#penyelewengan-dana-act

Kamis , 11 Aug 2022, 19:17 WIB

Risma: UU Pengumpulan Uang Filantropi Harus Diubah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) harus direvisi. Dia tak ingin terjadi lagi kasus penyelewengan dana...

Pegawai beraktivitas di kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT), Menara 165, Jakarta. Bareskrim Polri telah meminta kepada kementerian terkait agar men-take down semua konten promosi ACT di media sosial. (ilustrasi)

Kamis , 11 Aug 2022, 17:59 WIB

Bareskrim Minta Pemerintah Take Down Semua Konten Promosi ACT di Medsos

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik Bareskrim Polri mengusulkan kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menghapus semua konten promosi terkait lembaga amal Aksi Cepat Tanggap (ACT). Sebab, konten promosinya masih berseliweran di media sosial meski izin lembaga filantropi itu sudah dicabut. Penyidik TP Madya TK III Bareskrim Polri Kombes Polisi Eka Mulyana mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan kasus...

Kamis , 04 Aug 2022, 17:25 WIB

#penyelewengan-dana-act

Risma: UU Pengumpulan Uang Filantropi Harus Diubah

Bareskrim Minta Pemerintah Take Down Semua Konten Promosi ACT di Medsos

PPATK: Dana Donasi ACT Dipakai untuk Beli Vila Hingga Rumah

PPATK Blokir Rekening Koperasi Syariah 212

PPATK: Ada 176 Lembaga Filantropi Selewengkan Dana Donasi Seperti ACT

PPATK: ACT Terima Rp 1,7 Triliun, Setengahnya Mengalir ke Entitas Pribadi

Bareskrim Polri Periksa Ahyudin Kedelapan Kalinya Terkait ACT