#peraturan-kpu

Ahad , 01 Oct 2023, 06:50 WIB

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Permudah Mantan Napi Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencabut dua aturan yang dinilai mempermudah mantan narapidana kasus korupsi kembali maju sebagai calon anggota legislatif (caleg). Hal tersebut...

Jumat , 29 Sep 2023, 09:10 WIB

Menko PMK Dukung Kampanye di Kampus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan peserta Pemilihan Umum 2024 berkampanye di ruang pendidikan sempat menuai pro dan kontra di masyarakat. Menanggapi polemik itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menilai sebaiknya ada peraturan yang mengatur pemilahan ruang pendidikan yang boleh digunakan untuk kampanye. Menurutnya, kampanye cukup dilakukan di lembaga pendidikan tinggi seperti kampus atau universitas....

Rabu , 10 May 2023, 01:07 WIB

Dampak Peraturan KPU 10/2023, Caleg Perempuan Bisa Berkurang Hingga Ratusan Orang

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febryan A Peraturan terbaru KPU RI terkait penghitungan...

Kamis , 03 Nov 2022, 17:18 WIB

KPU Atur Larangan Penggunaan Fasilitas Negara untuk Kampanye Menteri Nyapres

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan akan...

Senin , 17 Oct 2022, 20:56 WIB

In Picture: Uji Publik Materi Muatan Rancangan Peraturan KPU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner KPU Mochammad Afifuddin dan Kepala...

Pegawai KPU saat mengikuti uji publik Terhadap Rancangan Peraturn KPU Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (18/8/2022). Rancangan peraturan KPU tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat serta mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang lebih demokratis.

Kamis , 18 Aug 2022, 15:13 WIB

In Picture: Uji Publik Rancangan Peraturan KPU di Jakarta

Ketua KPU Hasyim Asyari (tengah) didampingi para Anggota KPU memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Gedung KPU, Jakarta, Senin (25/7/2022). Peraturan KPU tersebut menjadi payung hukum sebagai panduan dalam proses pendaftaran parpol yang akan dimulai pada Agustus mendatang sehingga pemilu 2024 dapat berjalan sesuai jadwal.

Senin , 25 Jul 2022, 21:43 WIB

In Picture: KPU Sosialisasikan Peraturan KPU no 4 Tahun 2022

Sejumlah perwakilan dari partai politik menghadiri uji publik rancangan peraturan KPU di Gedung KPU, Jakarta, Senin (21/3/2022). KPU menggelar uji publik rancangan peraturan KPU terkait pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemiliu anggota DPR dan DPRD yang dihadiri perwakilan partai politik serta lembaga pengawas pemilu.

Senin , 21 Mar 2022, 20:50 WIB

In Picture: Uji Publik Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI

Senin , 28 Jun 2021, 20:34 WIB

KPU Mulai Persiapkan PKPU Soal Jadwal Pemilu 2024

Rabu , 10 Jun 2020, 14:40 WIB

PKPU Tahapan Pilkada 2020 Tunggu Diundangkan

Sabtu , 16 May 2020, 15:01 WIB

KPU Gelar Uji Publik PKPU Tahapan Pilkada 2020

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto(kiri) bersama Ketua KPU Arief Budiman (Kanan) melakukan salam komando usai pertemuan di Gedung KPU, Jakarta, Rabu, (6/3).

Selasa , 05 Jun 2018, 04:19 WIB

Mengapa Larangan Eks Narapidana Korupsi Nyaleg Ditolak?

Ahad , 08 Apr 2018, 14:28 WIB

KPU Optimistis Larangan Caleg Mantan Koruptor Disetujui

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan keterangan saat tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (26/2).

Selasa , 27 Mar 2018, 07:40 WIB

Mendagri Dukung KPU Keluarkan PKPU

Rabu , 28 Feb 2018, 18:21 WIB

KPU Larang Pasang Gambar Presiden di Alat Peraga Kampanye

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman.

Senin , 14 Aug 2017, 20:24 WIB

Besok, KPU Uji Publik Aturan Teknis Pemilu 2019

Selasa , 27 Sep 2016, 08:05 WIB

Koalisi Masyarakat Sipil: Cabut Peraturan Napi Jadi Calon Kepala Daerah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi masyrakat sipil ICW, Perludem dan KoDe Inisiatif meminta agar Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang memperbolehkan terpidana menjadi calon kepala daerah dalam pilkada 2017 karena tidak sesuai dengan Undang-Undang no 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Koalisi masyarakat sipil di Jakarta, Senin, menyatakan aturan yang tertuang dalam PKPU No. 9 Tahun 2016 tentang...