyelenggara Negara Dinilai Banyak di Luar Konstitusi

Juru bicara KPK Johan Budi

Selasa , 17 Sep 2013, 18:18 WIB

Terima Sumbangan, Pejabat Peserta Konvensi Harus Lapor KPK

Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq (kedua dari kanan), memberi cendera mata kepada Wagub Gorontalo, Toni Uloli, dalam acara buka bersama PKS dengan tokoh masyarakat Gorontalo di Gorontalo, Selasa (9/8).

Selasa , 09 Aug 2011, 21:31 WIB

PKS: Penyelenggara Negara tidak Cukup Hanya Profesional