#perang-narkoba-filipina

Ratusan pendukung Presiden Filipina Rodrigo Duterte berkumpul di Rizal Park, Manila, Sabtu (25/2). Mereka mendukung perang narkoba Duterte sekaligus memperingati 31 tahun pemberontakan terhadap Ferdinand Marcos.

Selasa , 06 Dec 2022, 07:16 WIB

Korban Perang Narkoba di Filipina Diizinkan Ubah Sertifikat Kematian

REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Pengadilan Filipina mengabulkan petisi seorang ayah untuk membenarkan sertifikat kematian putranya yang berusia sembilan tahun. Langkah ini membawanya semakin dekat pencarian keadilan bagi putranya yang tewas dalam...

Kantor Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Sabtu (25/6/2022) mengecam niat Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Karim Khan untuk membuka kembali tindakan Filipina dalam perang melawan narkoba.

Ahad , 26 Jun 2022, 18:45 WIB

Duterte Kecam Rencana ICC Buka Kembali Penyelidikan Perang Narkoba Filipina

REPUBLIKA.CO.ID, MANILA - Kantor Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Sabtu (25/6/2022) mengecam niat Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Karim Khan untuk membuka kembali tindakan Filipina dalam perang melawan narkoba. Khan sebelumnya mengatakan bahwa penundaan penyelidikan ICC di Manila harus dimulai kembali sesegera mungkin.Juru bicara kepresidenan Martin Andanar mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pemerintahan Duterte telah melakukan penyelidikan atas semua...

Rabu , 05 Jan 2022, 10:49 WIB

Duterte Enggan Minta Maaf Atas Kematian dalam Operasi Lawan Narkoba

REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Selasa...

Selasa , 15 Jun 2021, 14:00 WIB

Duterte Tolak Penyelidikan ICC atas Pembunuhan Dalih Narkoba

REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte tidak akan bekerja...

Selasa , 15 Jun 2021, 09:31 WIB

Jaksa ICC Dorong Penyelidikan Perang Narkoba Filipina

REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menyerukan penyelidikan menyeluruh...

Kamis , 04 Jun 2020, 15:15 WIB

PBB Soroti Tafsir Izin Membunuh dalam Perang Narkoba Duterte

Wakil Presiden sekaligus pemimpin oposisi Filipina Maria Leonor 'Leni' Robredo saat wawancara dengan Reuters di Quezon City, Metro Manila, Filipina, 23 Oktober 2019.

Jumat , 08 Nov 2019, 17:42 WIB

Wapres Filipina Protes Pembunuhan dalam Perang Narkoba

Selasa , 05 Nov 2019, 14:36 WIB

Duterte Tunjuk Wapres Jadi Ketua Pemberantasan Narkoba

Selasa , 29 Oct 2019, 10:54 WIB

Duterte Tantang Wapresnya Ambil Alih Kekuasaan

Sabtu , 26 Oct 2019, 16:13 WIB

Wali Kota di Filipina Tewas Ditembak

Mantan kepala Kepolisian Nasional Filipina Direktur Jenderal Oscar Albayalde (tengah).

Senin , 21 Oct 2019, 19:22 WIB

Mantan Kepala Polisi Filipina Jadi Terdakwa Narkoba

Kepala Kepolisian Nasional Filipina Direktur Jenderal Oscar Albayalde (tengah).

Senin , 14 Oct 2019, 12:27 WIB

Kepala Polisi Filipina Mundur di Tengah Tuduhan Narkoba

Presiden Filipina Rodrigo Duterte berbicara dalam forum bisnis Korea Selatan (Korsel)-Filipina di Seoul, Korsel, Selasa (5/6).

Senin , 23 Sep 2019, 14:29 WIB

Survei: Warga Filipina Dukung Cara Duterte Perangi Narkoba

Selasa , 16 Jul 2019, 11:41 WIB

Filipina akan Putus Hubungan Diplomatik dengan Islandia

Jumat , 12 Jul 2019, 22:28 WIB

Duterte Kecam Islandia Setelah PBB Selidiki Filipina

Balok kokain yang ditemukan terdampar di pantai Filipina, Ahad (7/7).

Rabu , 10 Jul 2019, 04:27 WIB

Balok Kokain Ditemukan di Pantai Filipina

Para saksi mata bergiliran bersaksi dalam rapat Senat mengenai meningkatnya pembunuhan di luar proses peradilan yang dilakukan Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam perang lawan narkoba, Selasa, 23 Agustus 2016.

Senin , 08 Jul 2019, 16:49 WIB

Amnesty Soroti Pembunuhan Operasi Narkoba Filipina

20 Negara Minta PBB Selidiki Operasi Perang Narkoba Filipina

REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Lebih dari 20 negara secara resmi menyerukan PBB menyelidi ribuan pembunuhan dalam perang narkoba Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Kamis (4/7). Islandia mengajukan rancangan resolusi yang didukung oleh sebagian besar negara-negara Eropa.Resolusi tersebut mendesak pemerintah Filipina mencegah eksekusi di luar proses hukum. Hal ini juga menandai pertama kalinya Dewan Hak Asasi Manusia diminta untuk mengatasi krisis. Pemerintah...

Senin , 22 Apr 2019, 18:02 WIB